JAKARTA— Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Pitra Ramadoni Nasution, meminta agar keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaji ulang. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembubaran apabila lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Pitra, yang juga merupakan Pembina Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia, kepada sejumlah awak media di Jakarta, Kamis (26/3/2026), menanggapi kebijakan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Didampingi Ketua Dewan Pembina MIO Indonesia, Taufiq Rachman, Pitra menilai langkah yang diambil KPK berpotensi menjadi preseden yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Setiap keputusan hukum harus dilandasi asas objektivitas serta bebas dari intervensi. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika terdapat penangguhan penahanan, dasar hukumnya harus jelas, objektif, dan tidak diskriminatif,” ujar Pitra.
Kebijakan KPK yang sempat mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menuai sorotan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

Secara normatif, ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Namun demikian, penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Lebih lanjut, Pitra menilai polemik ini kembali membuka ruang perdebatan terkait efektivitas dan kewenangan lembaga antirasuah. Menurutnya, fungsi pemberantasan korupsi secara prinsip juga telah dimiliki oleh institusi lain, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Petisi Ahli juga mengingatkan adanya risiko serius apabila dugaan perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terus berulang. Di antaranya adalah erosi kepercayaan publik, menguatnya persepsi tebang pilih, hingga potensi konflik kepentingan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis legitimasi terhadap lembaga penegak hukum.

Sebagai langkah korektif, Petisi Ahli mengusulkan sejumlah rekomendasi, antara lain standardisasi ketat dalam pemberian penangguhan penahanan, transparansi alasan keputusan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, diperlukan pula sistem pelaporan konflik kepentingan, digitalisasi proses pengambilan keputusan, serta penegakan kode etik secara lebih tegas.

Kembali Ditahan di Rutan
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembalikan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah menjadi tahanan rumah tahanan negara (rutan). Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan di Rumah Sakit Kepolisian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,

menyatakan bahwa pengalihan status penahanan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan proses penyidikan.
“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ dari tahanan rumah kembali menjadi tahanan rutan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim media belum berhasil menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, maupun pihak terkait lainnya guna kepentingan konfirmasi dan pelengkap pemberitaan.

Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Indonesia, sekaligus menjadi cermin dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi. (\•/)
Editor: Agus Cheppy
Sumber: Humas MIO Indonesia

*KEPULAUAN SERIBU UTARA* — Lomba adu cepat kapal nelayan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran “Gelora Bahari Seribu Utara 2026” yang akan berlangsung pada Kamis, 26 Maret 2026.

Perlombaan tersebut akan dimulai pukul 08.00 WIB dari garis start di Pulau Kelapa dan berakhir di Pulau Harapan.
Rute tersebut dikenal sebagai jalur perairan yang kerap dilalui nelayan, sekaligus menyuguhkan panorama khas pesisir Kepulauan Seribu.
Mengusung tema “Semangat Bahari Menuju Wisata Berdikari”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas maritim sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra, SIK, MSi dijadwalkan hadir dan telah menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

Argadija menilai, potensi bahari di wilayah Kepulauan Seribu, khususnya di kawasan Pulau Kelapa hingga Pulau Harapan, memiliki nilai strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
SEMENTARA itu, Lurah Pulau Kelapa Muhammad Adriansyah saat dihubungi HITV lewat pesan WhatsApp, Adriansyah pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya lomba tersebut.
Ia menilai, kegiatan ini tidak sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya maritim khas Kepulauan Seribu.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya lomba kapal cepat tradisional ini sebagai wujud pelestarian budaya bahari. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi muda agar bangga akan identitas pesisir,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai kejujuran dan persaudaraan antarwarga menjadi hal penting yang dijunjung selama kompetisi berlangsung.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi para nelayan untuk terus berinovasi dalam teknik pembuatan kapal tradisional yang tangguh dan kompetitif.
Lebih jauh, Adriansyah menilai, penyelenggaraan lomba ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan,” katanya.

Efek berganda dari kegiatan ini mulai terasa, terutama bagi pelaku usaha kecil. Peningkatan kunjungan wisatawan berpotensi mendorong sektor jasa transportasi laut, penginapan, hingga penjualan kuliner dan produk olahan hasil laut.

