SURABAYA (18/2/2026) – EMAS NOW resmi membuka cabang pertamanya di Surabaya. Pembukaan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan jual beli emas di wilayah Jawa Timur sekaligus memperkenalkan aplikasi digital EMAS NOW kepada masyarakat.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita yang dihadiri oleh jajaran manajemen, serta tamu undangan.

Momentum ini menjadi simbol dimulainya perjalanan baru EMAS NOW di Surabaya, membawa semangat pertumbuhan, kemudahan, dan kepercayaan dalam transaksi emas.

Direktur Operasional EMAS NOW, Laras Cantika, menjelaskan Surabaya dipilih sebagai kota ekspansi karena memiliki potensi ekonomi yang besar dan aktifitas perdagangan yang sangat dinamis.

“Pembukaan cabang Surabaya merupakan langkah strategis kami dalam memperluas jangkauan layanan di Jawa Timur. Setelah bertumbuh kuat di Bali, kami melihat Surabaya sebagai kota dengan potensi transaksi emas yang sangat besar dan masyarakat yang semakin sadar pentingnya menyimpan nilai melalui emas,” ujar Laras Cantika, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, Surabaya akan diposisikan sebagai hub pengembangan EMAS NOW di Jawa Timur sebelum ekspansi ke kota-kota strategis lain seperti Malang, Sidoarjo, dan Gresik.

Ia menambahkan, EMAS NOW hadir dengan sistem transaksi yang cepat, transparan, serta harga kompetitif. Perusahaan juga menekankan pelayanan yang ramah dan profesional guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan.

“Kami mengedepankan proses transaksi yang cepat, transparan, dan tanpa ribet. Sistem kami dirancang agar masyarakat bisa jual beli emas dengan mudah dan aman,” tambah Laras.

Target pasar EMAS NOW di Surabaya mencakup investor pemula, pelaku UMKM, profesional muda, hingga masyarakat umum yang ingin menyimpan nilai kekayaan dalam bentuk emas secara praktis dan terpercaya.

“Jika pertumbuhan transaksi berjalan sesuai target, pembukaan cabang ke-2 bisa kami percepat, bahkan dalam tahun yang sama. Namun semua tetap kami lakukan secara terukur dengan fokus pada kualitas layanan,” sambungnya.

Dengan hadirnya cabang pertama di Surabaya dan peluncuran aplikasi digital, EMAS NOW menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses investasi emas yang modern, terintegrasi, dan terpercaya bagi masyarakat Jawa Timur.

*Peluncuran Aplikasi Emas Now*
Bersamaan dengan pembukaan cabang, EMAS NOW juga meluncurkan aplikasi resmi sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem emas modern berbasis teknologi.

Aplikasi EMAS NOW menghadirkan berbagai fitur, antara lain update harga emas secara real-time, simulasi jual beli, appointment sebelum datang ke store, informasi produk, edukasi investasi emas, live chat dengan customer service, poin transaksi dan kode referral.

“Aplikasi EMAS NOW adalah jembatan antara transaksi offline dan digital dalam satu ekosistem. Kami ingin menjadikan EMAS NOW sebagai brand emas modern berbasis teknologi, di mana transaksi emas bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan,” sambungnya.

Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan jaringan toko fisik, memungkinkan fleksibilitas penuh antara transaksi online dan offline serta mendukung rencana ekspansi yang lebih cepat dan efisien.

Untuk diketahui, EMAS NOW merupakan brand jual beli emas modern berbasis teknologi yang menghadirkan layanan transaksi emas cepat, transparan, dan terintegrasi antara offline dan digital.

Jurnalis By, Ramlan Afrizal

Businessoleh SebarTweet
banner 468x60

_Oleh: Imam Besar FBR_

Salam rempug. Gubernur Pramono Anung pernah menyinggung di beberapa kesempatan mengenai sulitnya menyatukan Betawi, sehingga Peraturan Gubernur (PERGUB) Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yang dapat melindungi budaya Betawi belum juga dapat diterbitkan.

