Penulis: Redaksi

Jakarta-JSNews

Selasa 11/11/2025
Advokat Firdaus Oiwobo resmi mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Langkah ini ditempuh setelah ia merasa menjadi korban pelanggaran prosedur etik dalam pemberian sanksi pembekuan izin praktiknya.

Nama Firdaus mencuat ke publik usai videonya naik ke meja majelis hakim dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Tangerang pada Februari 2025 lalu viral di media sosial. Aksi itu menuai kontroversi—ada yang menilai melanggar etika, namun tak sedikit yang menganggapnya bentuk frustrasi atas dinamika sidang yang memanas.

“Itu terjadi spontan. Suasana waktu itu benar-benar tegang, saya hanya ingin menjelaskan posisi hukum klien saya yang tidak sempat saya sampaikan. Tidak ada maksud menantang hakim,” ujar Firdaus dalam keterangan persnya di Jakarta.

Pasca-insiden itu, Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan teguran keras kepada Firdaus. Namun, hanya berselang lima hari, ia menerima surat pembekuan izin advokat tanpa pernah dipanggil untuk menjalani sidang kode etik.

“Ini yang kami persoalkan. Tidak ada prosedur etik, tidak ada panggilan klarifikasi, tapi tiba-tiba izin saya dibekukan. Padahal Undang-Undang Advokat jelas mengatur bahwa pembekuan harus melalui mekanisme Dewan Kehormatan,” tegas Firdaus.

Kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, menilai keputusan tersebut cacat hukum. “Secara formil, keputusan itu melanggar asas due process of law. Klien kami langsung dihukum tanpa diberi kesempatan membela diri. Ini preseden berbahaya bagi profesi advokat,” ujarnya.

Firdaus mengaku sanksi tersebut membuat seluruh aktivitas profesionalnya terhenti selama delapan bulan terakhir. Ia kehilangan klien, kontrak kerja sama, serta hak tampil di pengadilan. “Bisa dibilang karier saya terhenti total. Tidak bisa bekerja, tapi juga tidak tahu harus banding ke mana karena mekanisme etiknya tidak dijalankan,” tuturnya.

Melalui gugatan ke MK, Firdaus dan timnya menilai beberapa pasal dalam UU Advokat No.18 Tahun 2003 masih kabur dan berpotensi disalahgunakan oleh lembaga tertentu untuk menjatuhkan sanksi tanpa dasar etik yang jelas. Permohonan tersebut kini telah diterima kepaniteraan MK dan menunggu jadwal sidang perdana.

“Kami ingin memastikan norma hukum ini tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para advokat di masa depan. Kalau perlu, MK memberikan tafsir yang tegas agar profesi advokat terlindungi dari keputusan sepihak,” tambah Deolipa

joSSer
( Wakil Pimred )

Jakarta, JSNews — Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia kini mendapat angin segar. Tiga lembaga, yakni Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB), PT Sarana Aviation Solusi (SAS), dan PT Tenriawaru Elit Internasional (ELITE), resmi berkolaborasi dalam sebuah program nasional bertajuk “Triple Helix Collaboration – Kolaborasi Nasional Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja Migran.”

Kerjasama ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global melalui pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja yang terarah dan terintegrasi.

Direktur PT SAS
Noor Rachmad menjelaskan, pihaknya berperan sebagai pengelola pelatihan dan sertifikasi, dengan standar internasional seperti ICAO, IATA, dan BNSP.
“Kami ingin calon tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan teknis dan soft skill yang diakui dunia, sehingga siap kerja di sektor penerbangan, perhotelan, konstruksi, hingga kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, PT ELITE International Recruitment bertanggung jawab dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri seperti Timur Tengah, Eropa Timur, dan Australia.
Mereka memastikan proses perekrutan hingga pengurusan dokumen dan visa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan pasar global.

Adapun GPIB sebagai mitra nasional fokus pada pemberdayaan dan mobilisasi SDM di daerah. Melalui jejaring pendidikan dan komunitas di berbagai provinsi, GPIB mengumpulkan calon tenaga kerja potensial dan memberikan edukasi dasar seperti literasi keuangan, etika kerja global, serta perlindungan pekerja migran.

Program ini memiliki enam langkah utama, di antaranya:

1. Pemetaan dan Persiapan Keterampilan (Talent Mapping & Skill Readiness)
   Mendata dan menilai potensi calon tenaga kerja dari berbagai daerah.
2. Pelatihan Pra-Penempatan (Pre-Departure Integrated Training)
   Melatih calon pekerja agar siap menghadapi dunia kerja internasional.
3. Penyaluran dan Kecocokan Pekerjaan (Employment Channeling & Job Matching)
   Menyesuaikan kebutuhan pasar global dengan keahlian calon tenaga kerja.
4. Platform Digital “Indonesia Global Workforce Portal”
   Sistem digital untuk pendaftaran, pelacakan sertifikasi, dan pemantauan tenaga kerja.
5. Pendirian Pusat Pelatihan Regional (Career Center & Regional Hub)
   Sebagai tempat pelatihan dan informasi tenaga kerja migran di berbagai daerah.
6. Program Reintegration & Entrepreneurship
   Memberi pelatihan kewirausahaan bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, ketiga lembaga berharap dapat mewujudkan sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing global, sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.

Kerjasama ini akan diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) Tripartit Nasional, yang mencakup bidang rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan peningkatan kapasitas SDM nasional.

