Kabar Kabari

Jakarta, 24 Januari 2026 — Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di DKI Jakarta untuk terus memperkuat sinergi dan aksi nyata dalam menjaga Jakarta tetap guyub, rukun, aman, dan damai. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta bersama Ormas Bang Japar.

Dalam sambutannya, Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jakarta ini menegaskan bahwa silaturahmi lintas ormas bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang perjumpaan hati para pejuang kebangsaan di akar rumput yang selama ini bekerja dalam senyap, namun berdampak nyata bagi stabilitas sosial dan keamanan Jakarta.

“Silaturahmi ini adalah pertemuan para pejuang kebangsaan di tingkat akar rumput. Bukan hanya untuk saling menyapa, tetapi untuk memperkuat persaudaraan, sinergi, dan melahirkan aksi nyata demi Jakarta yang aman dan rukun,” ujar Fahira Idris di Mako Bang Japar, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sabtu (24/1).

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa Forum Lintas Ormas yang dikukuhkan pada Oktober 2021 telah menjadi rumah besar kebersamaan ormas di Jakarta, sekaligus jembatan aspirasi dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Berbagai kegiatan sosial dan kebangsaan yang telah dilakukan, mulai dari Jumat Berkah, penanaman pohon, audiensi strategis, hingga deklarasi menjaga Jakarta tetap aman dan damai, menunjukkan peran nyata ormas dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Fahira Idris, Forum Lintas Ormas menjadi bukti bahwa perbedaan latar belakang bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan ketika dipersatukan dalam semangat guyub, rukun, dan saling menjaga. Ormas memiliki peran strategis, mulai dari membantu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah bersama TNI, Polri, dan Forkopimda, menjadi penyalur aspirasi masyarakat secara dewasa dan konstruktif, hingga menjalankan pemberdayaan serta kegiatan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan warga.

“Inilah wajah ormas yang kita cita-citakan, ormas yang solutif, menyejukkan, dan menjadi pilar demokrasi. Jakarta membutuhkan ormas yang hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegas Fahira Idris yang juga Pembina Forum Lintas Ormas DKI Jakarta ini.

Sebagai Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berjalan seiring dan sejalan dengan Forum Lintas Ormas dalam menjaga Jakarta. Bang Japar, lanjutnya, siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, serta mendukung berbagai inisiatif pengamanan berbasis masyarakat, termasuk program Jaga Jakarta yang mendorong keterlibatan aktif warga dan ormas dalam menjaga harmoni kota.

“Menjaga Jakarta bukan hanya soal mencegah gangguan kamtibmas, tetapi juga memastikan rasa aman, keadilan sosial, dan kebersamaan tumbuh di setiap lingkungan. Ormas memiliki peran kunci dalam merawat nilai-nilai itu melalui aksi nyata di lapangan,” kata Fahira Idris yang dikenal sebagai Aktivis Perempuan Anti Miras.

Fahira Idris berharap Silaturahmi Kebangsaan ini semakin mempererat persaudaraan lintas ormas, memperkuat sinergi, dan melahirkan gagasan-gagasan besar untuk Jakarta yang lebih aman, guyub, dan bermartabat.

“Dengan persaudaraan yang kuat dan aksi bersama, Jakarta akan tetap menjadi rumah besar yang rukun, aman, dan damai bagi semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, selain dihadiri perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan se-DKI Jakarta, Silaturahmi Kebangsaan ini turut dihadiri Ketua Umum Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta Ir. H. Juaini Yusuf, MM; Sekretaris Jenderal Forum Lintas Ormas Endah S. Parjoko; Analis Kebijakan Ahli Madya Tim Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan Ormas Kemendagri Abdul Gafur, S.STP, M.Si; Kasubdit Binpolmas Polda Metro Jaya Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si; Kapolres Jakarta Selatan diwakili Kasat Intelkam Kompol Dwi Susanto; Kesbangpol Jakarta Selatan Alfiansyah dan Rekan2 dari Intelkam Polda Metro Jaya.

