Semarang, 29 Maret 2026 — Sebanyak 400 siswa terbaik nasional hasil seleksi Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berdatangan dari seluruh Indonesia ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mengikuti Seleksi Terpusat yang akan dilaksanakan mulai 31 Maret 2026.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebelumnya telah mengumumkan hasil NST Tahap II, yang menetapkan 400 peserta terbaik nasional untuk melanjutkan ke tahap akhir seleksi. Kehadiran para peserta di Akpol Semarang menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam proses penjaringan calon siswa unggulan.

Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap I, sebanyak 2.644 siswa mengikuti NST Tahap II dengan tingkat partisipasi mencapai 88,13% dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme serta komitmen generasi muda dalam mengikuti seleksi berbasis meritokrasi.

NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan soal berbahasa Inggris, serta kemampuan Bahasa Inggris. Penilaian menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang mengukur kemampuan peserta secara objektif, adaptif, dan presisi berdasarkan tingkat kesulitan soal.

Penetapan kelulusan dilakukan melalui merit ranking nasional, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Skor peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 580. Hanya sekitar 15,1% peserta yang masuk kategori 5–7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia di Akpol Semarang mencerminkan semangat kompetisi sehat dan seleksi yang inklusif.

“SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem ini dirancang transparan, berbasis data, dan mengedepankan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos adalah representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan, proses seleksi yang dilaksanakan secara terpusat di Akpol Semarang memastikan standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta. Hal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan proses yang adil dan akuntabel.

Secara tidak langsung, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari Transformasi Polri Presisi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.

Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Dari sisi komposisi, peserta terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari SMP negeri (44%), swasta kurikulum nasional (42,5%), dan swasta kurikulum internasional (13,5%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang sekolah, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.

Pada tahap seleksi terpusat di Akpol Semarang, peserta akan menjalani rangkaian seleksi akhir yang meliputi tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian (PMK), uji kesamaptaan jasmani, Leaderless Group Discussion (LGD), serta wawancara orang tua dan siswa.

Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dijaring sekitar 180 peserta didik terbaik untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan kedua.

SPMB SMA KTB 2026 menjadi momentum strategis dalam menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Melalui sistem pendidikan berasrama, SMA KTB diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berkiprah di tingkat nasional maupun global.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan proses seleksi yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan informasi ini dapat segera diketahui masyarakat.

Jakarta – JSNews.com
Minggu, 29 Maret 2026
Keluarga Besar Rumah Piatu Muslimin (RPM) menggelar kegiatan Halal Bihalal dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar alumni dan keluarga besar RPM. Acara berlangsung pada Minggu (29/03/2026) pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Jalan Keramat Raya No.11, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini dihadiri oleh para alumni lintas angkatan serta keluarga besar RPM dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.
Adapun susunan acara dalam kegiatan Halal Bihalal tersebut meliputi:
Pembukaan sekaligus doa
Sambutan Ketua Pelaksana, Kak Anisa
Sambutan dari Bapak Sarsito Sarwono
Sambutan perwakilan alumni oleh Kak Puryati
Menyanyikan Mars RPM oleh paduan suara dan alumni
Foto bersama
Istirahat, Sholat Dzuhur, dan makan siang
Acara bebas hingga selesai
Dalam kesempatan tersebut, panitia juga menyampaikan rencana besar ke depan, yakni akan diselenggarakannya Reuni Akbar Alumni Rumah Piatu Muslimin pada tahun 2027. Reuni ini direncanakan melibatkan alumni lintas generasi, mulai dari angkatan tahun 1980-an hingga 2000-an.
Mengusung tema “Kerukunan Keluarga Besar Rumah Piatu Muslimin” dengan semboyan “Rumah Kita (Bersama)”, kegiatan reuni tersebut diharapkan menjadi momentum mempererat kembali hubungan kekeluargaan antar alumni yang pernah hidup, belajar, dan dibina bersama di bawah satu atap, hingga mampu mandiri dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Acara Halal Bihalal ini menjadi bukti nyata bahwa nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang ditanamkan di Rumah Piatu Muslimin tetap terjaga hingga saat ini
.
Rahmat Hidayat
(Jurnalis)

Jakarta – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono meminta seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan Pasar Murah di Silang Monas, Jakarta Pusat, mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Personel diminta tegas, tetapi tidak arogan saat menjalankan tugas di lapangan.

Hal itu disampaikan Brigjen Pol Dekananto saat memimpin apel kesiapan pengamanan di Lapangan Ikada Monas, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan pasar murah tersebut rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia dan diperkirakan menyedot kehadiran masyarakat dalam jumlah besar.

ia menegaskan gelar pasukan bukan sekadar formalitas, melainkan pengecekan akhir kesiapan personel, kekuatan, serta sarana dan prasarana pendukung pengamanan. Karena itu, ia meminta seluruh penanggung jawab sektor dan perwira pengendali benar-benar memahami ploting, pola bertindak, dan tanggung jawab masing-masing.

