CIANJUR —JSNews

Pagi di Desa Cipendawa selalu dimulai dengan suara air. Mengalir dari sela-sela bebatuan di kaki Gunung Gede–Pangrango, air itu menghidupi sawah, kebun, dan dapur-dapur warga. Bagi para petani di desa ini, air bukan sekadar kebutuhan, melainkan penanda hidup yang diwariskan turun-temurun.

Namun, belakangan, ketenangan itu digantikan kegelisahan. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) geotermal di kawasan Gunung Gede–Pangrango membuat warga bertanya-tanya: sampai kapan mata air ini akan tetap mengalir?

Kegelisahan itu mengemuka saat rombongan Media Independen Online (MIO) Indonesia singgah di Cipendawa. Kunjungan tersebut terjadi secara insidental, seusai Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie menghadiri Kongres Daerah (Kongresda) I MIO Indonesia Pengurus Daerah Jakarta Timur. Seusai agenda organisasi, rombongan menyempatkan diri menyapa warga dan petani setempat.

Dipimpin AYS Prayogie, rombongan yang juga diikuti Wakil Ketua Umum Ir Agung Karang, Ketua MIO Provinsi DKI Jakarta Gito Richardo, serta Ketua MIO Jakarta Timur S. Erfan Nurali, awalnya ingin melihat langsung kondisi pertanian warga. Namun, obrolan sederhana di pematang sawah berubah menjadi ruang curahan hati.

Seorang petani paruh baya menunjuk aliran air kecil di tepi ladangnya. “Dari sinilah kami hidup,” katanya lirih. Ia khawatir pengeboran panas bumi akan mengubah aliran air yang selama ini tak pernah kering, bahkan di musim kemarau.

Bagi warga Cipendawa, Gunung Gede–Pangrango bukan hanya lanskap indah atau kawasan konservasi. Gunung itu adalah penyangga kehidupan—tempat air disimpan, tanah dijaga, dan hasil panen dititipkan pada keseimbangan alam. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Aktivitas eksplorasi geothermal dikhawatirkan memicu penurunan debit mata air, merusak lahan pertanian, hingga meningkatkan risiko longsor di wilayah yang dikenal rawan bencana.

Di antara para petani, kegelisahan juga dirasakan para ibu rumah tangga. Air bersih yang selama ini mengalir ke rumah-rumah menjadi penopang kebutuhan harian. “Kalau air berkurang, kami mau ambil dari mana?” ujar seorang warga.

Mendengar cerita-cerita itu, AYS Prayogie menegaskan bahwa pembangunan, termasuk energi terbarukan, tidak boleh berjalan dengan mengabaikan suara warga. Menurut dia, keberlanjutan sejati hanya dapat terwujud jika lingkungan dan ruang hidup masyarakat tetap terlindungi.

“Energi bersih seharusnya membawa harapan, bukan ketakutan. Jika rakyat merasa terancam, maka ada yang perlu ditinjau ulang,” ujarnya.

Warga Cipendawa kini memilih menjaga apa yang mereka miliki: air, tanah, dan gunung. Bersama jaringan masyarakat di Cianjur, mereka menyuarakan penolakan terhadap proyek geotermal dan meminta pemerintah membuka ruang dialog serta kajian lingkungan secara transparan.

Bagi mereka, perjuangan ini bukan tentang menolak kemajuan, melainkan tentang mempertahankan kehidupan. Di kaki Gunung Gede–Pangrango, air yang terus mengalir menjadi pengingat bahwa alam dan manusia terikat dalam satu napas yang sama. (///)

Penulis: Solihin
Editor: Bang Edo

Sumber:
Humas MIO Indonesia
PW Provinsi DKI Jakarta

Mottooleh SebarTweet
banner 468x60

Jakarta, JSNews – 11 Januari 2026 — Organisasi masyarakat Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) secara resmi melaksanakan Pembaretan Satgas Bang Japar Angkatan I Tahun 2026 di Lapangan Utama, depan Gedung Nyi Ageng Serang, Komplek BUPERTA Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara sekaligus awal pengabdian para Satgas di tengah masyarakat.

Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris, memimpin langsung prosesi pembaretan. Dalam amanatnya, Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta menegaskan bahwa baret bukan sekadar simbol kelulusan, melainkan tanda amanah, kedisiplinan, dan kesiapan moral untuk mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara.

“Pembaretan ini bukan akhir dari latihan, tetapi awal dari pengabdian. Satgas Bang Japar harus siap berbuat, bermanfaat, dan bermartabat. Kuat dalam disiplin, teguh dalam nilai, santun dalam sikap, dan nyata dalam kebermanfaatan,” tegas Fahira idris di sela-sela pembaretan.

Selama tiga hari dua malam, para peserta Diklat ditempa melalui materi Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Kepemimpinan, sikap dan perilaku Satgas di lapangan, serta Peraturan Baris-Berbaris (PBB). Mereka dibekali nilai-nilai inti bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan bela negara—bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral, sosial, dan kemasyarakatan.

Senator Jakarta ini menekankan bahwa Satgas Bang Japar bukan pasukan untuk gagah-gagahan, melainkan barisan pengabdian yang beradab.

“Ketegasan Satgas adalah untuk melindungi dan melayani. Keberanian untuk menegakkan kebenaran, bukan mencari sorotan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Fahira Idris juga menegaskan etika Satgas di lapangan yakni: menjunjung tinggi hukum, menghormati kearifan lokal, serta berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Satgas diminta menjadi pelopor bantuan saat terjadi musibah, menjaga ketertiban lingkungan, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, dan selalu bertindak dalam satu komando organisasi.

“Bang Japar berdiri untuk berbuat dan memberi manfaat. Satgas harus hadir di tengah masyarakat. Jadilah sahabat masyarakat, jembatan kolaborasi, dan benteng persatuan,” tambahnya.

Pembaretan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Milad ke-9 Bang Japar. Memasuki fase menuju satu dekade, Bang Japar menegaskan arah gerak organisasi: konsisten pada nilai, disiplin pada komando, dan maksimal dalam kebermanfaatan sosial.

Dengan pembaretan ini, para Satgas Angkatan I Tahun 2026 dinyatakan siap bertugas. Mereka diharapkan menjadi insan-insan Bang Japar yang berakhlak, berintegritas, loyal pada organisasi, setia pada NKRI, serta mampu menghadirkan solusi dan rasa aman di tengah masyarakat.#

Kabar Kabarioleh SebarTweet


CIANJUR, JAWA BARAT —JSNews

Kongres Daerah (Kongresda) I Media Independen Online (MIO) Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan S. Erfan Nurali sebagai Ketua Pengurus Daerah MIO Indonesia Jakarta Timur. Erfan terpilih secara aklamasi dalam kongres yang berlangsung di Villa Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, pada 9–10 Januari 2026.


Kongres diikuti 18 media online sebagai peserta penuh dan dihadiri Pengurus Wilayah MIO Indonesia Provinsi DKI Jakarta serta jajaran Pengurus Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie, Wakil Ketua Umum Ir. Agung Karang, Wakil Sekretaris PP MIO Indonesia Rika Rachmawati, Ketua PW MIO Indonesia DKI Jakarta Gito Ricardo, Sekretaris Wilayah MIO DKI Jakarta Alam Massiri, Bendahara MIO DKI Jakarta Bainanah, serta wartawan senior Yazid Maulana dan Siti Nurjanah.
Kongres dibuka oleh Wakil Ketua Umum MIO Indonesia Ir. Agung Karang. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi media di tengah perubahan lanskap digital.


“MIO Indonesia harus menjadi rumah bersama bagi media online yang tidak hanya tumbuh secara jumlah, tetapi juga matang secara etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial,” ujar Agung Karang.
Sidang kongres dipimpin oleh Alam Massiri, Oscar Al Hamid, dan Dian Pratiwi. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, peserta secara bulat menetapkan S. Erfan Nurali sebagai ketua terpilih.


Dalam penyampaian visi dan misinya, Erfan menegaskan komitmennya memperkuat fondasi kelembagaan media online.
“Kami ingin mendorong perusahaan media agar memiliki badan hukum yang jelas, memperjuangkan pembelaan hukum bagi media online, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik, termasuk penguatan pemasaran produk jurnalistik,” kata Erfan.
Selain pemilihan ketua, kongres juga diisi dengan pembahasan tantangan media online di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie memberikan materi tambahan mengenai dampak AI terhadap praktik jurnalistik.


Menurut Prayogie, perkembangan AI membuka peluang besar bagi efisiensi kerja redaksi, namun sekaligus membawa risiko serius terhadap kualitas informasi.
“Teknologi AI bisa membantu kerja media, tetapi juga berpotensi melahirkan konten yang tidak akurat dan menyesatkan jika tidak disertai pengawasan editorial yang kuat,” ujarnya.


Secara terpisah, Prayogie juga menekankan bahwa tantangan utama media online bukan hanya mengadopsi teknologi, melainkan menjaga integritas jurnalistik di tengah arus otomatisasi. Media, menurut dia, harus menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti nalar dan tanggung jawab redaksi.
Kongresda I ini menjadi momentum pembentukan dan penguatan Pengurus Daerah MIO Indonesia Jakarta Timur. Forum juga membahas arah kebijakan organisasi, konsolidasi internal, serta strategi menghadapi perubahan ekosistem media digital.
Terpilihnya S. Erfan Nurali diharapkan dapat memperkuat peran MIO Indonesia Jakarta Timur sebagai wadah profesional media online dan mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab.
(Maya Royan.S)

Kabar Mitraoleh SebarTweet

Jakarta —JSNews

Dalam rangka penguatan struktur organisasi dan optimalisasi kinerja kelembagaan, Ketua LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta, Neville Matulessy, menyusun kembali kepengurusan DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Kegiatan penyusunan kepengurusan tersebut dilakukan melalui silaturahmi yang dilaksanakan di LSM HARIMAU, Jalan Gorontalo No. 17, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kantor sekretariat DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi internal organisasi guna memastikan roda organisasi berjalan lebih solid, profesional, dan efektif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, advokasi, serta pendampingan hukum kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Dalam susunan kepengurusan yang ditetapkan, Riswanto, S.H., M.H. dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara, didampingi oleh Bari, S.H., M.H. sebagai Sekretaris. Sementara itu, Bidang Litigasi dipercayakan kepada Joko, S.H., yang diharapkan dapat memperkuat peran advokasi dan penanganan perkara hukum secara profesional dan berintegritas.

Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville Matulessy, menegaskan bahwa penyusunan kembali kepengurusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, memperjelas tugas dan fungsi pengurus, serta memperkuat komitmen LSM HARIMAU dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Dengan ditetapkannya kantor sekretariat DPC Jakarta Utara dan terbentuknya kepengurusan baru, LSM HARIMAU diharapkan semakin solid, responsif, dan mampu menjadi mitra strategis masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan sosial.

Kabar Kabarioleh SebarTweet

CIANJUR, JAWA BARAT — Kongres Daerah (Kongresda) I Media Independen Online (MIO) Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan S. Erfan Nurali sebagai Ketua Pengurus Daerah MIO Indonesia Jakarta Timur. Erfan terpilih secara aklamasi dalam kongres yang berlangsung di Villa Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, pada 9–10 Januari 2026.

Kongres diikuti 18 media online sebagai peserta penuh dan dihadiri Pengurus Wilayah MIO Indonesia Provinsi DKI Jakarta serta jajaran Pengurus Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie, Wakil Ketua Umum Ir. Agung Karang, Wakil Sekretaris PP MIO Indonesia Rika Rachmawati, Ketua PW MIO Indonesia DKI Jakarta Gito Ricardo, Sekretaris Wilayah MIO DKI Jakarta Alam Massiri, Bendahara MIO DKI Jakarta Bainanah, serta wartawan senior Yazid Maulana dan Siti Nurjanah.

Kongres dibuka oleh Wakil Ketua Umum MIO Indonesia Ir. Agung Karang. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi media di tengah perubahan lanskap digital.

“MIO Indonesia harus menjadi rumah bersama bagi media online yang tidak hanya tumbuh secara jumlah, tetapi juga matang secara etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial,” ujar Agung Karang.

Sidang kongres dipimpin oleh Alam Massiri, Oscar Al Hamid, dan Dian Pratiwi. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, peserta secara bulat menetapkan S. Erfan Nurali sebagai ketua terpilih.

Dalam penyampaian visi dan misinya, Erfan menegaskan komitmennya memperkuat fondasi kelembagaan media online.

“Kami ingin mendorong perusahaan media agar memiliki badan hukum yang jelas, memperjuangkan pembelaan hukum bagi media online, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik, termasuk penguatan pemasaran produk jurnalistik,” kata Erfan.

Selain pemilihan ketua, kongres juga diisi dengan pembahasan tantangan media online di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie memberikan materi tambahan mengenai dampak AI terhadap praktik jurnalistik.

Menurut Prayogie, perkembangan AI membuka peluang besar bagi efisiensi kerja redaksi, namun sekaligus membawa risiko serius terhadap kualitas informasi.

“Teknologi AI bisa membantu kerja media, tetapi juga berpotensi melahirkan konten yang tidak akurat dan menyesatkan jika tidak disertai pengawasan editorial yang kuat,” ujarnya.

Secara terpisah, Prayogie juga menekankan bahwa tantangan utama media online bukan hanya mengadopsi teknologi, melainkan menjaga integritas jurnalistik di tengah arus otomatisasi. Media, menurut dia, harus menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti nalar dan tanggung jawab redaksi.

Kongresda I ini menjadi momentum pembentukan dan penguatan Pengurus Daerah MIO Indonesia Jakarta Timur. Forum juga membahas arah kebijakan organisasi, konsolidasi internal, serta strategi menghadapi perubahan ekosistem media digital.

Terpilihnya S. Erfan Nurali diharapkan dapat memperkuat peran MIO Indonesia Jakarta Timur sebagai wadah profesional media online dan mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab.

Jurnalistikoleh SebarTweet

Wamena –JSNews



Jumat 09/01/2026
Aksi unjuk rasa yang awalnya diklaim sebagai demonstrasi damai oleh Asosiasi 328 Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya berakhir ricuh dan membahayakan keselamatan Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, di halaman Kantor Bupati Jayawijaya.
Aksi tersebut dipicu tuntutan terkait pergantian 328 kepala kampung dan telah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya. Massa mulai berkumpul di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Menara Salib Wamena, sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Jayawijaya.

Situasi mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke halaman kantor bupati meski pintu pagar masih tertutup. Aparat keamanan menutup akses masuk karena sebagian massa diketahui membawa senjata tajam seperti parang, panah, besi, dan benda berbahaya lainnya.
Upaya Wakil Bupati agar dilakukan penyitaan senjata tajam demi menjaga ketertiban tidak diindahkan. Massa justru menerobos barikade aparat dan masuk ke area kantor.
Ketegangan meningkat saat Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah dan jajaran OPD bersiap menerima aspirasi. Saat Wakil Bupati menyampaikan tanggapan, sejumlah massa melakukan interupsi keras, melontarkan kata-kata provokatif, hingga mendekati pejabat daerah secara agresif.
Kondisi berubah tak terkendali ketika massa menyerobot Wakil Bupati dan staf. Wakil Bupati terpaksa menyelamatkan diri melalui tangga darurat dan bersembunyi di lantai tiga gedung kantor bupati. Massa dilaporkan melakukan pelemparan batu, membawa senjata tajam, serta merusak fasilitas kantor dan mobil dinas Wakil Bupati.
Beberapa kaca pintu dan jendela kantor pecah, sementara kendaraan dinas Wakil Bupati mengalami kerusakan akibat dirantai dan dilempari benda keras.

Wakil Bupati Ungkap Kekecewaan
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap penanganan pengamanan aksi tersebut. Ia menilai aksi yang diklaim damai justru berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam nyawanya.
“Sejak awal diberitahukan bahwa ini aksi damai, tetapi faktanya massa membawa batu, rantai, parang, dan benda berbahaya. Ini jelas bukan demonstrasi damai,” ujarnya.
Ronny mengaku telah berulang kali meminta aparat kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap massa aksi. Namun, permintaan tersebut dinilainya tidak dijalankan maksimal.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali agar senjata tajam disaring. Tapi massa tetap masuk tanpa pemeriksaan yang ketat,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya perlindungan saat situasi memanas. Menurutnya, aparat kepolisian berada cukup jauh dari posisinya, berbeda dengan pengamanan demonstrasi lainnya.
“Massa mengejar sampai ke dalam gedung. Saya harus menyelamatkan diri dan bersembunyi. Saat itu tidak ada pengamanan melekat,” ungkapnya.

Minta Mabes Polri Ambil Alih
Ronny menyebut hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait penanganan hukum atas insiden tersebut. Ia menilai kasus ini terkesan dibiarkan meski menyangkut ancaman terhadap kepala daerah.
“Atas nama wibawa negara, saya meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini. Jika kepala daerah saja tidak bisa dilindungi di kantor pemerintahan, ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Terkait tuntutan pergantian kepala kampung, Ronny menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni didasarkan pada evaluasi kinerja dan upaya memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Pergantian kepala kampung bukan warisan turun-temurun. Itu berdasarkan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan dana desa,” jelasnya.

Setelah situasi relatif kondusif, Wakil Bupati dan staf akhirnya dievakuasi oleh aparat kepolisian menuju kediamannya.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku aksi anarkis dan kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku dalam aksi anarkis tersebut:
Warto Yikwa
Distrik Molagalome, Kampung Ukwa (Eks Kepala Kampung)
Diduga menantang dan mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor serta sebelumnya terlibat pembakaran gapura kantor distrik.
Demas Elopere
Distrik Taelarek, Kampung Yoman Weyak
Diduga merusak mobil dinas Wakil Bupati dengan rantai, memecahkan kaca, dan membawa senjata tajam jenis sangkur.
Yulius Huby
Distrik Musalfak, Kampung Musalfak
Diduga mengejar Wakil Bupati sambil membawa besi sepanjang kurang lebih satu meter.
Yawatinus Tabuni
Distrik Tagime, Kampung Yambapura (Eks Kepala Kampung)
Diduga mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor dan hendak melakukan tindakan kekerasan.

joSSer
( Wakil Pimred )

Kabar Kabarioleh SebarTweet

JAKARTA, 08 Januari 2026 – Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) DPW DKI Jakarta bekerja sama dengan SDN 16 Klender Jakarta Timur menyelenggarakan acara penyuluhan Anti-Bullying dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah (PABK) dengan tema “Ciptakan Sekolah Hebat, Aman, Nyaman dan Mengembirakan tanpa Perundungan”.

Penyuluhan yang diisi oleh Evi Fatmawati, A.Md dari Departemen Kurikulum DPP GPIB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan, memberikan pemahaman dampak buruknya bagi korban dan pelaku, serta membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Selain itu, para orang tua juga di edukasi cara mencegah, melawan, dan melaporkan kasus bullying agar dapat tumbuh optimal secara fisik dan mental. Bagi orang tua murid dan komite sekolah, penyuluhan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bahaya perundungan, membangun kemitraan erat dengan sekolah, serta mendorong peran aktif dalam menciptakan lingkungan positif.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDN 16 Klender Casmudi, S.Pd menyampaikan bahwa anak yang hebat berasal dari orang tua yang siap dan teredukasi. “Kita bisa ibaratkan dengan botol kosong yang mudah dihancurkan karena tidak punya bekal. Namun, jika orang tua memiliki bekal pengetahuan dan parenting yang kuat, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang tangguh, berkualitas, dan berkarakter,” ujarnya.

Acara dihadiri oleh Ketua Umum GPIB Ir. Agung Karang, Ketua GPIB DPW DKI Jakarta Dandy Capryanto H., S.H,M.H., serta Yenti Sofia Pengurus GPIB DPW DKI Jakarta dan Titik Suparti Humas DPW DKI Jakarta, Nani Wijaya Dari DPW.GPIB Prov.DKI JKT, S Erfan Nurali dan pihak sekolah hadir Wakil Kepala Bidang Kurikulum Kurniasih, S.Pd, Wakil Bidang Kesiswaan Sri Handayani, guru dan tenaga kependidikan, serta Ketua Komite Sekolah Nani Wijaya yang juga menjabat sebagai Ketua OKK GPIB DPW DKI Jakarta.