Jakarta Timur – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan, LSM Harimau DKI Jakarta secara resmi menutup rangkaian kegiatan pengajian rutinnya dan bersiap mengalihkan agenda ke berbagai program aksi sosial keagamaan. Penutupan pengajian tersebut dikemas dalam kegiatan Pengajian Rutin LSM Harimau DKI Jakarta yang digelar pada Minggu, 18 Januari 2026, di kediaman Bapak Rohim (Bang Emen), Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Kegiatan diawali dengan pembacaan tahlil dan sholawat yang dipimpin oleh Ustadz Miswan. Suasana khidmat dan penuh kekeluargaan terasa sejak awal acara, diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota LSM Harimau dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Ketua PAC LSM Harimau Cipayung selaku tuan rumah, Bapak Karman, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PAC Cipayung untuk menjadi tuan rumah kegiatan pengajian rutin. Ia mengapresiasi kehadiran seluruh pengurus dan anggota serta menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, kebersamaan, dan silaturahmi antar kader LSM Harimau.

Sementara itu, Ketua DPW LSM Harimau DKI Jakarta, Bapak Neville GJ Muskita, menyampaikan bahwa selama Bulan Suci Ramadan kegiatan pengajian rutin akan ditiadakan sementara. Sebagai gantinya, LSM Harimau DKI Jakarta akan memfokuskan kegiatan pada aksi sosial keagamaan, seperti santunan kepada masyarakat yang membutuhkan, pembagian takjil, serta pelaksanaan buka puasa bersama sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Momentum Ramadan harus dimaknai sebagai ajang meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat,” ujar Neville dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC LSM Harimau Jakarta Timur, Bapak Ardy Prabowo, turut memberikan sambutan dengan memperkenalkan PAC LSM Harimau Pasar Rebo sebagai PAC baru yang akan segera dilantik. Ia berharap PAC Pasar Rebo dapat segera berperan aktif dalam menjalankan roda organisasi serta berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan. SK diserahkan kepada Bapak Riswanto, SH., MH. sebagai Ketua DPC LSM Harimau Jakarta Utara, penyerahan SK kepada pengurus DPC LSM Harimau Jakarta Timur, serta kepada pengurus PAC LSM Harimau Pasar Rebo. Penyerahan SK tersebut menjadi simbol penguatan struktur organisasi dan komitmen bersama dalam menjalankan amanah organisasi.

Kegiatan pengajian rutin ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota DPW LSM Harimau DKI Jakarta, DPC LSM Harimau Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, PAC LSM Harimau Cipayung sebagai tuan rumah, PAC LSM Harimau Kebon Jeruk, PAC LSM Harimau Kembangan, serta para Pembina dan Penasihat LSM Harimau DKI Jakarta dari wilayah Kepulauan Seribu.

Acara ditutup dengan doa bersama yang kembali dipimpin oleh Ustadz Miswan, dengan harapan seluruh jajaran LSM Harimau DKI Jakarta diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah dan kegiatan sosial selama Bulan Suci Ramadan. Kegiatan berlangsung tertib, khidmat, dan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota LSM Harimau se-DKI Jakarta.(Maya)

Jakarta —JSNews

Kamis 15/01/2026
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, menegaskan bahwa ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) Mojokerto menjadi korban kebijakan administratif yang keliru dan tidak berpihak pada buruh. Pernyataan itu disampaikannya usai aksi unjuk rasa yang digelar dua hari berturut-turut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Rabu (15/1).

Menurut Jazuli, sekitar 150 perwakilan buruh dari Jawa Timur didatangkan ke Jakarta untuk menyuarakan nasib ribuan karyawan PT Pakerin yang terdampak langsung. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Kementerian Hukum agar merevisi Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 agar selaras dengan putusan Mahkamah Agung, baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

“Putusan Mahkamah Agung hanya memerintahkan pencabutan akta tahun 2020. Namun oleh Kementerian Hukum justru dicabut hingga akta tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Akibatnya perusahaan seolah-olah tidak memiliki pengusaha, dan ribuan karyawan menjadi terlantar,” ujar Jazuli.