Sebetulnya “akar persoalannya sangat sederhana”, Ormas *Majelis Kaum Betawi (MKB)* disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-0007367.AH.01.07 Th.2025 harus segera disikapi oleh Gubernur Pramono Anung berdasarkan UU No.17 Th.2013 tentang Ormas.

Sebagai kepatuhannya terhadap UU tsb, ormas MKB wajib mendaftarkan dirinya ke Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga bisa beraktifitas secara sah di Jakarta.

Syarat utama suatu ormas, termasuk MKB, mendapatkan SKT meliputi akta pendirian dari notaris, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan pengurus, surat keterangan domisili dari kelurahan, NPWP & foto sekretariat.

Oleh karena itu, tidak perlu menghabiskan anggaran dana hibah untuk menggelar Kongres atau Silaturrahmi Akbar & lain sebagainya untuk memanfaatkan kebaikan atau political will dari Gubernur Pramono Anung terhadap budaya Betawi dengan memaksanya mengeluarkan SK Gubernur menegaskan bahwa *MKB* sebagai satu2nya Lembaga Adat yg sah.

Karena dalam istilah Arab bisa disebut “littajahul” (mempertontonkan kebodohan) di hadapan publik.

Alasannya adalah karena bukan hanya *MKB* yg punya dewan atau majelis adat, Bamus versi RIANO & versi *EKI PITUNG* atau Bamus Suku Betawi 1982 versi ODING juga memiliki Ketua dewan Adat atau majelis adat. Legal standing mereka pun sama, yaitu SK Menteri Hukum RI.

Selain itu ‘Betawi bukan hanya ormas’. Milik seluruh perangkat masyarakat yaitu ulama, seniman, pengusaha, hingga elit legislatif & eksekutif.

Sementara Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yg digagas oleh KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi adalah “Persoalan regulasi turunan dari perjuangan mereka yang panjang sejak 2021 atas Pasal 31 UU DKJ No.2 Th.2024 terkait kedaulatan budaya Betawi di Jakarta”.

Menurut, ” KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi”, bahwa kehadiran *LEMBAGA ADAT MASYARAKAT BETAWI (LAM BETAWI)* adalah Hal mendasar & mendesak untuk menjawab tantangan kedepan.

UU No.5 Th.2017 tentang ‘Pemajuan Kebudayaan’ menekankan pentingnya melindungi, memanfaatkan, mengembangkan & melestarikan kebudayaan Indonesia.

Dalam konteks ini, *LAM BETAWI* memiliki peran penting dalam melindungi budaya Betawi. Sedangkan pengembangan dan pelestarian menjadi domain ormas kebetawian juga ormas budaya lainnya yg berkembang.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 Th.2007 juga memberikan fungsi, peran & kewenangan vital bagi *LAM BETAWI*.

Permendagri tersebut mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan bahkan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dgn tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yg berkembang dalam masyarakat. Demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan atau argumentasi. Di beberapa daerah, ormas berbasis kearifan lokal atau budaya dapat tumbuh berkembang pesat, “tapi Lembaga Adat Masyarakatnya hanya SATU”.

Sebagai contoh beberapa LEMBAGA ADAT yg dibentuk lewat PERGUB, seperti :

1. Pergub Jawa Barat No. 43 Th.2018 ttg Lembaga Adat Jawa Barat : Mengatur ttg lembaga adat di Jawa Barat, termasuk fungsi, peran & tanggung jawabnya. Mengatur ttg pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Jawa Barat.
2. Pergub Sulawesi Selatan No. 22 Th.2018 ttg Lembaga Adat Sulawesi Selatan : Mengatur tentang pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, *MKB & LAM Betawi* adalah 2 (dua) entitas yg berbeda, keduanya dapat berjalan bersamaan dan bersinergi untuk mendukung program Gubernur.

