Penulis: Redaksi JSNews

Jakarta-JSNews
Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia menggelar senam sehat bersama di halaman Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025). Kegiatan bertema “Gerakkan Tubuhmu, Sehatkan Jiwamu” itu menjadi ajang silaturahmi akhir tahun yang mempererat jejaring dua organisasi yang selama ini aktif dalam isu pendidikan dan media digital.

Sejak pukul 07.00, puluhan jurnalis, penulis, dan aktivis pendidikan mulai berdatangan. Musik ritmis yang mengiringi instruktur senam membuat suasana pagi di pusat perbelanjaan itu terasa lebih hidup. Peserta dari berbagai organisasi terlihat berbaur tanpa sekat, menggambarkan kolaborasi yang telah terbangun selama beberapa tahun terakhir.

Agung Karang, Ketua Umum GPIB, menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari komitmen kedua lembaga untuk menjaga kedekatan dalam kerja-kerja publik mereka. “Silaturahmi tidak harus selalu dalam bentuk rapat atau forum serius. Ruang pertemuan seperti ini justru membuat kerja sama semakin cair dan produktif,” katanya.
Menurut Agung, GPIB menjadikan kegiatan fisik bersama sebagai pendekatan baru untuk merawat jejaring antarlembaga yang selama ini terlibat dalam advokasi pendidikan, literasi publik, dan kerja sama sosial.

Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menambahkan bahwa kegiatan ini mencerminkan pola kerja kolaboratif yang terus diperkuat kedua organisasi. “GPIB dan MIO sudah sering terlibat dalam program literasi dan pelatihan jurnalisme. Senam sehat seperti ini memberi ruang yang lebih santai bagi kami untuk merencanakan agenda ke depan, sekaligus menyehatkan tubuh,” ujarnya.

Menurut AYS, kegiatan kreatif semacam ini perlu diperbanyak di lingkungan organisasi media agar hubungan antarpengurus dan anggota tidak hanya bergantung pada aktivitas formal. “Kebugaran juga bagian dari profesionalisme,” tambahnya.
Walau GPIB dan MIO menjadi motor utama acara, beberapa organisasi mitra turut mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), serta Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi). Kehadiran para ketua umum masing-masing organisasi ikut menambah bobot simbolik kegiatan ini.

Selepas senam, para peserta melanjutkan perbincangan santai mengenai rencana kolaborasi pada 2026. Sejumlah ide yang mengemuka antara lain program literasi jurnalisme untuk pelajar, kegiatan edukasi publik berbasis komunitas, serta kampanye kesehatan untuk pekerja kreatif dan media.
Gelaran ini ditutup dengan foto bersama dan komitmen untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin.

JAKARTA –JSNews
Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas inisiatif penyediaan 5.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi wartawan di seluruh Indonesia. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap insan pers yang selama ini berada di garis depan penyampai informasi kepada publik.

Langkah strategis tersebut sejalan dengan kesepakatan antara Kementerian PKP dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang sebelumnya menggelar audiensi di Kantor PKP, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait—akrab disapa Ara—menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi wartawan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses rumah yang terjangkau bagi semua kelompok masyarakat.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini merupakan wujud kehadiran negara, sejalan dengan program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara dalam pertemuan tersebut.

Ara juga menantang PWI untuk segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi masif kepada wartawan agar program ini tepat sasaran. Ia berharap seluruh kuota 5.000 unit dapat terserap penuh pada tahun 2026.
AYS Prayogie: Program yang Relevan dan Dibutuhkan Wartawan Era Digital
Menanggapi langkah tersebut, Ketum MIO Indonesia AYS Prayogie menilai kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan terobosan penting, sekaligus pengakuan atas peran besar wartawan di ekosistem media nasional.
Menurutnya, jumlah perusahaan media online di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 47.000 perusahaan. Jika masing-masing perusahaan mempekerjakan setidaknya lima wartawan, maka estimasi jumlah wartawan media online kini mencapai sedikitnya 235.000 orang.

“Dengan jumlah wartawan sebanyak itu, kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau jelas sangat besar. Karena itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas komitmen beliau menghadirkan program ini, agar terus bergulir betkelanjutan,” ujar Prayogie, Sabtu, (6/12/2025), di Kantor Pusat MIO Indonesia, di Graha SCANO Exotic, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Ia menilai bahwa program rumah subsidi ini bukan hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga memberi dorongan moral bagi para pekerja media yang selama ini bekerja tanpa mengenal waktu untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Prayogie juga berharap agar proses pendataan dan mekanisme penyaluran yang akan dilakukan Kementerian PKP bersama PWI dapat berjalan transparan, inklusif, dan memberi ruang bagi seluruh wartawan tanpa diskriminasi, termasuk wartawan media berbasis online yang jumlahnya kini mendominasi industri pers nasional. (///)
Sumber:
Humas MIO Indonesia

Jakarta Barat —JSNews

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PIKBA 215 ke-3 berlangsung meriah dan penuh kehangatan di halaman SMP Negeri 215, Jl Melati Taman Meruya Ilir Blok B Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta barat, pada Minggu (30/11/2025) pagi. Gelaran tahunan komunitas alumni ini kembali menegaskan soliditas lintas angkatan sekaligus menghadirkan kepedulian sosial melalui santunan anak yatim.

