Muara Enim – Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti acara konsolidasi dan buka bersama yang digelar oleh Partai Gelora DPD Kabupaten Muara Enim di RM All Baik Chicken, RT.002 RW.004, Ps. III Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Jumat (13/3/2026). Acara ini dihadiri para kader dan simpatisan Partai Gelora Muara Enim, serta dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan partai tingkat provinsi.

Ketua DPW Gelora Sumatera Selatan (SumSel) Erza Saladin, ST, turut hadir didampingi Wakil Ketua DPW Saifurrahman, S.Pd.I, M.Pd, dan Sekretaris DPW Reni Anggraini, S.Pd. Kehadiran para fungsionaris provinsi ini menjadi bukti nyata dukungan dan perhatian DPW Gelora Sumatera Selatan terhadap perkembangan partai di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Gelora Muara Enim, Sabet Robert, S.E, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran para pimpinan DPW. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari DPW Gelora SumSel yang telah menyempatkan waktu untuk membersamai acara ini. Kehadiran kalian tentu memberikan semangat baru bagi seluruh kader dan simpatisan di Muara Enim,” ujarnya.

Sabet Robert juga menegaskan bahwa acara ini bukan hanya sekadar ajang silaturrahim, tetapi juga momen penting untuk menyatukan visi dan misi partai. “Kami berharap melalui acara ini, hubungan antar kader semakin erat dan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi dalam menjalankan agenda-agenda partai ke depannya,” tambahnya.

Sesi konsolidasi menjadi bagian penting dari acara ini, di mana dibahas berbagai agenda kepartaian yang menjadi fokus utama saat ini. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pemenuhan struktur partai mulai dari tingkat DPD, DPC, hingga PAC. Selain itu, rekrutmen anggota baru juga menjadi agenda prioritas untuk memperkuat basis massa partai.

Ketua DPW Gelora Sumsel Erza Saladin, ST, dalam pidatonya memberikan arahan terkait pentingnya pemenuhan struktur dan rekrutmen anggota. “Struktur yang lengkap dan anggota yang solid adalah kunci keberhasilan partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kami berharap seluruh fungsionaris di Muara Enim dapat bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan agenda ini,” katanya.

Turut hadir juga dalam acara tersebut para petinggi Partai Gelora DPD Kabupaten Muara Enim, antara lain Wakil Ketua KH. Nasrullah, Lc. MA. Sekretaris Aprisal Juarsah, JR dan Bendahara Ilham Akbar Apanda, S.E. serta seluruh kepala bidang di jajaran pengurus partai.

Acara yang berlangsung dengan suasana akrab ini diakhiri dengan Buka puasa bersama. Para peserta tampak antusias dan berkomitmen untuk mendukung seluruh agenda partai demi kemajuan Partai Gelora di Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan secara umum.

banner 468x60

Jakarta, Jum at, 13 Maret 2026 – Di tengah krisis kepercayaan dan sentimen publik yang kerap diwarnai rasa curiga terhadap institusi penegak hukum, rumah produksi Reborn Initiative bersama sutradara Ody Harahap mengumumkan produksi film layar lebar terbaru berjudul
“Meja Tanpa Laci”.

Melalui acara peluncuran proyek ini, film ini memposisikan diri sebagai sebuah sentilan keras
dari masyarakat, sekaligus memotret harapan terdalam kita akan keadilan yang belum terwujud.

“Meja Tanpa Laci” memotret sebuah fenomena sunyi tentang betapa mahalnya menjadi orang
jujur di Indonesia saat ini. Melalui karakter IPTU Dipa (Dafa Wardhana), yang menjadi simbol
bahwa kejujuran juga perlu pergerakan.

Diproduseri oleh Deden Ridwan, Reborn Initiative ingin menyuguhi cerita yang nyata dengan
kritik yang menyuluruh, terutama untuk para generasi muda yang saat ini sangat kritis dan rasional.

“Film ini akan mengajak penonton untuk melihat bahwa di balik kemarahan dan sikap sinis kita
terhadap penegakan hukum, namun dibalik itu semua ada harapan besar bagi keadilan bila sistem ini bisa diisi oleh orang-orang yang tegak lurus. Dipa adalah salah satu perwujudan dari harapan yang hampir mustahil itu,” ujar Deden Ridwan.