Dengan kolaborasi antara masyarakat, kelompok sadar wisata, dan pemangku kepentingan, Speed Race Kapal Nelayan Tradisional diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis kearifan lokal di Kepulauan Seribu Utara. (\•/)

Pewarta: Bainana Bahthy
Editor: AYS Prayogie
Sumber: Pokdarwis Pulau Kelapa

*Hastag:*#Speed Race, #Kapal Nelayan Tradisional, #Bakal Meriahkan, #Gelora Bahari Seribu Utara 2026,

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri melakukan peninjauan langsung ke kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/3/2026). Langkah ini diambil guna merespons lonjakan signifikan jumlah wisatawan pada hari kedua Idul Fitri (Minggu), di mana kawasan pantai ini menjadi magnet utama warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Berdasarkan data hasil pengecekan, kunjungan ke Ancol pada hari Minggu menembus angka 53.824 orang, atau mengalami lonjakan drastis sebesar 177 persen. Menanggapi fenomena ini, Kapolda menginstruksikan penebalan pengamanan di titik-titik rawan kerumunan, seperti area bibir pantai dan pintu masuk utama, guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas maupun potensi kecelakaan air.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kesiapan Operasi Ketupat Jaya 2026 yang digelar Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Dalam operasi besar ini, Polda Metro Jaya menyiagakan 6.812 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan Potensi Masyarakat. Selain personel, disiapkan pula 95 pos yang terdiri dari 68 Pos Pengamanan, 22 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Terpadu.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa peninjauan Kapolda merupakan bentuk komitmen pimpinan untuk memastikan pelayanan kepolisian hadir secara nyata. “Bapak Kapolda meninjau Ancol karena prediksinya kawasan ini akan terus ramai. Peninjauan ini untuk memastikan seluruh personel dalam kondisi sehat dan prima, pola pengamanan, dan pelayanan telah disiapkan dengan baik agar masyarakat merasa aman,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto.

Selain pengamanan fisik, petugas juga menyiapkan langkah antisipatif berupa rekayasa lalu lintas dan patroli Tim Urai di akses menuju Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan panjang yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang masuk maupun keluar area Ancol.

Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan bahwa optimalisasi layanan Polri 110 tetap menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat. Dengan pengamanan yang terintegrasi, diharapkan liburan di kawasan pesisir ini dapat berlangsung aman dan tertib bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya.

JAKARTA – Kabar duka mendalam kembali menyelimuti jajaran Polda Metro Jaya. Salah satu personel terbaiknya, Brigadir Fajar Permana, anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), meninggal dunia usai menjalankan tugas mulia mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Almarhum diduga kuat mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa (exhaustion) serta gangguan pernapasan setelah berjaga di titik-titik pelayanan masyarakat tanpa kenal lelah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Menurutnya, dedikasi Brigadir Fajar Permana selama Operasi Ketupat 2026 merupakan cerminan nyata dari semangat pengabdian insan Polri yang rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi memastikan jutaan pemudik bisa sampai ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

“Polda Metro Jaya sangat kehilangan sosok Bhayangkara muda yang berdedikasi tinggi seperti almarhum Brigadir Fajar Permana. Beliau mengembuskan napas terakhirnya usai menjalankan amanah negara. Dugaan sementara, kondisi fisik almarhum menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton di lapangan guna melayani masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan resminya, Senin (23/3).

Pihak Polda Metro Jaya memastikan akan memberikan penghormatan terakhir dan memenuhi seluruh hak-hak almarhum serta memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kejadian ini menjadi atensi serius bagi pimpinan untuk terus mengevaluasi dan memantau kondisi kesehatan personel yang masih berjaga di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebagai langkah preventif, Kapolda Metro Jaya telah menginstruksikan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) untuk lebih proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di pos-pos pengamanan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap anggota tetap dalam kondisi prima di tengah tingginya tensi tugas operasional selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

“Bapak Kapolda telah memerintahkan jajaran Dokkes untuk menyisir kesehatan anggota di lapangan. Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum Brigadir Fajar Permana mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” tambah Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Meninggalnya Brigadir Fajar Permana menjadi catatan haru sekaligus pengingat akan beratnya tugas kepolisian di lapangan. Semangat pengabdian almarhum akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh rekan sejawat di jajaran Polda Metro Jaya untuk tetap tulus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski nyawa menjadi taruhannya.