*MKB* dapat merekomendasikan salah satu atau beberapa pengurusnya sebagai perwakilan untuk menempati posisi yg ada di kepengurusan LAM Betawi, bukan *Merajuk & MengHiba* kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK kepengurusan buat mereka.

Kalau kita berandai-andai MH. Thamrin bangkit dari kubur, sudah bisa dipastikan tangisan air mata yg membuncah ketika melihat sikap masyarakat Betawi saat ini.

Melanjutkan perjuangan MH.Thamrin adalah membangun kesadaran bersama bagaimana menyelaraskan pembangunan Jakarta dgn nilai – nilai kearifan lokal karena dapat menjadi jembatan antara pemerintah pada komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan sosial, keadilan, kesejahteraan masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing2.

Mitra JSNewsoleh SebarTweet

Kabupaten Tangerang,JSNews – Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di kawasan Car Free Day Puspemkab Tangerang, Minggu (15/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa Tangerang TAXPO merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi hadir langsung di ruang publik agar akses layanan menjadi lebih mudah.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan Tangerang TAXPO sebagai wujud komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang mendekat, menyapa, dan melayani secara langsung di ruang publik,” ujar Maesyal Rasyid.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sembari menikmati suasana olahraga pagi bersama keluarga.

Bupati menegaskan bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong modern dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui pajak, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, layanan pendidikan, hingga berbagai pelayanan masyarakat dapat terus berjalan demi kesejahteraan bersama.

“Kita ingin membangun budaya sadar pajak, budaya patuh, dan budaya bangga berkontribusi untuk Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia serta terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, mengimbau masyarakat agar tidak lagi merasa khawatir atau takut dalam membayar pajak.

“Jadi masyarakat jangan takut lagi. Biasanya bayar pajak takut karena ada petugas pajak. Sekarang tidak perlu takut. Kami akan melayani semua. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, hasil pajak ini dilaksanakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan seperti Tangerang TAXPO, Bapenda ingin membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi bahwa pajak merupakan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mengedukasi bahwa taat dan sadar pajak adalah kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Founder Intens Entertainment, Anesrembes, yang turut mendukung konsep kreatif dan pendekatan komunikasi publik dalam program ini, menyampaikan bahwa pelayanan publik saat ini harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pelayanan publik hari ini tidak cukup hanya hadir, tetapi harus terasa. Ketika pemerintah hadir di ruang hidup masyarakat dengan cara yang lebih humanis dan relevan, maka kepercayaan akan tumbuh secara alami. Tangerang TAXPO bukan sekadar event, ini adalah gerakan membangun budaya sadar pajak yang membanggakan,” ujar Anesrembes.

Kabar Publikoleh SebarTweet

Jakarta Utara, JSNews – Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dilaksanakan oleh Koramil 03/Tanjung Priuk, Kodim 0502/Jakarta Utara, bersama 3 pilar dan komponen pendukung di wilayah Jakarta Utara pada Minggu, 15 Februari 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB hingga selesai ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, patroli ini melibatkan total 9 personel yang terdiri dari 1 anggota Koramil 03/Tg. Priuk, 4 orang Komduk, 2 anggota Polisi, dan 2 anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP). Untuk menunjang kelancaran kegiatan, disiapkan perlengkapan berupa 1 unit mobil dan 4 sepeda motor.

Rute patroli yang dilalui dimulai dari Koramil 03/Tg. Priuk, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jalan Warakas, Jalan Gaya Motor, dan berakhir di Jalan Danau Sunter. Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh rute yang dilalui terjaga dengan aman dan lancar.