Dipercayakan sebagai sutradara, Ody Harahap berkolaborasi dengan Joko Nugroho sebagai penulis naskah untuk memotret beratnya beban seragam dalam keadaan sistem birokraksi yang telah terinfeksi oleh korupsi dan nepotisme ke film layar lebar. Ini adalah sebuah “surat cinta” sekaligus dukungan moral bagi para “Dipa” di luar sana, mereka yang masih bertaruh nyawa demi integritas meski tak pernah tersorot kamera.

“Mungkin satu kalimat yang tepat adalah menyatakan bahwa film ini terasa pinggir jurang, dimana kami ingin menggambarkan bahwa tantangan terbesar adalah menghadapi ketidakberdayaan untuk berhadapan dengan birokrasi yang sudah terinfeksi hingga ke akar,” ucap Ody Harahap.

Film ini dibintangi oleh jajaran pemain lintas generasi yang solid yaitu Dafa Wardhana, Arla Ailani, Cut Mini, Roy Marten, serta Surya Saputra. Reborn Initiative berharap “Meja Tanpa Laci” dapat memicu polemik cerdas dan diskusi terbuka mengenai integritas penegakan hukum di Indonesia.

Film ini dibintangi oleh jajaran pemain lintas generasi yang solid yaitu Dafa Wardhana, Arla Ailani, Cut Mini, Roy Marten, serta Surya Saputra. Reborn Initiative berharap “Meja Tanpa Laci” dapat memicu polemik cerdas dan diskusi terbuka mengenai integritas penegakan hukum di Indonesia.

 

Jakarta Utara – Kodim 0502/Jakarta Utara melaksanakan kegiatan pelatihan pengoperasian unit water tank bersama pelatih dari Pemadam Kebakaran Jakarta Utara pada Senin pagi, 9 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran di wilayah.

Pelatihan diawali dengan pengenalan alat serta unit water tank milik TNI AD yang digunakan dalam mendukung penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Para pelatih dari Damkar Jakarta Utara memberikan penjelasan terkait fungsi peralatan, sistem kerja kendaraan, serta prosedur pengoperasian yang benar dan aman.

Setelah menerima materi teori, para personel Kodim 0502/Jakarta Utara melaksanakan praktik langsung dengan mengoperasikan unit water tank. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi pemadaman api guna memberikan gambaran nyata mengenai langkah-langkah penanganan kebakaran di lapangan.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan seluruh personel semakin terampil dan siap dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, khususnya kebakaran, serta dapat bersinergi dengan instansi terkait dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Jakarta, 07 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia, Jaga Ginjal Indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit dr. Abdul Radjak Salemba menyelenggarakan acara pada hari Sabtu, 07 Maret 2026, mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB di Aula RS tersebut di Jakarta Pusat. Acara dihadiri Direktur Utama RS Dr. Ali Martomo beserta jajarannya, serta Staf Ahli Kemendikdasmen Dr. Mariman Darto.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Mariman Darto mengapresiasi penuh Perjanjian Kerjasama (MOU) yang telah ditandatangani antara kedua pihak. Kerjasama ini berkomitmen untuk melaksanakan program edukasi pencegahan penyakit gagal ginjal di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA. “Kondisi kesehatan anak didik merupakan salah satu fokus utama dari pihak Kemendikdasmen. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya berjalan lancar namun juga dapat diperluas ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Ali Martomo menyampaikan pentingnya gaya hidup sehat bagi berbagai kalangan. Menurutnya, kesadaran akan kesehatan ginjal perlu ditanamkan sejak dini untuk mencegah penyakit gagal ginjal di masa depan.

Acara yang bertemakan pencegahan penyakit ginjal ini dihadiri sekitar 100 peserta, terdiri dari pasien gagal ginjal dan pendamping mereka. Selain pemaparan materi, juga disediakan sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta. Kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat peduli dengan kesehatan ginjal dan lingkungan.

SURABAYA, JSNews (27/2/2026) — Nellava Bullion, brand bullion modern yang berfokus pada emas batangan dan perak batangan, resmi membuka cabang pertamanya di Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya. Peresmian ini sebagai tanda dimulainya langkah strategis Nellava dalam memperluas jaringan layanan dan memperkuat kehadirannya di pasar logam mulia nasional.