Ia menjelaskan, kekeliruan administrasi tersebut berdampak serius pada kelangsungan operasional perusahaan. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya pencairan dana PT Pakerin yang tersimpan di Bank Prima. Dana perusahaan yang nilainya hampir Rp1 triliun itu, kata Jazuli, tidak dapat dicairkan sejak status bank tersebut menurun, kemudian ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhirnya berada di bawah pengelolaan LPS.

“Saat masih ditangani OJK, kami mendapat penjelasan bahwa dana perusahaan bisa dicairkan untuk operasional dengan batas maksimal Rp250 miliar. Namun setelah masuk ke LPS, justru muncul pernyataan bahwa dana tersebut tidak ada atau berkurang. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.

Jazuli menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama OJK dan Polda Jawa Timur sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penyelamatan selama hampir enam bulan dan menunjukkan progres. Namun, setelah penanganan beralih ke LPS, persoalan dinilai semakin rumit dan tidak transparan.

“Kalau namanya Lembaga Penjamin Simpanan, masa uang nasabah dibilang tidak ada? Ini uang perusahaan, bukan uang pemerintah. Di dalamnya ada keringat buruh yang sudah puluhan tahun bekerja,” katanya.

Ia menegaskan BBpara buruh tidak ingin mengulang tragedi seperti kasus Bank Century maupun PT Sritex, di mana pekerja menjadi korban dari ketidakpastian dan tarik-menarik kebijakan. Jazuli juga menyoroti konflik internal keluarga pemilik perusahaan yang menurutnya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak buruh.

“Uang hampir satu triliun rupiah itu bukan uang liar. Itu uang perusahaan, dan di dalamnya ada hak buruh, termasuk mereka yang akan memasuki masa pensiun. Jangan sampai nanti alasannya uang hilang, lalu hak buruh juga ikut hilang,” ujarnya.

FSPMI mendesak LPS agar segera menepati komitmen untuk membantu mengoperasionalkan kembali PT Pakerin dengan mencairkan dana milik perusahaan. Jika tidak ada kejelasan, Jazuli menegaskan pihaknya siap membawa persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau di sini tidak ada solusi, kami akan bawa masalah ini langsung ke Presiden. Kami siap menginap, karena yang kami hadapi sekarang belum mampu menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

joSSer
( WAKIL PIMPRED )

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima silaturahmi dan audiensi Forum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, dia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) Jakarta.

Khoirudin menyampaikan bahwa ormas di Jakarta telah aktif berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti Jumat Berkah dan penanaman pohon. “Secara tidak langsung, aktivitas tersebut telah membantu pemerintah dan warga Jakarta,” ujarnya.

“Bahkan tanpa diminta, para ormas ini di lapangan sudah memberikan yang terbaik dan menjaga keamanan kepada masyarakat agar warga Jakarta rasa aman,” tambahnya setelah audiensi.

Ketua DPRD juga menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, nyaman, dan ramah. Menurutnya, status kota global tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat.

“Jakarta sebagai kota global yang berbudaya ingin disejajarkan dengan kota-kota dunia. Salah satu indikatornya adalah kota yang nyaman dan ramah,” ujar Khoirudin seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum FLO Jakarta Juaini Yusuf menyampaikan komitmen seluruh organisasi yang tergabung untuk menjalankan kegiatan bermanfaat. Kegiatan tersebut meliputi Jumat Berkah, penanaman pohon, bantuan ke masjid, serta penyediaan beras murah untuk menjaga stabilitas pangan.

“FLO siap berkolaborasi dengan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Juaini.

Jakarta, JSNews – 11 Januari 2026 — Organisasi masyarakat Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) secara resmi melaksanakan Pembaretan Satgas Bang Japar Angkatan I Tahun 2026 di Lapangan Utama, depan Gedung Nyi Ageng Serang, Komplek BUPERTA Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara sekaligus awal pengabdian para Satgas di tengah masyarakat.

Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris, memimpin langsung prosesi pembaretan. Dalam amanatnya, Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta menegaskan bahwa baret bukan sekadar simbol kelulusan, melainkan tanda amanah, kedisiplinan, dan kesiapan moral untuk mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara.

“Pembaretan ini bukan akhir dari latihan, tetapi awal dari pengabdian. Satgas Bang Japar harus siap berbuat, bermanfaat, dan bermartabat. Kuat dalam disiplin, teguh dalam nilai, santun dalam sikap, dan nyata dalam kebermanfaatan,” tegas Fahira idris di sela-sela pembaretan.

Selama tiga hari dua malam, para peserta Diklat ditempa melalui materi Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Kepemimpinan, sikap dan perilaku Satgas di lapangan, serta Peraturan Baris-Berbaris (PBB). Mereka dibekali nilai-nilai inti bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan bela negara—bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral, sosial, dan kemasyarakatan.

Senator Jakarta ini menekankan bahwa Satgas Bang Japar bukan pasukan untuk gagah-gagahan, melainkan barisan pengabdian yang beradab.

“Ketegasan Satgas adalah untuk melindungi dan melayani. Keberanian untuk menegakkan kebenaran, bukan mencari sorotan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Fahira Idris juga menegaskan etika Satgas di lapangan yakni: menjunjung tinggi hukum, menghormati kearifan lokal, serta berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Satgas diminta menjadi pelopor bantuan saat terjadi musibah, menjaga ketertiban lingkungan, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, dan selalu bertindak dalam satu komando organisasi.

“Bang Japar berdiri untuk berbuat dan memberi manfaat. Satgas harus hadir di tengah masyarakat. Jadilah sahabat masyarakat, jembatan kolaborasi, dan benteng persatuan,” tambahnya.

Pembaretan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Milad ke-9 Bang Japar. Memasuki fase menuju satu dekade, Bang Japar menegaskan arah gerak organisasi: konsisten pada nilai, disiplin pada komando, dan maksimal dalam kebermanfaatan sosial.

Dengan pembaretan ini, para Satgas Angkatan I Tahun 2026 dinyatakan siap bertugas. Mereka diharapkan menjadi insan-insan Bang Japar yang berakhlak, berintegritas, loyal pada organisasi, setia pada NKRI, serta mampu menghadirkan solusi dan rasa aman di tengah masyarakat.#

Jakarta —JSNews

Dalam rangka penguatan struktur organisasi dan optimalisasi kinerja kelembagaan, Ketua LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta, Neville Matulessy, menyusun kembali kepengurusan DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Kegiatan penyusunan kepengurusan tersebut dilakukan melalui silaturahmi yang dilaksanakan di LSM HARIMAU, Jalan Gorontalo No. 17, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kantor sekretariat DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi internal organisasi guna memastikan roda organisasi berjalan lebih solid, profesional, dan efektif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, advokasi, serta pendampingan hukum kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Dalam susunan kepengurusan yang ditetapkan, Riswanto, S.H., M.H. dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara, didampingi oleh Bari, S.H., M.H. sebagai Sekretaris. Sementara itu, Bidang Litigasi dipercayakan kepada Joko, S.H., yang diharapkan dapat memperkuat peran advokasi dan penanganan perkara hukum secara profesional dan berintegritas.

Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville Matulessy, menegaskan bahwa penyusunan kembali kepengurusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, memperjelas tugas dan fungsi pengurus, serta memperkuat komitmen LSM HARIMAU dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Dengan ditetapkannya kantor sekretariat DPC Jakarta Utara dan terbentuknya kepengurusan baru, LSM HARIMAU diharapkan semakin solid, responsif, dan mampu menjadi mitra strategis masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan sosial.

Wamena –JSNews

Jumat 09/01/2026
Aksi unjuk rasa yang awalnya diklaim sebagai demonstrasi damai oleh Asosiasi 328 Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya berakhir ricuh dan membahayakan keselamatan Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, di halaman Kantor Bupati Jayawijaya.
Aksi tersebut dipicu tuntutan terkait pergantian 328 kepala kampung dan telah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya. Massa mulai berkumpul di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Menara Salib Wamena, sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Jayawijaya.