Patroli rutin seperti ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah Jakarta Utara, khususnya di sekitar area yang dilalui.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

SINGAPURA,JSNews – 13 Februari 2026 – PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah global dengan meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Best Sovereign Sukuk” dan “Best Social Bonds in Asia 2025” pada ajang 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia tersebut, diterima langsung oleh Treasury Division Head PT Pegadaian, Luh Putu Andarini, di The Fullerton Hotel, Singapura, pada Kamis (12/02).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam menerbitkan surat utang senilai total Rp 4,457 triliun (setara US$278,5 juta). Apresiasi berskala internasional yang diterima tersebut menjadi bukti pengakuan pasar global terhadap fundamental keuangan dan dampak sosial yang dihasilkan oleh Pegadaian.

Penerbitan instrumen ini merupakan bagian dari langkah proaktif perusahaan dalam diversifikasi sumber pendanaan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah sebesar Rp 1,752 triliun serta Social Bonds (Obligasi Sosial) sebesar Rp 1,940 triliun.

Seluruh dana yang dihimpun dialokasikan untuk memperkuat pendanaan di sektor pembiayaan mikro dan UMKM. Langkah ini sejalan dengan misi perusahaan untuk mempercepat inklusi keuangan dan mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Transaksi ini pun mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed), yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap profil risiko dan prospek bisnis Pegadaian.

Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi validasi atas dedikasi perusahaan dalam menyelaraskan profitabilitas dengan penuh tanggung jawab sosial.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen Pegadaian dalam menghadirkan solusi pendanaan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Kami akan terus memperkuat peran Pegadaian sebagai katalisator inklusi keuangan dan motor pertumbuhan usaha mikro di Indonesia,” ujar Ferdian.

Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian Dede Kurniawan turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti bahwa Pegadaian semakin dipercaya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

“Kami di Wilayah VIII Jakarta 1 berkomitmen untuk terus mendukung strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro agar semakin naik kelas, Capaian ini membuktikan bahwa Pegadaian mampu menghadirkan instrumen pendanaan yang kuat, kredibel, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dede.

Keberhasilan strukturisasi dan distribusi instrumen ini didukung oleh sinergi kuat dengan para Joint Lead Underwriters (JLU) terkemuka, di antaranya PT CIMB Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas.

Ke depan, PT Pegadaian berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan instrumen pendanaan berkelanjutan (sustainable finance). Dengan memperluas jangkauan pembiayaan berbasis syariah dan sosial, perusahaan optimistis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Businessoleh SebarTweet

Jakarta – Forkopimko Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Korve Jaga Jakarta melalui aksi bersih-bersih pesisir pantai di kawasan KBN Marunda Blok C5 RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian kawasan pesisir.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan yang diikuti ratusan personel dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya. Setelah apel, seluruh peserta melaksanakan aksi pembersihan dan penataan kawasan pantai guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui kegiatan Korve Jaga Jakarta Bersih ini, Forkopimko Jakarta Utara menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program kebersihan wilayah sekaligus mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

Jakarta, 11 Februari 2026 – Ahli waris Daam bin Nasairin mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menuntut hak ganti rugi lahan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedatangan mereka bukan untuk “mengemis,” melainkan untuk menuntut hak atas lahan yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas publik.

Meskipun Ketua DPRD belum dapat menemui mereka karena sedang dalam masa reses, perwakilan ahli waris telah bertemu dengan Sekretariat DPRD dan berdiskusi dengan Ketua Komisi D, Yuke Yurike, serta Sekretaris Komisi D, Habib. Kedua pejabat tersebut menyatakan komitmen mereka untuk membantu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan ini.

“Jika ahli waris meminta, Komisi D siap mengeluarkan surat rekomendasi pembayaran ganti kerugian lahan,” ujar Habib, Sekretaris Komisi D, seperti dikutip dari pernyataan tertulis ahli waris.

Tuntutan ini didasari pada penggunaan lahan milik ahli waris untuk pelebaran Jalan Fly Over Pramuka pada tahun 2003-2005 seluas 5.217 m² dan pembangunan Taman Kota Rawasari pada tahun 2019-2023 seluas kurang lebih 7.176 m². Lahan tersebut merupakan tanah bekas adat Indonesische Verponding Padjeg dengan Nomor Kohir 413/245 Tahun 1948 hingga 1959 atas nama Daam Bin Nasairin.

