Jakarta, JSNews – 11 Januari 2026 — Organisasi masyarakat Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) secara resmi melaksanakan Pembaretan Satgas Bang Japar Angkatan I Tahun 2026 di Lapangan Utama, depan Gedung Nyi Ageng Serang, Komplek BUPERTA Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara sekaligus awal pengabdian para Satgas di tengah masyarakat.

Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris, memimpin langsung prosesi pembaretan. Dalam amanatnya, Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta menegaskan bahwa baret bukan sekadar simbol kelulusan, melainkan tanda amanah, kedisiplinan, dan kesiapan moral untuk mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara.

“Pembaretan ini bukan akhir dari latihan, tetapi awal dari pengabdian. Satgas Bang Japar harus siap berbuat, bermanfaat, dan bermartabat. Kuat dalam disiplin, teguh dalam nilai, santun dalam sikap, dan nyata dalam kebermanfaatan,” tegas Fahira idris di sela-sela pembaretan.

Selama tiga hari dua malam, para peserta Diklat ditempa melalui materi Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Kepemimpinan, sikap dan perilaku Satgas di lapangan, serta Peraturan Baris-Berbaris (PBB). Mereka dibekali nilai-nilai inti bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan bela negara—bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral, sosial, dan kemasyarakatan.

Senator Jakarta ini menekankan bahwa Satgas Bang Japar bukan pasukan untuk gagah-gagahan, melainkan barisan pengabdian yang beradab.

“Ketegasan Satgas adalah untuk melindungi dan melayani. Keberanian untuk menegakkan kebenaran, bukan mencari sorotan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Fahira Idris juga menegaskan etika Satgas di lapangan yakni: menjunjung tinggi hukum, menghormati kearifan lokal, serta berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Satgas diminta menjadi pelopor bantuan saat terjadi musibah, menjaga ketertiban lingkungan, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, dan selalu bertindak dalam satu komando organisasi.

“Bang Japar berdiri untuk berbuat dan memberi manfaat. Satgas harus hadir di tengah masyarakat. Jadilah sahabat masyarakat, jembatan kolaborasi, dan benteng persatuan,” tambahnya.

Pembaretan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Milad ke-9 Bang Japar. Memasuki fase menuju satu dekade, Bang Japar menegaskan arah gerak organisasi: konsisten pada nilai, disiplin pada komando, dan maksimal dalam kebermanfaatan sosial.

Dengan pembaretan ini, para Satgas Angkatan I Tahun 2026 dinyatakan siap bertugas. Mereka diharapkan menjadi insan-insan Bang Japar yang berakhlak, berintegritas, loyal pada organisasi, setia pada NKRI, serta mampu menghadirkan solusi dan rasa aman di tengah masyarakat.#

Jakarta —JSNews

Dalam rangka penguatan struktur organisasi dan optimalisasi kinerja kelembagaan, Ketua LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta, Neville Matulessy, menyusun kembali kepengurusan DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Kegiatan penyusunan kepengurusan tersebut dilakukan melalui silaturahmi yang dilaksanakan di LSM HARIMAU, Jalan Gorontalo No. 17, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kantor sekretariat DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi internal organisasi guna memastikan roda organisasi berjalan lebih solid, profesional, dan efektif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, advokasi, serta pendampingan hukum kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Dalam susunan kepengurusan yang ditetapkan, Riswanto, S.H., M.H. dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC LSM HARIMAU Jakarta Utara, didampingi oleh Bari, S.H., M.H. sebagai Sekretaris. Sementara itu, Bidang Litigasi dipercayakan kepada Joko, S.H., yang diharapkan dapat memperkuat peran advokasi dan penanganan perkara hukum secara profesional dan berintegritas.

Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville Matulessy, menegaskan bahwa penyusunan kembali kepengurusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, memperjelas tugas dan fungsi pengurus, serta memperkuat komitmen LSM HARIMAU dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Dengan ditetapkannya kantor sekretariat DPC Jakarta Utara dan terbentuknya kepengurusan baru, LSM HARIMAU diharapkan semakin solid, responsif, dan mampu menjadi mitra strategis masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan sosial.

Wamena –JSNews

Jumat 09/01/2026
Aksi unjuk rasa yang awalnya diklaim sebagai demonstrasi damai oleh Asosiasi 328 Kepala Kampung se-Kabupaten Jayawijaya berakhir ricuh dan membahayakan keselamatan Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, di halaman Kantor Bupati Jayawijaya.
Aksi tersebut dipicu tuntutan terkait pergantian 328 kepala kampung dan telah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya. Massa mulai berkumpul di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Menara Salib Wamena, sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Jayawijaya.

Situasi mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke halaman kantor bupati meski pintu pagar masih tertutup. Aparat keamanan menutup akses masuk karena sebagian massa diketahui membawa senjata tajam seperti parang, panah, besi, dan benda berbahaya lainnya.
Upaya Wakil Bupati agar dilakukan penyitaan senjata tajam demi menjaga ketertiban tidak diindahkan. Massa justru menerobos barikade aparat dan masuk ke area kantor.
Ketegangan meningkat saat Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah dan jajaran OPD bersiap menerima aspirasi. Saat Wakil Bupati menyampaikan tanggapan, sejumlah massa melakukan interupsi keras, melontarkan kata-kata provokatif, hingga mendekati pejabat daerah secara agresif.
Kondisi berubah tak terkendali ketika massa menyerobot Wakil Bupati dan staf. Wakil Bupati terpaksa menyelamatkan diri melalui tangga darurat dan bersembunyi di lantai tiga gedung kantor bupati. Massa dilaporkan melakukan pelemparan batu, membawa senjata tajam, serta merusak fasilitas kantor dan mobil dinas Wakil Bupati.
Beberapa kaca pintu dan jendela kantor pecah, sementara kendaraan dinas Wakil Bupati mengalami kerusakan akibat dirantai dan dilempari benda keras.

Wakil Bupati Ungkap Kekecewaan
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap penanganan pengamanan aksi tersebut. Ia menilai aksi yang diklaim damai justru berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam nyawanya.
“Sejak awal diberitahukan bahwa ini aksi damai, tetapi faktanya massa membawa batu, rantai, parang, dan benda berbahaya. Ini jelas bukan demonstrasi damai,” ujarnya.
Ronny mengaku telah berulang kali meminta aparat kepolisian melakukan pemeriksaan ketat terhadap massa aksi. Namun, permintaan tersebut dinilainya tidak dijalankan maksimal.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali agar senjata tajam disaring. Tapi massa tetap masuk tanpa pemeriksaan yang ketat,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya perlindungan saat situasi memanas. Menurutnya, aparat kepolisian berada cukup jauh dari posisinya, berbeda dengan pengamanan demonstrasi lainnya.
“Massa mengejar sampai ke dalam gedung. Saya harus menyelamatkan diri dan bersembunyi. Saat itu tidak ada pengamanan melekat,” ungkapnya.

Minta Mabes Polri Ambil Alih
Ronny menyebut hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait penanganan hukum atas insiden tersebut. Ia menilai kasus ini terkesan dibiarkan meski menyangkut ancaman terhadap kepala daerah.
“Atas nama wibawa negara, saya meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini. Jika kepala daerah saja tidak bisa dilindungi di kantor pemerintahan, ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Terkait tuntutan pergantian kepala kampung, Ronny menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni didasarkan pada evaluasi kinerja dan upaya memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Pergantian kepala kampung bukan warisan turun-temurun. Itu berdasarkan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan dana desa,” jelasnya.