Situasi mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke halaman kantor bupati meski pintu pagar masih tertutup. Aparat keamanan menutup akses masuk karena sebagian massa diketahui membawa senjata tajam seperti parang, panah, besi, dan benda berbahaya lainnya.
Upaya Wakil Bupati agar dilakukan penyitaan senjata tajam demi menjaga ketertiban tidak diindahkan. Massa justru menerobos barikade aparat dan masuk ke area kantor.
Ketegangan meningkat saat Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah dan jajaran OPD bersiap menerima aspirasi. Saat Wakil Bupati menyampaikan tanggapan, sejumlah massa melakukan interupsi keras, melontarkan kata-kata provokatif, hingga mendekati pejabat daerah secara agresif.
Kondisi berubah tak terkendali ketika massa menyerobot Wakil Bupati dan staf. Wakil Bupati terpaksa menyelamatkan diri melalui tangga darurat dan bersembunyi di lantai tiga gedung kantor bupati. Massa dilaporkan melakukan pelemparan batu, membawa senjata tajam, serta merusak fasilitas kantor dan mobil dinas Wakil Bupati.
Beberapa kaca pintu dan jendela kantor pecah, sementara kendaraan dinas Wakil Bupati mengalami kerusakan akibat dirantai dan dilempari benda keras.

Wakil Bupati Ungkap Kekecewaan
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap penanganan pengamanan aksi tersebut. Ia menilai aksi yang diklaim damai justru berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam nyawanya.
“Sejak awal diberitahukan bahwa ini aksi damai, tetapi faktanya massa membawa batu, rantai, parang, dan benda berbahaya. Ini jelas bukan demonstrasi damai,” ujarnya.
Ronny mengaku telah berulang kali meminta aparat kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap massa aksi. Namun, permintaan tersebut dinilainya tidak dijalankan maksimal.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali agar senjata tajam disaring. Tapi massa tetap masuk tanpa pemeriksaan yang ketat,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya perlindungan saat situasi memanas. Menurutnya, aparat kepolisian berada cukup jauh dari posisinya, berbeda dengan pengamanan demonstrasi lainnya.
“Massa mengejar sampai ke dalam gedung. Saya harus menyelamatkan diri dan bersembunyi. Saat itu tidak ada pengamanan melekat,” ungkapnya.

Minta Mabes Polri Ambil Alih
Ronny menyebut hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait penanganan hukum atas insiden tersebut. Ia menilai kasus ini terkesan dibiarkan meski menyangkut ancaman terhadap kepala daerah.
“Atas nama wibawa negara, saya meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini. Jika kepala daerah saja tidak bisa dilindungi di kantor pemerintahan, ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Terkait tuntutan pergantian kepala kampung, Ronny menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni didasarkan pada evaluasi kinerja dan upaya memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Pergantian kepala kampung bukan warisan turun-temurun. Itu berdasarkan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan dana desa,” jelasnya.

Setelah situasi relatif kondusif, Wakil Bupati dan staf akhirnya dievakuasi oleh aparat kepolisian menuju kediamannya.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku aksi anarkis dan kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku dalam aksi anarkis tersebut:
Warto Yikwa
Distrik Molagalome, Kampung Ukwa (Eks Kepala Kampung)
Diduga menantang dan mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor serta sebelumnya terlibat pembakaran gapura kantor distrik.
Demas Elopere
Distrik Taelarek, Kampung Yoman Weyak
Diduga merusak mobil dinas Wakil Bupati dengan rantai, memecahkan kaca, dan membawa senjata tajam jenis sangkur.
Yulius Huby
Distrik Musalfak, Kampung Musalfak
Diduga mengejar Wakil Bupati sambil membawa besi sepanjang kurang lebih satu meter.
Yawatinus Tabuni
Distrik Tagime, Kampung Yambapura (Eks Kepala Kampung)
Diduga mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor dan hendak melakukan tindakan kekerasan.

joSSer
( Wakil Pimred )