Dalam audiensi sebelumnya pada 28 Januari 2026, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk perwakilan dari BPN DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, dinas terkait, serta pakar agraria, terungkap fakta-fakta yang mendukung klaim ahli waris. Kuasa hukum ahli waris, Adv. Alian Safri, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat membantah bukti-bukti kepemilikan lahan yang sah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini dengan menguatkan dasar hukum dari kedua belah pihak. “Komisi D menginginkan keputusan dalam 14 hari ke depan dan akan memberikan rekomendasi agar ditemukan solusi yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris Daam bin Nasairin meminta agar pimpinan DPRD DKI Jakarta segera mengeluarkan surat rekomendasi pembayaran ganti kerugian. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 2 x 24 jam sejak aksi damai dilakukan, ahli waris mengancam akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar dan menutup lahan tersebut sampai ganti rugi dibayarkan

Kasus Hotoleh SebarTweet

Jakarta Pusat, 10 Februari 2026 – Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) menggelar konferensi pers di Malacca Toast Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No.6, RT.14/RW.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, untuk mengungkapkan kasus yang melibatkan anak berusia 9 tahun, Inisial K, yang menjadi korban rantai kejahatan kelembagaan mulai dari dugaan korupsi yayasan hingga diskriminasi pendidikan, kekerasan psikis, fitnah publik, dan black campaign.

KASUS BERAWAL DARI KRITIK TERHADAP PEMBANGUNAN GEREJA TANPA TRANSPARANSI

Kasus ini bermula bukan dari K, melainkan dari keberanian ayahnya inisial JA , yang mengkritisi pembangunan Gereja Kalam Kudus Sorong senilai lebih dari Rp 10 miliar pada 2018 yang dijalankan tanpa transparansi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Kritik tersebut dianggap ancaman, sehingga muncul sentimen pribadi dari pihak yayasan dan majelis gereja yang kemudian diarahkan kepada K.

K MENJADI KORBAN SERTA SERUSAH

– Diskriminasi pendidikan: K dikeluarkan sepihak oleh sekolah pada 13 Juni 2025, ditolak saat mendaftar ulang pada 7 Juli 2025, dan setelah pindah ke Shine School, datanya di Dapodik ditahan sehingga kehilangan hak mengikuti ujian ANBK pada 23-27 Agustus 2025.

– Kekerasan psikis: Hasil pemeriksaan psikologis resmi pada 8-13 Oktober 2025 menunjukkan K mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) akibat guru Liko R. Pattipellohy yang mempermalukannya di hadapan teman sekelas dengan menyebutnya “contoh buruk” dan bertanya “Malu kah tidak? Malu toh?”.

– Fitnah dan black campaign: Pihak sekolah menuduh K malas, sering telat, dan absen. Tuduhan ini direkam, disebarkan, dan diperkuat dengan konferensi pers pada 20 Januari 2026 yang dianggap sebagai pembunuhan karakter.

JALUR HUKUM TERHALANG, APARAT DIDUGA BERMAIN PERAN

Ketika keluarga mencari keadilan:

– Laporan ITE di Polres Sorong ditutup dengan SP3 pada 9 Agustus 2025.
– Laporan perlindungan anak ditutup dengan SP2Lid pada 4 Desember 2025 meskipun ada bukti PTSD.
– Laporan intimidasi massa yang terjadi pada 13 Desember 2025 ditolak.

Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Gatot Haribowo bahkan diduga menyebarkan narasi bahwa keluarga hanya “jalan-jalan ke Jakarta-Bali” untuk melegalkan penghentian penyelidikan.