Pembukaan cabang Surabaya menjadi tonggak penting dalam perjalanan ekspansi Nellava Bullion. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan akses investasi logam mulia yang aman, transparan, dan bernilai tinggi di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset (wealth protection) dan diversifikasi portofolio.

Sebagai pusat ekonomi terbesar di Jawa Timur serta gerbang utama menuju kawasan Indonesia Timur, Surabaya dinilai memiliki potensi besar dalam pertumbuhan investor emas dan perak batangan. Pertumbuhan kelas menengah, meningkatnya literasi keuangan, serta dinamika sektor perdagangan dan industri di wilayah, ini menjadi faktor pendukung yang kuat bagi perkembangan investasi logam mulia.

Direktur Operasional Nellava Bullion, Laras Chantika, menyampaikan bahwa ekspansi ini merupakan langkah awal dari roadmap pengembangan jaringan nasional Nellava yang telah dirancang secara bertahap dan terukur.

“Nellava Bullion hadir sebagai spesialis emas dan perak batangan dengan standar layanan premium. Fokus kami bukan hanya pada transaksi, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang aman, transparan, serta berkelanjutan. Surabaya menjadi kota strategis untuk memulai ekspansi kami di wilayah Jawa Timur,” ujarnya.

Ia memastikan, Nellava Bullion secara konsisten mengikuti harga emas dan perak internasional dengan margin yang adil dan terbuka. “Kami tidak menaikkan harga berdasarkan tren permintaan lokal. Semua mengacu pada standar pasar global agar investor mendapatkan harga yang wajar dan transparan,” papar Laras.

Tak hanya fokus pada emas, Nellava juga serius mengembangkan pasar perak yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan menyediakan berbagai pilihan denominasi, mulai dari 25 gram hingga 1000 gram, guna menjangkau investor pemula hingga investor besar.

Nellava Bullion juga terus memperkuat posisinya di industri logam mulia dengan mengedepankan transparansi harga dan perlindungan investor.

Nellava menghadirkan berbagai inovasi keamanan untuk memastikan keaslian produk. Laras menyebutkan bahwa pihaknya memperkenalkan konsep Secured Futures, teknologi perlindungan NFC, sistem verifikasi QR code, serta segel keamanan hologram.

“Fitur-fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan rasa aman, memperkuat kepercayaan, serta memberikan kemudahan verifikasi bagi para investor dalam setiap transaksi,” lanjut Laras.

Seluruh layanan dirancang untuk membantu berbagai kalangan masyarakat, mulai dari profesional, pengusaha, pelaku UMKM, hingga investor pemula, terutama dalam mengelola aset secara lebih cerdas, terencana, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi harga, keamanan transaksi, serta pelayanan yang informatif dan edukatif, Nellava Bullion menargetkan terciptanya kepercayaan jangka panjang dengan para nasabah.

Ke depan, Nellava berencana melakukan ekspansi ke empat kota besar di Indonesia pada 2026 serta memperluas jangkauan nasional, sekaligus mempertahankan kebijakan buy-back 100 persen berbasis harga internasional dengan biaya transaksi minimal.

Jakarta, 24 Februari 2025 — Semangat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah kembali menguat. *LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta* melakukan audiensi strategis dengan *Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta* (Disparekraf DKI Jakarta) guna mempercepat pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif di Ibu Kota.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha yang terstruktur dan berkelanjutan. Disparekraf memaparkan skema pembinaan melalui program Jakpreneur (P7) yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pelatihan, pendampingan, legalitas, pemasaran hingga akses permodalan dalam satu sistem terpadu.

LSM HARIMAU menyambut baik skema tersebut dan siap mendorong UMKM binaannya untuk terdaftar secara resmi agar memperoleh akses pembinaan dan promosi yang lebih luas.

Tak hanya itu, penguatan tata kelola usaha juga menjadi perhatian. Pemanfaatan aplikasi SI APIK didorong sebagai langkah konkret menuju UMKM yang tertib administrasi, transparan, dan layak pembiayaan.

Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari visi besar membangun UMKM yang tangguh dan adaptif.

> “Ketika komunitas dan pemerintah berjalan seirama, UMKM bukan hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh dan bersaing. Inilah momentum kita membangun Jakarta yang produktif dan berdaya.”