“Pengamanan ini harus dijalankan dengan serius sesuai rencana yang sudah disusun. Pahami titik ploting, cara bertindak, dan tanggung jawab masing-masing. Layani masyarakat dengan baik, tegas tapi tetap humanis, dan jangan sampai menimbulkan kesan arogan,” ujarnya.

Ia mengatakan jumlah kupon yang disebarkan kepada penerima manfaat mencapai 100 ribu. Karena itu, polisi mengantisipasi kemungkinan banyaknya warga yang datang ke kawasan Monas meski tidak memegang kupon ataupun gelang masuk.

Personel yang berjaga di pintu masuk diminta melakukan pemeriksaan secara selektif. Hanya warga yang memiliki tiket dan gelang yang diperbolehkan masuk ke area kegiatan, kecuali panitia.

Selain pengaturan akses masuk, Dekananto juga mengingatkan seluruh personel untuk mewaspadai potensi gangguan kamtibmas, termasuk copet, jambret, dan curanmor. Ia meminta Satgas Gakkum dari unsur Reskrim bekerja maksimal agar masyarakat yang datang tidak menjadi korban kejahatan.

“Pastikan tidak ada penerima manfaat yang justru menjadi korban kejahatan saat kegiatan berlangsung. Kehadiran kita harus benar-benar memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Brigjen Pol Dekananto menambahkan masyarakat diperkirakan mulai berdatangan ke kawasan Monas sejak pukul 15.00 WIB. Seluruh personel diminta segera menempati titik pengamanan masing-masing setelah apel dan memastikan pelaksanaan pengamanan berjalan aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan selesai.

Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan 1.300 personel gabungan untuk mengamankan gelaran FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Pengamanan dilakukan pada dua laga internasional, yakni Solomon vs Bulgaria pukul 15.30 WIB dan Timnas Indonesia vs Saint Kitts & Nevis pukul 20.00 WIB. Kekuatan personel terdiri dari 1.134 Polri, 70 TNI, dan 96 Pemda, serta didukung 703 steward di dalam stadion.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan difokuskan secara menyeluruh, tidak hanya di dalam stadion, tetapi juga di area sekitar GBK hingga jalur kedatangan dan kepulangan penonton. Aparat juga disiagakan di lokasi penginapan pemain dan official guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, mulai dari kepadatan penonton, penggunaan tiket tidak sah, hingga potensi gangguan oleh oknum supporter. “Kami mengimbau kepada masyarakat dan supporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan nyaman,” ujarnya.

Terkait lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menerapkan rekayasa secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan, khususnya saat arus kedatangan dan kepulangan penonton. Masyarakat yang tidak berkepentingan juga diimbau menghindari kawasan GBK guna mengurangi kepadatan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

JAKARTA— Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Pitra Ramadoni Nasution, meminta agar keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaji ulang. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembubaran apabila lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Pitra, yang juga merupakan Pembina Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia, kepada sejumlah awak media di Jakarta, Kamis (26/3/2026), menanggapi kebijakan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Didampingi Ketua Dewan Pembina MIO Indonesia, Taufiq Rachman, Pitra menilai langkah yang diambil KPK berpotensi menjadi preseden yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Setiap keputusan hukum harus dilandasi asas objektivitas serta bebas dari intervensi. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika terdapat penangguhan penahanan, dasar hukumnya harus jelas, objektif, dan tidak diskriminatif,” ujar Pitra.
Kebijakan KPK yang sempat mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menuai sorotan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

Secara normatif, ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Namun demikian, penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Lebih lanjut, Pitra menilai polemik ini kembali membuka ruang perdebatan terkait efektivitas dan kewenangan lembaga antirasuah. Menurutnya, fungsi pemberantasan korupsi secara prinsip juga telah dimiliki oleh institusi lain, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Petisi Ahli juga mengingatkan adanya risiko serius apabila dugaan perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terus berulang. Di antaranya adalah erosi kepercayaan publik, menguatnya persepsi tebang pilih, hingga potensi konflik kepentingan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis legitimasi terhadap lembaga penegak hukum.

Sebagai langkah korektif, Petisi Ahli mengusulkan sejumlah rekomendasi, antara lain standardisasi ketat dalam pemberian penangguhan penahanan, transparansi alasan keputusan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, diperlukan pula sistem pelaporan konflik kepentingan, digitalisasi proses pengambilan keputusan, serta penegakan kode etik secara lebih tegas.