PERNYATAAN TEGAS PASTI INDONESIA

Arlex Direktur Pasti Indonesia menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah administrasi sekolah, melainkan rantaian kejahatan kelembagaan. Kepolisian yang seharusnya netral justru dianggap melindungi pelaku dan menambah luka korban. Kasus ini menjadi ujian reformasi Polri untuk membuktikan diri sebagai benteng keadilan bangsa.

“Fitnah tidak boleh dibiarkan. Keadilan tidak boleh ditunda. Perlindungan anak tidak boleh dinegosiasikan,” tegas Arlex Direktur Pasti Indonesia.

Arlex Direktur Pasti Indonesia yang mewakili keluarga korban menyampaikan harapannya kepada pemerintah meminta kasus ini lebih di perhatikan apalagi terkait pendidikan ini sangat diutamakan, Bukan soal makannya, tapi proses pendidikannya.

‘Penyelenggaraan pendidikannya, itu harus apalagi ini ekolah yang terlibat,
Kalau harapan saya buat kepolisian, cobalah Polisi saat ini sedang dalam sorotan, bahkan ada narasi kepolisian atau dibawa ke menteri, Pak Kapolri, cobalah bawahannya untuk di copot,”tuturnya.

 

 

 

Kasus Hotoleh SebarTweet

Penulis: AYS Prayogie

JAKARTA,JSNews – 9 Februari 2026 — Prof. Dr. Ir. Ali Zum Mashar bukan tipe ilmuwan yang gemar menonjolkan diri. Selama lebih dari dua dekade, ia memilih bekerja sunyi di laboratorium dan lahan-lahan marginal, meneliti tanah, mikroba, serta daya hidup tanaman.

Namun, dari kerja senyap itulah lahir temuan yang kini mengantarkannya duduk dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri terkait, membahas masa depan swasembada pangan Indonesia.

Ali Zum Mashar adalah salah satu ilmuwan bioteknologi pertanian yang konsisten menjembatani sains dengan kebutuhan nyata petani. Salah satu temuan pentingnya adalah mikroba yang kemudian dikenal sebagai Mikroba Google (MIGO)—sebuah inovasi yang telah ia kembangkan sejak sekitar 25 tahun lalu. Melalui mikroba ini, tanah-tanah yang selama ini dianggap bermasalah, seperti gambut, tanah asam, dan Tanah beracun Pirit dapat diregenerasi menjadi lahan subur dan produktif.

“Tanah itu rumah makhluk hidup. Jika dipulihkan ekosistemnya, ia akan memberi hasil,” begitu prinsip yang kerap ia sampaikan dalam berbagai forum.

*Mikroba yang Menghidupkan Tanah*

Dari pengembangan MIGO, Prof. Ali melahirkan sejumlah produk pupuk organik berbasis mikroba, antara lain PHOSMIT BioP2000Z dan Ferris Soil. Produk-produk ini bekerja bukan sekadar memberi unsur hara, melainkan membangun kembali sistem biologis tanah.

Berbeda dari pupuk kimia konvensional, pupuk berbasis Mikroba Google bersifat regenerative fertilizer—mikroba berfungsi sebagai *“pabrik pupuk alami”*dan penangkap emisi karbon langsung ke dalam tanah yang terus memproduksi nutrisi tanpa katalis kimia maupun bahan bakar fosil. Selain sepenuhnya organik, pupuk ini juga mengandung komposisi biologis lengkap, mulai dari asam humat, protein, enzim, hingga hormon alami yang mudah diserap tanaman.

Hasilnya terlihat nyata di lapangan. Pada tanaman alpukat, misalnya, ukuran buah menjadi lebih bernas, seragam dan sesuai kebutuhan pasar. Pada tanaman pangan, produktivitas bahkan dilaporkan meningkat dua hingga tiga kali lipat. Tanah berbatu, berpasir, berpirit, hingga bekas tambang pun dapat diolah tanpa masa tunggu panjang.

Keunggulan lain yang kerap disorot adalah efisiensi biaya. Dengan harga jauh lebih murah dibanding pupuk kimia, teknologi ini membuka peluang besar bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil tanpa menambah beban produksi.