Ir. Agung Karang menjelaskan bahwa penyuluhan ini merupakan bagian dari roadshow GPIB ke berbagai sekolah dan akan berlanjut hingga bulan Februari. “Kegiatan ini bertujuan mengedukasi agar sekolah menjadi nyaman, bersih, dan aman bagi semua pihak,” katanya.

Casmudi menambahkan bahwa peran GPIB sangat berharga bagi SDN 16 Klender, terutama dalam bidang edukasi dan parenting. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diberikan edukasi yang memadai untuk membekali orang tua dan anak-anak,” ujarnya.

Dandy Capryanto H., S.H., M.H menyampaikan bahwa GPIB yang baru berusia 3 tahun berkomitmen untuk membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki mentalitas, sikap, dan rasa percaya diri yang kuat agar bisa sejajar dengan standar internasional. “Bullying sering terjadi karena kurangnya rasa percaya diri dan karakter yang kuat. Berdasarkan temuan dari Mabes Polri Densus, bahkan anak usia 11 tahun sudah terpapar masalah ini,” tandasnya.

Evi Fatmawati menuturkan bahwa sosialisasi ini selaras dengan kebijakan Kemendikdasmen tentang tiga pilar pendidikan yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan dunia digital. “Tujuan utama adalah meminimalkan perundungan tidak hanya di Jakarta tetapi juga seluruh Indonesia, sekaligus menyebarkan materi-materi yang sedang digaungkan oleh Kemendikdasmen,” katanya.

Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan piagam penghargaan kepada pihak sekolah dan narasumber, serta sesi foto bersama.

Pendidikanoleh SebarTweet

Komandan Kodim 0502/Jakarta Utara, Kolonel Inf Dony Gredinand, S.H., M.Tr.(Han)., M.I.Pol., menghadiri kegiatan lepas sambut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang berlangsung di Lantai 9 Gedung Pelindo Cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam (7/1/2026).

Kegiatan lepas sambut tersebut menandai serah terima jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dari AKBP Martuasah H. Tobing, S.I.K., M.H. kepada AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H. Acara dihadiri unsur Forkopimko Jakarta Utara, jajaran TNI–Polri, instansi pemerintah, stakeholder pelabuhan, serta tokoh masyarakat.

Kehadiran Dandim 0502/Jakarta Utara dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI AD, khususnya Kodim 0502/Jakarta Utara, dalam memperkuat sinergi dan soliditas lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah strategis Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kesempatan tersebut, Forkopimko Jakarta Utara menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Martuasah H. Tobing selama menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Di bawah kepemimpinannya, situasi keamanan kawasan pelabuhan dapat terjaga dengan baik dan kondusif. Forkopimko juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada AKBP Aris Wibowo, disertai harapan agar koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dan penuh keakraban, diawali dengan penampilan seni, sambutan pejabat lama dan pejabat baru, penyerahan cinderamata, doa bersama, hingga ramah tamah. Seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar, mencerminkan soliditas Forkopimko Jakarta Utara dalam mendukung keamanan wilayah, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

BATUBARA – Kualitas pelayanan kesehatan di RSUD HJ Zulkarnain Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pasien anak usia 9 tahun gagal mendapatkan penanganan medis selama dua hari berturut-turut akibat ketidakhadiran dokter di poliklinik yang bersangkutan.

Warga Desa Dahri Indah, Kecamatan Talawi, Yadi, mengungkapkan kekecewaannya setelah membawa adik kandungnya untuk berobat ke poli kebidanan rumah sakit pemerintah tersebut. Keluarga telah menunggu berjam-jam mulai dari pagi hingga pukul 12.30 WIB, namun dokter tidak hadir dan tidak ada informasi jelas mengenai ketersediaan layanan atau pengganti dokter.

“Rumah sakit ini milik pemerintah, bukan klinik pribadi. Kami menunggu lama tapi tidak ada dokter dan tidak ada kepastian apapun,” ujar Yadi dengan nada kesal.

Keluhan serupa juga datang dari sejumlah warga lain yang ditemui wartawan bitvonline.com. Mereka menyatakan bahwa ketidakhadiran dokter sudah menjadi hal yang sering terjadi, khususnya terkait dokter kebidanan dr. Hendrik dan dr. Eli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin ASN, terutama di sektor pelayanan publik yang menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.

Kepemimpinan Direktur Dinilai Tidak Optimal

Kondisi buruknya disiplin tenaga medis membuat nama Direktur RSUD HJ Zulkarnain, dr. Wahayu, menjadi sorotan. Masyarakat menilai pihak kepemimpinan belum menjalankan fungsi pengawasan dan manajemen dengan maksimal, sehingga terjadi pembiaran terhadap ketidakdisiplinan dokter PNS.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan RSUD HJ Zulkarnain, Rosi, menyatakan bahwa dr. Hendrik tidak masuk kerja karena sakit dan akan digantikan oleh dr. Alfian. Namun, ketika ditanya mengenai jam kedatangan dokter pengganti, pihak rumah sakit tidak dapat memberikan kepastian yang jelas.

“Tunggu saja,” jawabnya singkat, yang semakin menambah kekecewaan masyarakat karena menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab institusi terhadap pasien.

Pelanggaran Aturan Disiplin PNS yang Jelas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib:

  • Masuk kerja dan mematuhi jam kerja
  • Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
  • Menjaga profesionalitas dan tanggung jawab jabatan

PNS yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin mulai dari teguran lisan/tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, hingga pemberhentian (dengan atau tanpa hormat) sesuai tingkat pelanggaran. Dalam kasus ini, ketidakhadiran dokter PNS tanpa penyediaan layanan pengganti yang jelas berpotensi termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin sedang hingga berat karena berdampak langsung pada hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Slogan “Pelayanan Prima” Dipertanyakan Implementasinya

Kondisi yang terjadi bertentangan dengan slogan “Pelayanan Prima” yang digaungkan Bupati Batubara Baharuddin Siagian. Masyarakat menganggap bahwa slogan tersebut belum diimbangi dengan implementasi nyata di sektor kesehatan yang krusial, sehingga terkesan hanya sebatas upaya pencitraan.

Masyarakat Desak Evaluasi dan Tindakan Tegas

Warga mendesak Bupati Batubara dan Komisi DPRD Kabupaten Batubara untuk mengambil langkah konkret, antara lain:

  • Memanggil dan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD HJ Zulkarnain
  • Memberikan sanksi yang sesuai kepada dokter PNS yang tidak disiplin
  • Melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan di rumah sakit

“Kami tidak membutuhkan janji manis. Yang kami butuhkan adalah dokter yang hadir, bekerja dengan profesional, dan bertanggung jawab. Ini masalah nyawa, bukan urusan politik,” tegas Yadi.

Masyarakat khawatir jika kondisi ketidakdisiplinan ini terus dibiarkan, RSUD HJ Zulkarnain akan menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warganya.

Kasus Hotoleh SebarTweet

Jakarta – Kamis (8/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Makodim 0502/JU serta Koramil jajaran yang tersebar di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Penanaman pohon dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain di wilayah Papanggo, Koja, Penjaringan, Tanjung Priok, Cilincing, Kelapa Gading, hingga Kepulauan Seribu. Selain penanaman, kegiatan juga dirangkaikan dengan aksi pembersihan sampah di bantaran sungai, kawasan pesisir, dan lingkungan permukiman warga sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0502/JU bersama Koramil jajaran menanam sebanyak 155 pohon dengan berbagai jenis, di antaranya mangrove, sukun, tabebuya, mahoni, trembesi, jambu, mangga, dan belimbing. Khusus di wilayah Kepulauan Seribu, penanaman difokuskan pada 100 pohon mangrove guna menjaga ekosistem pesisir serta mencegah abrasi pantai.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AD, khususnya Kodim 0502/Jakarta Utara, dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Melalui gerakan penanaman pohon ini, diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan wilayah yang hijau, bersih, dan sehat.

Kodim 0502/Jakarta Utara menegaskan akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.