Ir. Agung Karang Ketum GPIB yg didampingi oleh Prof.DR.Hendri Affandi M.Si selaku Dewan Penasehat GPIB menegaskan “Kami ingin anak-anak muda Indonesia tidak hanya siap kerja, tapi juga bangga membawa nama bangsa di luar negeri,” (adyt)

Jakarta, JSNews — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, semakin menguat seiring banyaknya tokoh bangsa yang menilai jasa-jasanya bagi Indonesia sangat besar. Dari kalangan Muhammadiyah hingga Nahdlatul Ulama (NU), muncul pandangan senada bahwa Soeharto memenuhi kriteria sebagai pahlawan yang berjasa besar dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menyatakan bahwa Muhammadiyah telah melakukan kajian komprehensif terhadap ketokohan Soeharto, bukan hanya sebagai Presiden ke-2, tetapi juga sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa sejak masa revolusi kemerdekaan.

“Sejak tahun 1946 beliau sudah berkontribusi besar. Ketika terjadi kudeta oleh kelompok kiri, Pak Harto sebagai militer mampu menanggulangi hal tersebut. Belum lagi kiprahnya dalam Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta yang menjadi momen penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Perannya juga sangat sentral dalam menumpas G30S/PKI, hingga membawa Indonesia diakui dunia melalui capaian swasembada pangan,” ujar Makroen.

Menurutnya, kategori pahlawan dalam Undang-Undang mencakup dua aspek utama, yakni pengorbanan dan prestasi. Soeharto, lanjut Makroen, menunjukkan keduanya secara nyata. “Beliau telah berkorban untuk bangsa dan negara, serta mencapai prestasi besar yang menjadi teladan dan mendapat pengakuan internasional,” tegasnya.

Makroen juga menekankan pentingnya generasi muda untuk belajar dari teladan para tokoh bangsa seperti Soeharto. “Anak-anak muda sekarang harus mampu berkorban dan berprestasi. Jangan hanya bicara tanpa tindakan. Role model sudah banyak, termasuk Pak Harto, yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan kemanusiaan,” tuturnya.

Pandangan senada disampaikan K.H. Arif Fahrudin, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menilai, pahlawan adalah mereka yang berjasa besar dan rela berkorban demi kepentingan bersama.

“Dua kunci pahlawan itu adalah jasa dan pengorbanan. Soeharto telah menunjukkannya sejak masa perjuangan kemerdekaan, masa transisi, hingga menjadi Presiden. Beliau hadir dalam tiga fase penting perjalanan bangsa,” jelas Arif Fahrudin.

Ia juga membandingkan kiprah Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai dua sosok yang berbeda latar belakang, namun sama-sama memiliki kontribusi besar bagi bangsa. “Pak Harto berjuang di jalur militer dan pemerintahan, sedangkan Gus Dur di bidang pendidikan, keagamaan, dan pluralisme. Keduanya adalah figur penting dalam sejarah bangsa ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Arif Fahrudin mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan jasa para pendiri dan pejuang bangsa. Ia menilai bahwa kemampuan bersyukur terhadap jasa para pahlawan menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045. “Kalau generasi muda tidak pandai menghargai jasa para pahlawan, maka mereka tidak akan pandai bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan ini. Padahal dari negara inilah kita hidup, bernafas, dan mendapatkan sumber kehidupan,” katanya.

Menurutnya, setiap era memiliki tokohnya sendiri. Apa yang diwariskan oleh tokoh besar seperti Soeharto harus dijadikan inspirasi bagi generasi penerus. “Tantangan saat ini adalah bagaimana mentransmisikan capaian kebaikan yang sudah diwariskan ke generasi sekarang, dan mengaktualisasikannya di era modern,” tutup Arif Fahrudin.

Dukungan dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini memperkuat pandangan publik bahwa Soeharto layak mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Sosoknya dinilai telah menorehkan jejak pengabdian luar biasa, tidak hanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang dirasakan hingga kini.

Dengan segala jasa dan pengorbanannya, nama Soeharto kembali menjadi simbol semangat pengabdian total bagi bangsa—sebuah nilai yang patut dikenang dan diwariskan kepada generasi penerus Indonesia. (*)

Jakarta,JSNews

Minggu 9 November 2025

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penanganan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang melibatkan Roy Suryo.

KORDINATOR WILAYAH BEM PTNU DKI Jakarta, Dede Fitriyanto . Menyatakan bahwa tindakan tegas kepolisian sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas negara. “Pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah adalah tindakan yang dapat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban umum. Kami mendukung penuh penegakan hukum yang adil dan tegas,”.

Tuntutan Transparansi dan Keadilan.

BEM PTNU DKI Jakarta menuntut agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Mereka berharap penegakan hukum dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas negara melalui tindakan yang sama.

“Kehormatan dan kredibilitas institusi negara harus dijaga dari serangan fitnah yang tidak berdasar. Kami juga mendesak agar hak-hak korban pencemaran nama baik dipenuhi melalui jalur hukum yang adil,” pernyataan Dede Fitrianto Koordinator BEM PTNU Wilayah DKI Jakarta

Ajakan kepada Masyarakat

BEM PTNU DKi Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mereka juga menekankan pentingnya mendukung supremasi hukum dan menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang ada.

BEM PTNU DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku

joSSer
( Wakil Pimred )