*Dari Laboratorium ke Istana Negara*

Kontribusi Prof. Ali tidak berhenti pada perbaikan tanah. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, perannya kian strategis ketika ia diundang Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas membahas percepatan swasembada kedelai dan pangan strategis lainnya.

Dalam forum tersebut, Prof. Ali memaparkan hasil riset varietas padi TRISAKTI dan kedelai MIGO Garuda merah putih yang dikembangkan bersama teknologi mikroba. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peluncuran enam varietas baru bertajuk “Kedelai Garuda Merah Putih”, yang dirancang adaptif terhadap berbagai kondisi iklim dan tanah di Indonesia.

Produktivitas kedelai dari varietas ini mencapai lebih dari 4 ton per hektare, bahkan dalam Uji coba hamparan luas 30 ha hasilnya 5,3 ton/ha dan telah dicatat resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) jauh di atas rata-rata nasional yang selama ini berada di bawah 1,6 ton per hektare. Seluruh varietas tersebut merupakan non-GMO, sehingga aman untuk konsumsi manusia dan sesuai dengan kebutuhan industri pangan seperti tahu, tempe, dan susu kedelai.

Pemerintah menargetkan swasembada kedelai dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, dari ketergantungan impor menuju dominasi produksi dalam negeri. Bagi Prof. Ali, target itu realistis jika riset, kebijakan, dan pendampingan petani berjalan seiring.

*Ilmu untuk Kehidupan*

Selain kedelai, teknologi Mikroba Google juga telah diaplikasikan pada sawit, buah-buahan, dan tanaman pangan lain dengan hasil menjanjikan. Bahkan di tengah musim kemarau, metode penyemprotan berbasis drone memungkinkan efisiensi air tanpa mengorbankan produktivitas.

Bagi Prof. Ali Zum Mashar, capaian ilmiah bukanlah tujuan akhir. “Ilmu harus menyejahterakan,” ujarnya suatu kali. Kesahajaan sikapnya sejalan dengan besarnya dampak temuannya—dari lahan marginal hingga meja perencanaan nasional.

Di tengah upaya Indonesia meneguhkan diri sebagai lumbung pangan dunia, sosok seperti Prof. Ali menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan semata soal anggaran dan kebijakan, melainkan juga tentang ketekunan ilmuwan yang bekerja untuk masa depan bangsa. *(\•/)*

*Sumber: Humas MIO Indonesia*

Beritaoleh SebarTweet

 

Jakarta Utara — Meski diguyur hujan, semangat kebersamaan Tiga Pilar bersama masyarakat Jakarta Utara tak surut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Apel Jaga Jakarta Bersih yang dirangkaikan dengan Karya Bhakti pembersihan sampah di kawasan Waduk Cincin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Minggu (7/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah serta arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf H. Dony Gredinand mendampingi Pangdam Jaya/Jayakarta, Kapolda Metro Jaya, Sekda DKI Jakarta, bersama jajaran TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sebanyak 1.407 personel lintas instansi dikerahkan dalam kegiatan tersebut, yang melibatkan unsur TNI, Polri, Pemda, adik-adik KKRI, serta warga masyarakat sekitar. Mereka bahu-membahu membersihkan sampah, khususnya sampah plastik dan rumah tangga yang berpotensi menyumbat aliran air.

Dalam amanatnya, Pangdam Jaya/Jayakarta menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kepedulian terhadap kebersihan menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya bencana, terutama banjir yang kerap dipicu oleh penumpukan sampah.

“Menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih, kita dapat meminimalkan risiko bencana,” tegas Pangdam.

Aksi pembersihan dilaksanakan secara serentak di beberapa sektor dan dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta bersama Kapolda Metro Jaya. Sinergi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Jakarta Utara yang bersih, sehat, dan bebas dari ancaman banjir.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.