Setelah situasi relatif kondusif, Wakil Bupati dan staf akhirnya dievakuasi oleh aparat kepolisian menuju kediamannya.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku aksi anarkis dan kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sejumlah nama disebut sebagai terduga pelaku dalam aksi anarkis tersebut:
Warto Yikwa
Distrik Molagalome, Kampung Ukwa (Eks Kepala Kampung)
Diduga menantang dan mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor serta sebelumnya terlibat pembakaran gapura kantor distrik.
Demas Elopere
Distrik Taelarek, Kampung Yoman Weyak
Diduga merusak mobil dinas Wakil Bupati dengan rantai, memecahkan kaca, dan membawa senjata tajam jenis sangkur.
Yulius Huby
Distrik Musalfak, Kampung Musalfak
Diduga mengejar Wakil Bupati sambil membawa besi sepanjang kurang lebih satu meter.
Yawatinus Tabuni
Distrik Tagime, Kampung Yambapura (Eks Kepala Kampung)
Diduga mengejar Wakil Bupati hingga ke dalam kantor dan hendak melakukan tindakan kekerasan.

joSSer
( Wakil Pimred )

Jakarta Timur -JSNews

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dalam kegiatan peninjauan Taman Gapura Muka Cakung yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Selasa (6/01/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pembangunan taman seluas sekitar 1.500 meter persegi yang berada di kawasan dengan arus lalu lintas padat.

Kehadiran taman tersebut dinilai mampu menghadirkan ruang terbuka hijau yang representatif sekaligus nyaman bagi masyarakat sekitar.

Peninjauan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Gubernur Pramono menyebut, taman yang dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut telah tertata dengan baik dan siap dimanfaatkan warga.

“Pagi ini saya senang melihat perkembangan taman ini. Saya sengaja melihat pohon tabebuya yang dulu saya tanam dan sekarang sudah tumbuh besar. Taman ini sudah dibuat dengan baik dan kini bisa dinikmati masyarakat. Inilah harapan kita bersama, menghadirkan ruang hijau publik di Jakarta,” ujar Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur bersama Wali Kota Munjirin juga menerima berbagai masukan dari warga terkait kebutuhan fasilitas tambahan, mengingat lokasi taman berada di tepi jalan utama dengan intensitas lalu lintas yang cukup tinggi.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melengkapi taman dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti pelican crossing, penerangan, toilet umum, serta akses Wi-Fi gratis guna menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung.

“Biasanya kalau bertemu langsung dengan masyarakat pasti ada aspirasi. Ada tiga permintaan utama, yakni Wi-Fi, toilet, dan penerangan. Insyaallah akan kami penuhi.

Selain itu, akan dibuatkan pelican crossing agar masyarakat bisa menyeberang dengan aman,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area taman sebagai langkah peningkatan keamanan, terutama karena taman tersebut banyak dimanfaatkan anak-anak untuk bermain.

“Saya juga mendapat informasi dari Kepala Dinas Kominfotik, nantinya di sini akan dipasang CCTV agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Kartika, warga Kecamatan Cakung, mengaku bersyukur dengan hadirnya Taman Gapura Muka Cakung. Menurutnya, taman tersebut menjadi solusi ruang bermain dan rekreasi bagi warga di tengah padatnya permukiman.

“Senang sekali, sekarang bisa mengajak anak bermain tanpa harus jauh dari rumah dan tetap bisa diawasi,” ujarnya.

Sumber : MIO Indonesia PD Jakarta Timur

Reporter :

Jakarta – JSNews

Forum Lintas Ormas (FLO) Provinsi DKI Jakarta hari ini (5/1) bersilaturahmi dengan Wakil Ketua MPR RI DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA di Ruang Pimpinan Rapat Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan Jakarta.
.
Kehadiran Ketua Umum FLO Provinsi DKI Jakarta Ir. H. Juaini Yusuf, MM beserta Dewan Pembina FLO Provinsi DKI Jakarta Hj. Fahira Idris yang di wakili Bang Musa Marasabessy dan Bang Muhammad Hamim dari Bang Japar, serta Perwakilan Kemendagri dan Para Pengurus FLO Provinsi DKI Jakarta diantaranya Bang M. Supriyadi Kembang Latar, Pak Haji Edi LDII, Jihan GANA, Yudistira Satkar Ulama, Bang Ngadio Senkom, Bang Jeremi Satria Banten, Mpok Bonet BPPKB Banten, Mpok Erna FPMM, dan lain-lainnya.
.
Kehadiran FLO Provinsi DKI Jakarta yaitu silaturahmi kebangsaan Ormas di Jakarta sekaligus meminta kesediaan Bapak Wakil Ketua MPR RI DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA untuk menjadi Dewan Pembina FLO Provinsi DKI Jakarta.
.
Alhamdulillah, DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA bersedia menjadi Dewan Pembina FLO Provinsi DKI Jakarta.
.
Kabar baik itu sampai kepada Ibu Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur dan berbahagia kepada jajaran Pengurus FLO Provinsi DKI Jakarta, akhirnya Bapak Wakil Ketua MPR RI DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA berkenan bersama-sama membina di FLO Provinsi DKI Jakarta. Semoga langkah awal Tahun 2026 yang baik ini, membuat Ormas di Jakarta makin rukun, akur, solid untuk sama-sama membangun Jakarta. Sekali lagi, terima kasih dan selamat kepada Bapak Wakil Ketua MPR RI DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA, semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Aamiin”, ujar Fahira Idris dalam Keterangannya.

Jakarta —JSNews

Rabu, 31 Desember 2025
Kebijakan Mabes Polri yang melarang penggunaan kembang api pada perayaan Tahun Baru 2025, sebagaimana diumumkan dalam konferensi pers nasional pada 23 Desember 2025, dinilai perlu dikaji ulang. Penilaian ini didasarkan pada aspek proporsionalitas kebijakan, perlindungan kebebasan sipil, serta konsistensi hukum dalam praktik negara demokratis.
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah DKI Jakarta menilai, meskipun alasan keamanan dan empati terhadap korban bencana patut diapresiasi, penerapan larangan secara menyeluruh tanpa diferensiasi berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola kebijakan publik.
Dari sisi kebebasan masyarakat, perayaan tahun baru dengan kembang api merupakan bagian dari ekspresi sosial dan budaya yang telah lama hidup dan diterima secara luas. Pelarangan total dinilai berpotensi membatasi hak masyarakat untuk mengekspresikan kegembiraan secara sah, selama tidak melanggar hukum maupun standar keselamatan. Dalam negara demokratis, pembatasan hak publik semestinya dilakukan secara terukur, berbasis risiko, dan tidak menggunakan pendekatan larangan mutlak.
Dari perspektif hukum, kebijakan larangan berskala nasional tanpa dasar hukum yang kuat pada tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah berpotensi menimbulkan ambigu hukum. Kebijakan tersebut dinilai lebih menyerupai imbauan moral yang dipaksakan menjadi larangan, sehingga rawan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di daerah. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan antara wilayah yang menerapkan penertiban ketat dan wilayah yang lebih longgar, yang pada akhirnya berpotensi menggerus wibawa hukum.
Terkait aspek keamanan dan ketertiban, BEM PTNU DKI menilai persoalan utama tidak terletak pada kembang api sebagai objek, melainkan pada lemahnya pengawasan, sistem perizinan, serta standar keselamatan. Alih-alih melarang secara total, Polri dinilai lebih tepat jika memperkuat mekanisme pengendalian, seperti pembatasan waktu dan lokasi, klasifikasi jenis kembang api, serta peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan penyelenggara. Pendekatan ini dinilai lebih edukatif dan preventif dibandingkan pendekatan represif.
Selain itu, kebijakan larangan tersebut juga berdampak langsung pada sektor ekonomi kecil, khususnya pedagang kembang api musiman dan pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan pada momentum pergantian tahun. Larangan yang diterapkan secara mendadak tanpa skema solusi alternatif dinilai mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat kecil, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Di sisi lain, BEM PTNU DKI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung yang memilih pendekatan imbauan dan pengendalian, bukan larangan mutlak. Dalam konferensi pers pada 22 Desember 2025, Pemprov DKI menekankan pendekatan empati, keamanan, dan ketertiban melalui ajakan moral kepada masyarakat. Pemerintah provinsi juga menyediakan alternatif perayaan berupa atraksi drone di delapan titik di Jakarta, sehingga masyarakat tetap dapat merayakan pergantian tahun tanpa menghilangkan sepenuhnya tradisi sosial yang telah mengakar.
Dalam pandangan BEM PTNU DKI Jakarta, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berangkat dari niat baik, tetapi juga menjunjung prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Negara diharapkan hadir sebagai pengatur yang adil dan rasional, bukan semata sebagai pembatas, agar nilai keamanan, kebebasan, dan keadilan sosial dapat berjalan secara seimbang dalam kehidupan demokrasi.
M. Ridho Malik Ibrahim
Bidang Kajian dan Isu Strategis
BEM PTNU Wilayah DKI Jakarta

joSSer
( Wakil Pimred )

Jsnews || Jakarta, 26 Desember 2025 – Lions Club Jakarta pada hari Jumat (26/12) sekitar pukul 09.00 WIB telah melaksanakan Rapat Reguler Meeting (RM) bulanan di lokasi Jl. Raya Jatiwaringin. Rapat ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap bulan untuk mengevaluasi program dan merencanakan kegiatan kemanusiaan mendatang.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting club, antara lain Henny Anggraeni (Presiden LCJC Monas Entrepreneur), Rika Rachmawati (Sekretaris Club), Andi Nilawati Bau Rifat (Bendahara Club), Ir. Agung Karang (Membership Chairperson), HR. Bambang Tutuko, Ph.D (Membership Chairperson), dan Linda Rheins (IPP Lion Club).

Melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Ir. Agung Karang menyampaikan bahwa Lions Club Internasional adalah organisasi sosial kemanusiaan terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 juta anggota yang tersebar di lebih dari 200 negara – bahkan lebih banyak dari negara-negara anggota PBB. Hal ini menjadikan Lions Club selalu diundang hadir dalam rapat-rapat PBB.

Nama “Lions” sendiri merupakan singkatan dari Liberty, Intelligence, Our, Nation’s, Safety, sedangkan logo club memiliki makna: sisi kiri melambangkan kebanggan terhadap masa lalu, dan sisi kanan menggambarkan keyakinan menghadapi masa depan.

Serang – Pemerintah Provinsi Banten menggelar Anugerah Patuh Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang konsisten dan taat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (23/12/2025), dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, jajaran Forkopimda, Tim Pembina Samsat Provinsi Banten, serta mitra perbankan.

Anugerah Patuh Pajak 2025 merupakan tindak lanjut dari evaluasi Program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 dan 286 Tahun 2025. Program tersebut berlangsung sejak 10 April hingga 31 Oktober 2025 dan dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Banten, tunggakan pajak kendaraan bermotor pada periode 2020–2024 tercatat mencapai 2.376.322 unit kendaraan. Melalui program bebas denda, Pemprov Banten berhasil menurunkan tunggakan sebanyak 858.966 unit kendaraan dengan total penerimaan pajak mencapai Rp300,66 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, mengatakan Anugerah Patuh Pajak merupakan bentuk apresiasi nyata pemerintah kepada masyarakat yang menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.
“Anugerah Patuh Pajak 2025 merupakan bentuk penghargaan atas kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan ini berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Berly.

Menurutnya, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Provinsi Banten.

“Melalui Anugerah Patuh Pajak 2025, kami mengapresiasi masyarakat yang konsisten dan patuh, sekaligus mengajak seluruh wajib pajak untuk membangun budaya taat pajak bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak harus lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan.

“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menghadirkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Melalui Anugerah Patuh Pajak 2025, kami ingin menumbuhkan budaya taat pajak yang berkelanjutan,” kata Andra Soni.
Dalam Anugerah Patuh Pajak 2025, Pemprov Banten menerapkan dua skema apresiasi. Skema pertama melalui pemeringkatan kepatuhan wajib pajak selama lima tahun berturut-turut (2020–2024).

Sebanyak 48 wajib pajak terpilih menerima penghargaan berupa 16 unit sepeda motor, 16 unit lemari es, dan 16 unit telepon genggam.
Skema kedua dilakukan melalui pengundian wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada periode 24 November hingga 20 Desember 2025 di 12 UPTD Bapenda se-Provinsi Banten. Program ini diikuti 183.371 unit kendaraan, terdiri dari 124.733 kendaraan roda dua dan 58.638 kendaraan roda empat.

Adapun hadiah undian yang disiapkan antara lain tiga paket umrah, lemari es, sepeda gunung, televisi, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Seluruh proses pengundian disiarkan secara langsung sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Banten juga menyerahkan penghargaan kepada mitra strategis yang dinilai berkontribusi aktif dalam mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah di Provinsi Banten.

Melalui Anugerah Patuh Pajak 2025, Pemerintah Provinsi Banten berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis demi mewujudkan Banten yang maju dan berkelanjutan.

Kota Bekasi -JSNews

Ikatan Keluarga Alu

Selasa 23/12/2025
mni Lemhannas (IKAL Lemhannas) resmi melantik pengurus Koordinator Wilayah Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang (BEKAPURWASUKA), pada Sabtu (20/12/2025) di Graha Hartika Wulansari, Kota Bekasi. Terpilih sebagai Ketua Korwil BEKAPURWASUKA Adalah Dr. Ir. Edy Susanto, ST., M.M., IPU., ASEAN. Eng.,APEC., Eng., CAT-A.

Berdasarkan Surat Keputusan DPD IKAL-LEMHANNAS PROPINSI JAWA BARAT Nomor SKEP.06./DPD IKAL-LEMHANNAS/JBR/XII/2025 Tanggal: 15 Desember 2025 berikut SUSUNAN KEPENGURUSAN KOORDINATOR WILAYAH BEKAPURWASUKA DPD IKAL LEMHANNAS PROVINSI JAWA BARAT Periode 2025-2028

A. DEWAN PEMBINA
WALIKOTA Kota Bekasi, BUPATI Kabupaten Bekasi, BUPATI Kabupaten Purwakarta, BUPATI Kabupaten Subang, BUPATI Kabupaten Karawang, KAPOLRES: Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, KEPALA BADAN KESBANGPOL: Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.

B. DEWAN PENASEHAT
Romi Gozali Rukmawijaya, S.H., M.M., AAAIK (PPRA 53)., Dr. Capt. Marcellus Jayawibawa, S.Sit., M.Mar., M.H (TOT TAPLAI I-22)., Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc (PPRA 64)., Laksamana Pertama TNI Dr. M. Ikhwan Syahtaria, ST., SE., M.M (TAPLAI II – 20)., Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si (Wakil Walikota Bekasi / PPNK), Brigjen Pol (Purn) Dr (Cand) Dra. Hj. Nur Afiah, MH (PPRA 45)

C. PENGURUS HARIAN
KETUA KORWIL : Dr. Ir. Edy Susanto, ST., M.M., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng., CAT-A (PPNK 196-24)., WAKIL KETUA I : Dr. Rahman Tanjung, SE., M.M (TOT TAPLAI -21, WAKIL KETUA II: Deden Bahtiar Rifa’i, S.Pd., M.Si (PPNK 152-22), SEKRETARIS : Dr. Maria Francisca Mulyadi, S.H., S.E., M.Kn., C.EML (PPNK 196-24)., WAKIL SEKRETARIS : Solihin, S.E., M.Pd (TOT TAPLA II – 20), BENDAHARA : Dr. Nurul Fahimah, S.Pd., M Si (TOT TAPLAI I-24). WAKIL BENDAHARA: Utami Geminastiti, S.Pd., Gr., M.Pd (TAPLAI 1-22).

BIDANG-BIDANG :
a. Bidang Organisasi Ketua: Dr. Pauzan Haryono, M.Pd (TOT TAPLAI III – 23)., Wakil Ketua : Lina Jazuli, S.Keb, SKM, M.M (TOT TAPLAI X-21)
b. Bidang Humas, Publikasi & Dokumentasi Ketua : Rizky Muhamad Subagja, S.Pd.Gr., M.Tr.IP (TOT TAPLAI – 21). Wakil Ketua : Aris Riswandi Sanusi, S.Pd., M.Pd (TAPLAI 1-24).
c. Bidang Kekeluargaan & Pengabdian Ketua : Jumawan, SE., M.M (TAPLAI III – 24)., Wakil Ketua: Mulyana, ST (TAPLAI II – 21).
d. Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Ketua: Dr. Raden Gunawan, M.A (PPNK 196-24)., Wakil Ketua : Fitri Silvia Sofyan, S.Pd., M.Pd (TAPLAI IV – 23).
e. Bidang Advokasi Hukum Ketua : KRT. H. Styo Anugrah Perkasa, S.H., M.H., CLA (TAPLAI I – 23)., Wakil Ketua : Diyan Setiyawati Towikromo, S.H (TAPLAI IX – 16).
f. Bidang Parekraf & Dunia Usaha Ketua: Rosid Hidayat, SH (TAPLAI V – 23). Wakil Ketua : Tri Sumono (TOT TAPLAI II – 20).
g. Bidang Kerjasama Instansi Pemerintah Daerah & Perguruan Tinggi Ketua: Wahyu Nugroho Pratomo, S.T., M.M (TAPLAI – 24)., Wakil Ketua: Ahmad Khulaemi, M.Pd (TOT TAPLAI VI – 20)
h. Bidang Pengkajian, Penelitian & Pengembangan Ketua: Dr. Yogi Nugraha, M.Pd (TAPLAI II – 22), Wakil Ketua : Janfrido M. Siahaan, ST., M.Pd (TOT TAPLAI – 21)

D. KORDINATOR PERWAKILAN DAERAH
Kota Bekasi: Dr. Gunawan Franz (PPNK 196 -24)., Kabupaten Bekasi : Solihin, S.E., M.Pd (TOT TAPLAI II – 20)., Kabupaten Karawang : Ainur Alam Budi Utomo, S.Pd.I., M.Si., M.Pd (TOT TAPLAI II – 22)., Kabupaten Purwakarta : Hedi Hidayat (TOT TAPLAI – 21)., Kabupaten Subang : Wisnu Adam Alfiqri (TAPLAI I – 24).

joSSer
( Wakil Pimred )

JSNews || Putri Dari Pasangan Denis Saputra dan Maya Maryana Dirayakan dengan bersamaan di Rawadas Pondok kopi Jakarta Timur.

De Tisha Adinda Yanis Genap berusia 5 tahun dan Adiknya Riva Nia Al Zeena Yanis Genap Berusia 1 Tahun.

Acara Ulang Tahun Minggu 21/12/2025
Di hadiri oleh teman dan sanak Saudara
Serta Hiburan Sulap Bersama Pak Tarno Kw membuat Pesta Ulang Tahun bertanah Meriah.

“Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di acara ulang tahun De Tisha Adinda Yanis yang Ke 5 tahun dan Riva Nia Al Zeena Yanis yang ke 1 tahun Semoga Panjang umur sehat selalu menjadi anak yang pintar dan selalu sayang ada orang tua
Ucap Pak Tarno Kw 212