Sebagai langkah lanjutan, LSM HARIMAU akan menyerahkan data UMKM binaan dan mengajukan proposal kegiatan kolaboratif sebagai bentuk komitmen menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.Maya Royan

 

Jakarta —Tim Kuasa Hukum lima tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah untuk proyek pabrik mobil listrik milik VinFast di Subang membantah konstruksi hukum yang dibangun penyidik Kejari Subang.

Salah satu tim kuasa hukum Stenny Widya Asmara, SH menegaskan, bahwa lahan yang dipersoalkan bukan lagi tanah kas desa, melainkan telah berstatus hak milik warga melalui program redistribusi tanah.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Subang menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Desa Cibogo berinisial AM dan Ketua BPD Cibogo. Penyidik menduga terjadi penjualan tanah negara seluas sekitar 1,5 hektare yang disebut sebagai fasilitas umum berupa jalan setapak dan saluran irigasi, dengan estimasi kerugian negara Rp 2,5 miliar.

Atas penetapan tersangka tersebut, Stenny dan Tim Kuasa Hukum para tersangka, meyakini dengan tegas adanya terdapat kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh Penyidik Kejari dalam penetapan status tanah.

Menurut dia, tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah redistribusi yang telah ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik atas nama masing-masing warga.

“Sepanjang yang kami ketahui dan berdasarkan dokumen yang kami pelajari, tanah tersebut berasal dari program redistribusi. Sertifikat hak milik diterbitkan sekitar tahun 2020 hingga 2021 dan sudah atas nama warga penerima,” ujar Stenny

Ia juga menjelaskan, dalam skema redistribusi, tanah diberikan pemerintah kepada warga yang tidak memiliki lahan, dengan ketentuan tertentu. Setelah syarat terpenuhi, penerima dapat mengajukan peningkatan status menjadi hak milik, yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar penyebutan lahan tersebut sebagai tanah negara atau tanah kas desa.

*Transaksi Diklaim Sesuai Prosedur*

Terkait proses jual beli lahan untuk kebutuhan investasi, kuasa hukum menyebut seluruh transaksi dilakukan secara resmi di hadapan notaris/PPAT yang ditunjuk pihak pembeli.

“Berdasarkan keterangan prinsipal kami, seluruh transaksi dilakukan sebagaimana mestinya dan di hadapan notaris atau PPAT,” ungkap Stenny.

Ia juga menyebut, pada saat itu terdapat konsultasi publik dan komunikasi dengan pihak terkait. Sepanjang pengetahuan tim kuasa hukum, tidak ada keberatan administratif sebelum perkara ini mencuat ke ranah pidana.

*Pertanyakan Unsur Kerugian Negara*

Kuasa hukum juga mempertanyakan klaim kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar. Ia menyatakan belum mengetahui adanya hasil audit resmi yang secara final menyatakan nilai kerugian tersebut.

“Jika tanah sudah berstatus hak milik warga dan bersertifikat, lalu di mana letak kerugian negaranya? Itu yang akan kami uji dalam proses hukum,” ujarnya.

Pihaknya membuka kemungkinan menghadirkan ahli pertanahan dan hukum administrasi untuk mengurai status tanah serta mekanisme peralihannya.

*Respons Soal Penggeledahan*

Pada Februari 2026, Kejari Subang melakukan penggeledahan di Kantor Desa Cibogo. Terkait itu Pahala Manurung SH, MH selaku Ketua Tim Kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya mengaku tidak menerima pemberitahuan atau tembusan terkait tindakan tersebut.

“Kami tidak pernah mendapatkan konfirmasi perihal penggeledahan, baik di kediaman maupun kantor prinsipal kami,” tegas Pahala, Selasa (24/2/2026), di Kantor Hukum, Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur.

Meski demikian, ia mengakui penggeledahan merupakan kewenangan penyidik. Hanya saja, ia menyayangkan tidak dilibatkannya penasihat hukum dalam proses tersebut.

“Kami menghormati kewenangan penyidik, tetapi secara etis kami merasa kedudukan kuasa hukum seharusnya juga dihargai,” ujar Pahala.

*Buka Peluang Praperadilan*

Terkait penetapan tersangka dan penahanan, kuasa hukum menyatakan masih memantau perkembangan penyidikan. Opsi praperadilan disebut terbuka apabila dianggap perlu demi kepentingan hukum kliennya.

Kasus ini menjadi perhatian publik luas karena bersinggungan langsung dengan proyek strategis kendaraan listrik di Subang.

Di satu sisi, aparat penegak hukum menyatakan penindakan dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara. Di sisi lain, kuasa hukum para tersangka menilai perkara ini berpotensi merupakan sengketa administratif yang dipidanakan.

Perdebatan soal status tanah—apakah masih merupakan tanah negara atau telah sah menjadi hak milik warga—diperkirakan akan menjadi titik krusial dalam proses hukum yang akan bergulir di pengadilan. (+)

*Sumber:*
*Humas MIO Indonesia*

_Oleh: Imam Besar FBR_

Salam rempug. Gubernur Pramono Anung pernah menyinggung di beberapa kesempatan mengenai sulitnya menyatukan Betawi, sehingga Peraturan Gubernur (PERGUB) Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yang dapat melindungi budaya Betawi belum juga dapat diterbitkan.

Sebetulnya “akar persoalannya sangat sederhana”, Ormas *Majelis Kaum Betawi (MKB)* disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-0007367.AH.01.07 Th.2025 harus segera disikapi oleh Gubernur Pramono Anung berdasarkan UU No.17 Th.2013 tentang Ormas.

Sebagai kepatuhannya terhadap UU tsb, ormas MKB wajib mendaftarkan dirinya ke Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga bisa beraktifitas secara sah di Jakarta.

Syarat utama suatu ormas, termasuk MKB, mendapatkan SKT meliputi akta pendirian dari notaris, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan pengurus, surat keterangan domisili dari kelurahan, NPWP & foto sekretariat.

Oleh karena itu, tidak perlu menghabiskan anggaran dana hibah untuk menggelar Kongres atau Silaturrahmi Akbar & lain sebagainya untuk memanfaatkan kebaikan atau political will dari Gubernur Pramono Anung terhadap budaya Betawi dengan memaksanya mengeluarkan SK Gubernur menegaskan bahwa *MKB* sebagai satu2nya Lembaga Adat yg sah.

Karena dalam istilah Arab bisa disebut “littajahul” (mempertontonkan kebodohan) di hadapan publik.

Alasannya adalah karena bukan hanya *MKB* yg punya dewan atau majelis adat, Bamus versi RIANO & versi *EKI PITUNG* atau Bamus Suku Betawi 1982 versi ODING juga memiliki Ketua dewan Adat atau majelis adat. Legal standing mereka pun sama, yaitu SK Menteri Hukum RI.

Selain itu ‘Betawi bukan hanya ormas’. Milik seluruh perangkat masyarakat yaitu ulama, seniman, pengusaha, hingga elit legislatif & eksekutif.

Sementara Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yg digagas oleh KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi adalah “Persoalan regulasi turunan dari perjuangan mereka yang panjang sejak 2021 atas Pasal 31 UU DKJ No.2 Th.2024 terkait kedaulatan budaya Betawi di Jakarta”.

Menurut, ” KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi”, bahwa kehadiran *LEMBAGA ADAT MASYARAKAT BETAWI (LAM BETAWI)* adalah Hal mendasar & mendesak untuk menjawab tantangan kedepan.

UU No.5 Th.2017 tentang ‘Pemajuan Kebudayaan’ menekankan pentingnya melindungi, memanfaatkan, mengembangkan & melestarikan kebudayaan Indonesia.

Dalam konteks ini, *LAM BETAWI* memiliki peran penting dalam melindungi budaya Betawi. Sedangkan pengembangan dan pelestarian menjadi domain ormas kebetawian juga ormas budaya lainnya yg berkembang.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 Th.2007 juga memberikan fungsi, peran & kewenangan vital bagi *LAM BETAWI*.

Permendagri tersebut mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan bahkan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dgn tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yg berkembang dalam masyarakat. Demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan atau argumentasi. Di beberapa daerah, ormas berbasis kearifan lokal atau budaya dapat tumbuh berkembang pesat, “tapi Lembaga Adat Masyarakatnya hanya SATU”.

Sebagai contoh beberapa LEMBAGA ADAT yg dibentuk lewat PERGUB, seperti :

1. Pergub Jawa Barat No. 43 Th.2018 ttg Lembaga Adat Jawa Barat : Mengatur ttg lembaga adat di Jawa Barat, termasuk fungsi, peran & tanggung jawabnya. Mengatur ttg pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Jawa Barat.
2. Pergub Sulawesi Selatan No. 22 Th.2018 ttg Lembaga Adat Sulawesi Selatan : Mengatur tentang pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, *MKB & LAM Betawi* adalah 2 (dua) entitas yg berbeda, keduanya dapat berjalan bersamaan dan bersinergi untuk mendukung program Gubernur.

*MKB* dapat merekomendasikan salah satu atau beberapa pengurusnya sebagai perwakilan untuk menempati posisi yg ada di kepengurusan LAM Betawi, bukan *Merajuk & MengHiba* kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK kepengurusan buat mereka.

Kalau kita berandai-andai MH. Thamrin bangkit dari kubur, sudah bisa dipastikan tangisan air mata yg membuncah ketika melihat sikap masyarakat Betawi saat ini.

Melanjutkan perjuangan MH.Thamrin adalah membangun kesadaran bersama bagaimana menyelaraskan pembangunan Jakarta dgn nilai – nilai kearifan lokal karena dapat menjadi jembatan antara pemerintah pada komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan sosial, keadilan, kesejahteraan masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing2.

Kabupaten Tangerang,JSNews – Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di kawasan Car Free Day Puspemkab Tangerang, Minggu (15/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa Tangerang TAXPO merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi hadir langsung di ruang publik agar akses layanan menjadi lebih mudah.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan Tangerang TAXPO sebagai wujud komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang mendekat, menyapa, dan melayani secara langsung di ruang publik,” ujar Maesyal Rasyid.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sembari menikmati suasana olahraga pagi bersama keluarga.

Bupati menegaskan bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong modern dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui pajak, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, layanan pendidikan, hingga berbagai pelayanan masyarakat dapat terus berjalan demi kesejahteraan bersama.

“Kita ingin membangun budaya sadar pajak, budaya patuh, dan budaya bangga berkontribusi untuk Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia serta terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, mengimbau masyarakat agar tidak lagi merasa khawatir atau takut dalam membayar pajak.

“Jadi masyarakat jangan takut lagi. Biasanya bayar pajak takut karena ada petugas pajak. Sekarang tidak perlu takut. Kami akan melayani semua. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, hasil pajak ini dilaksanakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan seperti Tangerang TAXPO, Bapenda ingin membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi bahwa pajak merupakan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mengedukasi bahwa taat dan sadar pajak adalah kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Founder Intens Entertainment, Anesrembes, yang turut mendukung konsep kreatif dan pendekatan komunikasi publik dalam program ini, menyampaikan bahwa pelayanan publik saat ini harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pelayanan publik hari ini tidak cukup hanya hadir, tetapi harus terasa. Ketika pemerintah hadir di ruang hidup masyarakat dengan cara yang lebih humanis dan relevan, maka kepercayaan akan tumbuh secara alami. Tangerang TAXPO bukan sekadar event, ini adalah gerakan membangun budaya sadar pajak yang membanggakan,” ujar Anesrembes.

Jakarta Utara, JSNews – Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dilaksanakan oleh Koramil 03/Tanjung Priuk, Kodim 0502/Jakarta Utara, bersama 3 pilar dan komponen pendukung di wilayah Jakarta Utara pada Minggu, 15 Februari 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB hingga selesai ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, patroli ini melibatkan total 9 personel yang terdiri dari 1 anggota Koramil 03/Tg. Priuk, 4 orang Komduk, 2 anggota Polisi, dan 2 anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP). Untuk menunjang kelancaran kegiatan, disiapkan perlengkapan berupa 1 unit mobil dan 4 sepeda motor.

Rute patroli yang dilalui dimulai dari Koramil 03/Tg. Priuk, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jalan Warakas, Jalan Gaya Motor, dan berakhir di Jalan Danau Sunter. Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh rute yang dilalui terjaga dengan aman dan lancar.

Patroli rutin seperti ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah Jakarta Utara, khususnya di sekitar area yang dilalui.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.