Acara dibuka dengan khidmat melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PIKBA 215 yang dinyanyikan bersama seluruh peserta. Doa dipimpin oleh Ustaz Umar, sebelum suasana berubah lebih hangat saat dilakukan pemotongan tumpeng yang diiringi lagu “Selamat Ulang Tahun” dari Jamrud.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PIKBA 215, H. Azhar, menegaskan bahwa perayaan ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas.
“HUT PIKBA ini mempererat lintas alumni tanpa batas. Kita harus selalu kompak. Terima kasih kepada panitia, para guru purnabakti, kepala sekolah 215, serta seluruh alumni dan anak yatim yang hadir,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian, PIKBA 215 juga menggelar santunan anak yatim, yang menjadi puncak momen haru dalam perayaan tersebut. Selain itu, panggung acara turut dimeriahkan tim penari putri nusantara yang membawakan tari Wonderland Nusantara, memukau para hadirin.
Dan juga ada bazar UMKM
Suasana semakin meriah saat sesi games seru dan kompak dimulai. Peserta—terdiri dari guru, alumni, dan anak yatim—dibagi dalam tim beranggotakan enam orang. Sorak riuh dan tawa pecah ketika masing-masing tim bersaing penuh kegembiraan.

Tak kalah menarik, Silatalumnii 84 pimpinan Bang Suhandi turut tampil menghibur melalui penampilan khusus yang mengundang nostalgia. Acara berlanjut ke momen yang paling ditunggu, yaitu doorprize, dan ditutup dengan hiburan live musik yang membuat suasana HUT PIKBA 215 semakin hangat.

Perayaan tahun ini kembali menjadi bukti bahwa kebersamaan lintas alumni 215 tetap hidup, kuat, dan penuh makna—bukan hanya bagi sesama alumni, tetapi juga bagi Guru dan anak-anak yatim yang membutuhkan.( Asep S)

Jakarta-JSNews

Selasa (2/12/2025)
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar Seminar Hukum Ketenagakerjaan bertema “Disharmonis, Ancaman Kaum Buruh” pada Selasa (2/12). Seminar ini kembali menegaskan prinsip fundamental dalam hubungan industrial: alasan “disharmonis” tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Narasumber yang hadir:

Sugiyanto, Hakim Mahkamah Agung

Sugeng Prayitno, Hakim PHI Bandung

Indra, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan

Hak Bekerja adalah Hak Konstitusional

Dalam seminar tersebut, FSPMI menekankan bahwa hak untuk bekerja dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D, yang menyebutkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28J juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.

Hal ini dipertegas kembali dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang secara tegas diatur undang-undang. Dengan demikian, persepsi subjektif, konflik personal, kebijakan internal perusahaan, atau penilaian sepihak tidak dapat dijadikan dasar PHK.

Pemerintah Tegas Menolak Alasan “Disharmonis”

Sikap pemerintah sejalan dengan Surat Dirjen PHI dan Jamsostek Kemenakertrans Nomor B.340/PHIJSK/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012, yang menegaskan bahwa PHK tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan di bawah undang-undang, apalagi dengan alasan yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Surat tersebut menunjukkan bahwa sejak lama pemerintah menyadari bahaya PHK sepihak tanpa dasar hukum, dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sah.

“Disharmonis” adalah Penyimpangan Hukum

FSPMI menyebut alasan “disharmonis” sebagai penyimpangan praktik hukum ketenagakerjaan. Dalam dinamika hubungan kerja, ketidakharmonisan adalah hal yang mungkin terjadi, tetapi tidak dapat menjadi dasar hukum untuk mengakhiri hubungan kerja.

Penggunaan dalih “disharmonis” dianggap tidak hanya merugikan pekerja dan aktivis serikat, tetapi juga mengancam konstitusi, merusak kepastian hukum, serta melemahkan demokrasi di tempat kerja.

PHK Harus Melalui Prosedur dan Putusan Lembaga Perselisihan

Sesuai Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, seluruh pihak diwajibkan untuk mencegah terjadinya PHK. Bahkan setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja, tidak satu pun pasal yang membuka ruang bagi PHK dengan alasan “disharmonis”.

FSPMI menyerukan kepada pemerintah untuk:

1. Menegakkan supremasi hukum ketenagakerjaan,
2. Mencegah PHK tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan,
3. Menindak praktik union busting, intimidasi, dan pembatasan aktivitas berserikat.

Negara Tidak Boleh Membiarkan “Disharmonis” Menjadi Alat Represi

Di tengah hubungan industrial yang semakin kompleks, negara wajib memastikan bahwa hak bekerja tidak dapat dirampas melalui alasan-alasan semu yang tidak memiliki dasar hukum. PHK hanya dinyatakan sah apabila memenuhi prosedur dan alasan yang ditentukan undang-undang.

Setiap upaya menggunakan disharmoni sebagai dalih PHK merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pencideraan terhadap prinsip negara hukum.

CHINTA SPN