Kembali Ditahan di Rutan
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembalikan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah menjadi tahanan rumah tahanan negara (rutan). Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan di Rumah Sakit Kepolisian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,

menyatakan bahwa pengalihan status penahanan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan proses penyidikan.
“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ dari tahanan rumah kembali menjadi tahanan rutan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim media belum berhasil menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, maupun pihak terkait lainnya guna kepentingan konfirmasi dan pelengkap pemberitaan.

Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Indonesia, sekaligus menjadi cermin dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi. (\•/)
Editor: Agus Cheppy
Sumber: Humas MIO Indonesia

*KEPULAUAN SERIBU UTARA* — Lomba adu cepat kapal nelayan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran “Gelora Bahari Seribu Utara 2026” yang akan berlangsung pada Kamis, 26 Maret 2026.

Perlombaan tersebut akan dimulai pukul 08.00 WIB dari garis start di Pulau Kelapa dan berakhir di Pulau Harapan.
Rute tersebut dikenal sebagai jalur perairan yang kerap dilalui nelayan, sekaligus menyuguhkan panorama khas pesisir Kepulauan Seribu.
Mengusung tema “Semangat Bahari Menuju Wisata Berdikari”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas maritim sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra, SIK, MSi dijadwalkan hadir dan telah menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

Argadija menilai, potensi bahari di wilayah Kepulauan Seribu, khususnya di kawasan Pulau Kelapa hingga Pulau Harapan, memiliki nilai strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
SEMENTARA itu, Lurah Pulau Kelapa Muhammad Adriansyah saat dihubungi HITV lewat pesan WhatsApp, Adriansyah pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya lomba tersebut.
Ia menilai, kegiatan ini tidak sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya maritim khas Kepulauan Seribu.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya lomba kapal cepat tradisional ini sebagai wujud pelestarian budaya bahari. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi muda agar bangga akan identitas pesisir,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai kejujuran dan persaudaraan antarwarga menjadi hal penting yang dijunjung selama kompetisi berlangsung.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi para nelayan untuk terus berinovasi dalam teknik pembuatan kapal tradisional yang tangguh dan kompetitif.
Lebih jauh, Adriansyah menilai, penyelenggaraan lomba ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan,” katanya.

Efek berganda dari kegiatan ini mulai terasa, terutama bagi pelaku usaha kecil. Peningkatan kunjungan wisatawan berpotensi mendorong sektor jasa transportasi laut, penginapan, hingga penjualan kuliner dan produk olahan hasil laut.

Dengan kolaborasi antara masyarakat, kelompok sadar wisata, dan pemangku kepentingan, Speed Race Kapal Nelayan Tradisional diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis kearifan lokal di Kepulauan Seribu Utara. (\•/)

Pewarta: Bainana Bahthy
Editor: AYS Prayogie
Sumber: Pokdarwis Pulau Kelapa

*Hastag:*#Speed Race, #Kapal Nelayan Tradisional, #Bakal Meriahkan, #Gelora Bahari Seribu Utara 2026,

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri melakukan peninjauan langsung ke kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/3/2026). Langkah ini diambil guna merespons lonjakan signifikan jumlah wisatawan pada hari kedua Idul Fitri (Minggu), di mana kawasan pantai ini menjadi magnet utama warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Berdasarkan data hasil pengecekan, kunjungan ke Ancol pada hari Minggu menembus angka 53.824 orang, atau mengalami lonjakan drastis sebesar 177 persen. Menanggapi fenomena ini, Kapolda menginstruksikan penebalan pengamanan di titik-titik rawan kerumunan, seperti area bibir pantai dan pintu masuk utama, guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas maupun potensi kecelakaan air.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kesiapan Operasi Ketupat Jaya 2026 yang digelar Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Dalam operasi besar ini, Polda Metro Jaya menyiagakan 6.812 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan Potensi Masyarakat. Selain personel, disiapkan pula 95 pos yang terdiri dari 68 Pos Pengamanan, 22 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Terpadu.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa peninjauan Kapolda merupakan bentuk komitmen pimpinan untuk memastikan pelayanan kepolisian hadir secara nyata. “Bapak Kapolda meninjau Ancol karena prediksinya kawasan ini akan terus ramai. Peninjauan ini untuk memastikan seluruh personel dalam kondisi sehat dan prima, pola pengamanan, dan pelayanan telah disiapkan dengan baik agar masyarakat merasa aman,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto.

Selain pengamanan fisik, petugas juga menyiapkan langkah antisipatif berupa rekayasa lalu lintas dan patroli Tim Urai di akses menuju Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan panjang yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang masuk maupun keluar area Ancol.

Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan bahwa optimalisasi layanan Polri 110 tetap menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat. Dengan pengamanan yang terintegrasi, diharapkan liburan di kawasan pesisir ini dapat berlangsung aman dan tertib bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya.