Jakarta, JSNews — Kekerasan terhadap jurnalis kembali menyorot celah kelemahan dalam demokrasi Indonesia. Bayu Pratama, jurnalis foto Antara, menjadi korban pemukulan aparat ketika sedang meliput kericuhan di depan Gedung MPR/DPR, Senin (25/8/2025). Korban tak hanya mengalami luka di kepala dan tangan, tetapi kameranya pun rusak akibat serangan itu.

Bayu jelas mengenakan atribut liputan—helm bertuliskan “Antara”, kartu identitas, serta membawa dua kamera. Namun, saat menyaksikan penyiksaan terhadap warga, ia justru ikut menjadi sasaran pukulan meski berada di barisan polisi. “Saya sudah berdiri di balik barisan untuk merasa lebih aman… tapi tetap dipukul,” ujarnya.

Teguran Tegas dari MIO Indonesia dan IPJI

Menanggapi kejadian ini, MIO Indonesia menilai tindakan kekerasan terhadap jurnalis sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers. Ketua Umum AYS Prayogie, SH menegaskan:

“Jurnalis bekerja untuk publik. Tugas mereka dilindungi undang-undang. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum.”

Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta juga mendesak langkah konkret dari Polri. Ketua IPJI DKI, Herry Sulaeman, SH menyampaikan:

“Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Jurnalis harus dilindungi penuh saat bertugas.”

Mabes Polri menanggapi insiden tersebut dengan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, dari polda hingga polsek, untuk menjamin keselamatan jurnalis. Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga aparat harus memprioritaskan perlindungan terhadap jurnalis.

Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Asep Edi Suheri, melalui Kabid Humas Kombes Ade Ary, turut menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa Propam Polda Metro Jaya telah diperintahkan untuk menindak tegas oknum yang melakukan kekerasan tersebut.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi payung hukum kuat untuk perlindungan jurnalis:

Pasal 8: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Pasal 18: Menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 500 juta

Ini mempertegas bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, melainkan tindak pidana yang wajib ditindaklanjuti aparat hukum.

Merujuk Data AJI — Gambaran Kekerasan yang Mengerikan

Sepanjang 2024, AJI mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia ([AJI][1], [Serat][2]). Bentuk kekerasan beragam:

Kekerasan fisik: 20
Teror dan intimidasi: 14
Pelarangan liputan: 9
Ancaman: 9
Serangan digital: 6
Perusakan alat / penghapusan data: 5
Kekerasan berbasis gender, pemanggilan klarifikasi, penuntutan hukum, hingga pembunuhan turut tercatat ([Serat][2]).

Pelaku dominan dari aparat:

  • Polisi: 19 kasus
  • TNI: 11
  • Warga/ormas: 11 ([Serat][2], [Dataloka.id][3]).

Awal 2025, hingga 3 Mei saja sudah 38 kasus kekerasan dicatat AJI, dengan 14 kasus di Maret, 8 di April, dan 2 tambahan pada dua hari pertama Mei ([IndoBisnis][4], [presmedia.id][5]). Survei terhadap 2.020 jurnalis menunjukkan 75,1 % pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun digital ([Publica News][6], [presmedia.id][5]).

Tiga bulan pertama 2025 mencatat 22 kasus teror dan kekerasan terhadap jurnalis, atau hampir satu insiden terjadi setiap tiga hari ([CNN Indonesia][7], [AFU.ID][8]).

ANGKA-angka ini menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap jurnalis dan betapa jauh dari janji demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan pers. Budaya impunitas pun makin mengakar—pelaku jarang diusut tuntas, dan vonis yang dijatuhkan umumnya ringan.

AJI memperingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu self-censorship di kalangan media, menurunkan kualitas jurnalistik, dan melemahkan demokrasi sebagai konsekuensinya.

KASUS Bayu Pratama hanyalah salah satu contoh tragis dari serangkaian kekerasan terhadap jurnalis. MIO dan IPJI telah menyuarakan keadilan dan perlindungan hukum. Namun, data AJI menunjukkan bahwa realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberanian dan tindakan nyata aparat hukum untuk menegakkan, bukan mengecilkan, kebebasan pers. (///)

Sumber:
Humas MIO indonesia

banner 468x60

Jakarta, JSNews – Direktorat Binmas Polda Metro Jaya bersinergi dengan Perum Bulog dan Ormas Laskar Merah Putih menggelar Gerakan Pangan Murah di Jl. Pisangan Baru II, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025) siang.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri bersama Bulog untuk menjaga stabilisasi pasokan serta harga pangan, khususnya beras. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan total penjualan mencapai 3 ton atau 3.000 kilogram beras.

Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa program pangan murah ini adalah wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.

“Polri hadir di tengah masyarakat melalui sinergi dengan Bulog dan elemen masyarakat agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Dirbimas Polda Metro Jaya Kombes pol Harry Muharram Firmansyah menambahkan bahwa kegiatan pangan murah akan terus digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya secara bergiliran agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

“Kegiatan ini sejalan dengan arahan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, bahwa Polri harus hadir dan memberikan solusi nyata di tengah masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan Bulog, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” tegas Dirbinmas.

Turut hadir Ketua Ormas Laskar Merah Putih DKI Jakarta, H. Agus Salim, beserta jajaran, serta personel Ditbinmas Polda Metro Jaya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan mendapat apresiasi dari warga sekitar.

Kombes Harry juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait ketersediaan pangan pokok. Polri bersama pemerintah, Bulog, dan organisasi masyarakat akan terus meningkatkan sinergi guna memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan terjangkau, pungkasnya.

Palangka Raya, JSNews – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. bersama Ketua Bhayangkari Kalteng Ny. Maya Iwan Kurniawan, melaksanakan kegiatan panen sayuran di lahan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Mapolda setempat, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan panen sayuran ini, juga dihadiri Karo Sumber Daya Manusia (SDM) Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, S.IK. dan sejumlah pejabat utama Polda serta pengurus Bhayangkari Daerah Kalteng.

Kapolda Kalteng melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda bersama rombongan melakukan panen berupa sayuran, seperti sawi, pakcoy, dan kangkung yang merupakan hasil pembibitan tanaman pada bulan Mei kemarin.

“Disamping memanen sayuran, pihaknya juga turut melakukan penanaman bibit tanaman seperti cabai, tomat dan sayuran lainnya,” terang Erlan.

Kombes Erlan menyebut bahwa panen sayur ini juga merupakan hasil dari kerja sama dan sinergi antar satuan kerja di lingkungan Polda Kalteng.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen dan peran aktif jajaran kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan,” tutupnya.

Bogor, JSNews — Polri secara resmi meresmikan Wisata Juang Museum Korps Brimob Polri yang bertempat di Kompleks Museum Korbrimob, Cikeas, Kab. Bogor, pada Selasa (26/8/2025). Peresmian ini dilakukan oleh Komjen Pol Drs. Imam Widodo dengan tujuan melestarikan sejarah, memperkaya wawasan generasi muda, serta menjadikan museum ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.

Dalam keterangannya, Brigjen Pol. Dr. H. Agustri Heriyanyo, S.I.K., S.H., M.H., selaku Ketua Pelaksana Peresmian, menyampaikan bahwa pembangunan Wisata Juang merupakan langkah strategis Polri untuk menjaga dan mengenalkan perjalanan sejarah kepolisian sejak awal berdirinya.

“Polri terbentuk pada tanggal 20 Agustus 1945, lima hari setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Polisi Istimewa bergabung menjadi Korps Polisi. Keberadaan Polri sejak awal merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Melalui museum ini, kita ingin menghadirkan perjalanan sejarah itu agar bisa menjadi pembelajaran berharga bagi generasi penerus,” jelas Brigjen Agustri.

Wisata Juang Museum Korbrimob ini tidak hanya menampilkan catatan sejarah, tetapi juga memamerkan berbagai artefak bersejarah dari seluruh Indonesia, termasuk koleksi senjata, dokumen, dan memorabilia penting lainnya. Menurut Brigjen Agustri, keberadaan museum ini bukan untuk menunjukkan kekuatan semata, melainkan memberikan gambaran tentang perjuangan, dedikasi, dan peran Brimob dalam menjaga keamanan serta mempertahankan kemerdekaan.

“Di dalam sejarah Brimob, terdapat 31 Dankorbrimob dengan segala kebijaksanaan dan perjuangannya. Salah satunya adalah Komjen Pol Drs. Imam Widodo, yang menjadi penerima kehormatan pada dua masa berbeda, yaitu tahun 1961 dan 2024. Semua perjalanan ini adalah bagian dari bukti peran penting Brimob dalam menjaga kedaulatan bangsa,” tambahnya.

Hingga saat ini, kekuatan Brimob telah berkembang pesat dengan 38 Satbrimob Polda dan total personel mencapai 56.500 anggota. Peresmian museum ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkenalkan kiprah Brimob kepada masyarakat.

Wisata Juang ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Selain menampilkan sejarah perjuangan Polri dan Brimob, pengunjung juga dapat melihat peresmian Patung Muhammad Yassin di Surabaya sebagai simbol penghargaan terhadap para pahlawan Brimob.

“Sejarah Brimob kini tidak lagi disajikan dengan kesan menakutkan, melainkan lebih terbuka. Wartawan dan masyarakat bahkan bisa berkontribusi menambahkan informasi apabila memiliki data tentang sejarah Brimob. Kami ingin museum ini menjadi ruang bersama untuk menjaga, merawat, dan melanjutkan warisan sejarah bangsa,” pungkas Brigjen Agustri.

Dengan diresmikannya Wisata Juang Museum Korbrimob Polri, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal peran Brimob dan Polri dalam perjalanan panjang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara.

Jakarta, JSNews – Mabes Polri meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang bertugas meliput suatu peristiwa.

Imbauan tersebut untuk menanggapi terjadinya kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas oleh oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025).

Karopenmas mengatakan media merupakan mitra strategis dan salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

“(Media) berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” terangnya.

Maka dari itu, ia mengimbau seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi tugas wartawan.

Jakarta, JSNews – Polda Metro Jaya mengamankan 351 orang saat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Dari jumlah tersebut, 196 orang merupakan anak di bawah umur. Polisi menegaskan, masyarakat yang menyampaikan pendapat tetap dilayani dan diamankan dengan baik. Namun ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi hingga menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya jelas, setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat akan kami layani dan amankan. Namun ada pihak lain di luar massa penyampai pendapat yang justru melakukan perusakan dan penyerangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Selasa (26/8/2025).

Polisi menyebut kelompok anarkis itu merusak separator busway, pagar depan DPR, melempari kendaraan di jalan tol, hingga menyerang petugas. Kapolres Metro Jakarta Pusat yang memimpin pengamanan di lapangan sudah melakukan tahapan imbauan hingga persuasif, tetapi tidak diindahkan sehingga dilakukan penertiban.

Ratusan orang diamankan, termasuk 196 anak yang diduga datang karena ajakan melalui media sosial. Mereka berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga Sukabumi. “Kami imbau orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan di medsos. Aksi unjuk rasa bukan tempat bagi pelajar,” tegas Kabid Humas.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan ada 7 orang dewasa positif narkoba—6 terkait sabu dan 1 terkait benzoat. Kasus ini kini ditangani Direktorat Narkoba sesuai SOP.

Sementara itu, Komisioner KPAI Sylvana Maria mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menangani anak-anak dengan baik setelah diamankan. Ia mengatakan, sejak dini hari pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan kepolisian untuk memastikan kondisi para pelajar.

“Kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah memperlakukan anak-anak dengan baik, memberikan makan, minum, tempat istirahat, dan pendampingan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Sylvana.

Namun Sylvana juga menyayangkan masih banyak pelajar yang terlibat dalam aksi, bahkan ada yang masih berusia SMP. “Jumlahnya cukup besar, ada 196 anak. Mereka sebagian besar ikut karena ajakan teman atau media sosial, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu merampas waktu belajar dan masa depan mereka,” jelasnya.

KPAI mendorong agar akar masalah pola ajakan anak ke aksi massa diusut tuntas dan meminta semua pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk lebih aktif melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam kegiatan politik jalanan.

“Kami berharap anak-anak bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar, di keluarga, di sekolah, atau forum resmi yang sesuai. Mereka harus belajar menyampaikan pendapat secara positif dan konstruktif, bukan ikut-ikutan dalam aksi yang berisiko,” pungkas Sylvana.

Jakarta, JSNews – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), diwarnai tindakan anarkis oleh sebagian massa. Sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya pagar kawat pengaman yang dirusak dan separator busway yang dirobohkan.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan dengan pendekatan humanis. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif tanpa melibatkan penggunaan senjata api.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menegaskan, kepolisian menghormati kebebasan berpendapat, namun tetap meminta agar peserta aksi tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.

“Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara yang tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan sampai merusak fasilitas publik, karena itu justru merugikan masyarakat luas,” ujar Ade Ary.

Ia juga mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, terutama yang beredar di media sosial dan dapat memicu kegaduhan.

“Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi, tetap jaga persatuan, dan jangan melakukan hal-hal yang merusak ketertiban umum,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

Jakarta, JSNews – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Metro Jaya memimpin apel pagi personel di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (25/8/2025). Apel ini menjadi momen perdana bagi Irjen Asep untuk memperkenalkan diri secara resmi sebagai Kapolda Metro Jaya setelah menerima amanat jabatan sejak 22 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Irjen Asep menegaskan bahwa kepemimpinannya di Polda Metro Jaya bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya soliditas dan disiplin personel dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Kapolda, tapi juga sebagai orang tua, sebagai saudara, dan keluarga kalian semua. Oleh karena itu saya minta semua bisa selalu solid, disiplin, dan saling menguatkan dalam menjalankan tugas di Polda Metro Jaya,” kata Irjen Asep dalam amanatnya.

Lebih lanjut, Kapolda memaparkan tantangan global hingga nasional yang dapat berdampak pada keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari konflik internasional, gangguan rantai pasok dunia, hingga perkembangan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi memicu perubahan sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimbas pada meningkatnya kriminalitas, aksi protes, hingga kerawanan sosial lain yang berdampak langsung ke masyarakat. Apalagi, Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional sering menjadi lokasi utama penyampaian aspirasi publik.

“Jika keamanan di wilayah kita terganggu, maka reputasi nasional juga ikut terpengaruh. Salah satunya melalui aksi demonstrasi yang rencana akan terjadi hari ini. Kita harus bisa mengamankan jalannya kegiatan tersebut agar stabilitas nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Asep juga memperkenalkan program unggulannya bertajuk “Jaga Jakarta” sebagai pedoman kerja seluruh personel Polda Metro Jaya. Program ini terdiri dari empat pilar utama, yakni:

  1. Jaga Lingkungan – menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik dengan pencegahan dini.
  2. Jaga Warga – memberikan pelayanan cepat, inklusif, dan tuntas kepada masyarakat.
  3. Jaga Aturan – menegakkan hukum secara profesional, berkeadilan, dan transparan.
  4. Jaga Amanah – memperkuat integritas, disiplin, dan solidaritas internal.

Kapolda menegaskan bahwa program Jaga Jakarta bukan hanya berlaku di Ibu Kota, tetapi juga mencakup seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

“Mulai hari ini saya ingin menyuarakan semangat Jaga Jakarta menjadi napas kita bersama. Ingat, kita bukan hanya dituntut menjaga keamanan di luar, tapi juga menjaga soliditas dan integritas di dalam. Jaga Jakarta bukan hanya sekadar slogan, tetapi harapan kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat, marwah institusi, dan keamanan jutaan orang yang hidup di kota ini,” tegas Irjen Asep.

Apel pagi yang dipimpin langsung Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya itu ditutup dengan penegasan komitmen seluruh personel untuk mengimplementasikan program Jaga Jakarta dalam tugas sehari-hari.

Jakarta, JSNews – Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah 2025 bekerja sama dengan Perum Bulog yang berlangsung di Lapangan Apel Divhumas Polri, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Divhumas Polri melalui Koperasi Humas menyalurkan empat komoditas utama dengan harga terjangkau.

“Pada Gerakan Pangan Murah kali ini, kami menyediakan paket pangan murah yang berisi empat komoditas utama, yaitu beras 10 kg seharga Rp110.000, terigu Rp11.000, gula Rp17.500, dan minyak goreng Rp18.500. Jadi total paket hanya Rp157.000,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo saat memberikan keterangan kepada media.

Lebih lanjut, Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat, tetapi juga bagi rekan-rekan media serta anggota Polri di lingkungan Divhumas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Divisi Humas Polri melalui Koperasi Humas bekerja sama dengan Bulog dalam mendistribusikan paket pangan murah ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari apa yang dilakukan Polri, sebagai bentuk pengabdian dan kehadiran Polri yang bermanfaat,” jelasnya.

Gerakan Pangan Murah ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam ikut menjaga stabilitas harga bahan pokok serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pangan.

“Tentunya, kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo.

Jakarta Pusat, JSNews – Kapolsek Kemayoran, Kompol Dr Agung Ardiyansyah, turun langsung memberikan imbauan kepada massa aksi yang berkumpul di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kompol Agung menyampaikan pesan humanis agar peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kami dari Polsek Kemayoran mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap tertib, menyampaikan aspirasi dengan damai, serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Agung kepada massa.

Ia juga mengingatkan agar peserta aksi memperhatikan keselamatan, terutama karena lokasi JPO cukup padat dan berisiko mengganggu arus lalu lintas di bawahnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, turut menegaskan bahwa pihak kepolisian selalu mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam mengawal aksi unjuk rasa.

“Polisi hadir untuk memberikan pengamanan, memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, damai, dan tertib. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama menjaga situasi tetap kondusif,” kata Susatyo.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPR terpantau kondusif dengan arus lalu lintas terkendali dan massa aksi masih dalam pengawasan aparat kepolisian.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.