Jakarta,JSNews.com

Selasa 5 gustus 2025 Menjelang HUT RI ke-80, masyarakat diingatkan untuk menjunjung tinggi Bendera Merah Putih sebagai simbol resmi negara. Fenomena pengibaran bendera One Piece atau simbol budaya pop lainnya dinilai tidak menghormati nilai-nilai kebangsaan.

UU No. 24 Tahun 2009 menegaskan bahwa Bendera Merah Putih wajib dikibarkan pada momen nasional. Menggantinya dengan simbol lain dianggap melecehkan sejarah perjuangan bangsa.

“Bendera Merah Putih bukan sekadar kain, tapi warisan perjuangan dan identitas bangsa,” tegas Wahyu Al Fajri, Direktur Tawassuth.

Ia juga mengutip kaidah ushul fiqh: “Tasharruful imam ‘ala ra’iyyatihi manuthun bil maslahah”, artinya: kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. “Menjaga simbol negara adalah bagian dari menjaga maslahat bersama.”

Tawassuth mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengibarkan Merah Putih dengan bangga, serta mengedepankan simbol-simbol kebangsaan di ruang publik. Mari jaga martabat bangsa dengan menghormati apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita.

Wahyu juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh tren yang mengaburkan identitas kebangsaan. “Kita boleh menikmati hiburan, tapi jangan sampai mengorbankan kehormatan simbol negara hanya demi viral atau lucu-lucuan,” ujarnya.

Dengan semangat kemerdekaan, mari tegakkan nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila. Jangan biarkan simbol hiburan menggantikan kehormatan Merah Putih.

joSSer
( Wakil Pimpred )

JAKARTA
JSNewa.com
Jumat 18/07/2025
Bertempat di Gedung BRIN Gatot Subroto Jakarta Selatan, pada tanggal 17 Juli 2025 diselanggarakan Internasional Symposium: Indonesia‘s Environmental Impact Assessment National Database Development Project to Contribute to a New Industrial Model. Inilah simposium yang bukan hanya menambah wawasan kita, tapi juga bernilai lebih terhadap masa depan kita semua. Sebuah kolaborasi langka antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Universitas Waseda Jepang, Lexer Research, Green CPS dan IJBNet.

Acara dIbuka oleh Dr. Himma Firdaus (Plt. Kepala PR Teknologi Pengujian dan Standar OREM) mewakili Kepala BRIN yang menyampaikan bahwa Kepala BRIN menyambut baik acara ini juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan inisiatif penting ini. Kolaborasi antara BRIN, Universitas Waseda, Lexer Research, Green CPS Council, dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait merupakan langkah konkret dalam membangun fondasi berbasis sains dan teknologi bagi kebijakan perubahan iklim Indonesia.

Lebih lanjut Dr. Himma menyampaikan bahwa Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Untuk mewujudkan tujuan ini dibutuhkan data yang akurat, metodologi yang andal, dan kolaborasi yang kuat. Pengembangan basis data jejak karbon untuk produk dan metode penghitungan harga karbon akan menjadi fondasi penting bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Himma juga berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil, serta semakin mempererat kemitraan kami dengan mitra-mitra Jepang. Akhirnya, mari kita bahu-membahu mendukung inisiatif ini demi Indonesia yang rendah karbon, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Sementara itu Dr. Masahiro Nakamura, CEO Lexar Research dan Ketua Green CPS Council, memberikan presentasi tentang GX/DX sebagai strategi teknologi untuk memajukan kecanggihan industri domestik Indonesia. Beliau memperkenalkan sistem yang menggunakan sistem siber-fisik untuk meng-cyberisasi sistem bisnis dan menggabungkan sistem penginderaan seperti IoT untuk menghitung Jejak Karbon secara otomatis menggunakan data primer. Beliau juga memperkenalkan model bisnis yang memanfaatkan GX/DX untuk mempromosikan sistem e-Power Turbin Gas Mikro yang baru dikembangkan ke seluruh Indonesia. Beliau memaparkan metode untuk mewujudkan masyarakat energi berkelanjutan dengan menggunakan minyak kelapa mentah (CCO) yang diproduksi di Indonesia.

Simposium ini menginisiasi pentingnya kerjasama internasional untuk membuat program basis data jejak karbon ( Carbon Footprint) dan metode penetapan harga karbon untuk sektor utama seperti mineral, energi, pertanian, dan otomotif. Dengan menerapkan teknologi DX/GX, inisiatif ini akan menyiapkan sistem pemantauan emisi gas rumah kaca (GHG) di seluruh produksi, konsumsi, dan pembuangan.

Simposium sangat fokus pada model industri baru, memakai basis data yang dikembangkan, yang bertujuan membangun platform kolaboratif bagi industri, pemerintah, akademisi, dan warga negara untuk mendukung target  net zero karbon (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

Acara berlangsung secara hibrid, sebagian peserta di Gedung BRIN dan ada yang mengikuti pada aplikasi Zoom. Peserta dengan antusias tinggi mengikuti acara ini. Mereka berharap selesai acara ini ada tindaklanjut yang bisa mewujudkan materi yang sudah disampaikan oleh para pakar dalam simposium ini. Antara lain Prof. Norihiro Itsubo, Universitas Waseda, Jepang dan juga Prof (Riset) Irhan Febijanto, Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan
Penilaian Daur Hidup – BRIN, Indonesia.

Dilanjutkan penyampaian materi dan sambutan oleh pakar lainnya Dr. Kiyotaka Tahara, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Jepang. Kemudian dimoderatori oleh Dr. Salim Mustofa – Peneliti Senior BRIN / Sekjen IJBNet tampil: Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc, Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, yang diwakili oleh Ibu Gita Lestari,  Wakil Kepala Biro Perencanaan. Mr. Takayuki Shigematsu, First Secretary (Attaché for Environment and Climate), Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dr. Masahiro Nakamura, CEO Lexer Research / Ketua Green CPS, Jepang. Dr. Wahyu Marjaka, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH RI. Mr. Takahiro Matsuo, Deputy Director Global Environmental Affairs Office, GX Policy Group, METI, Jepang Ms. Haruki Yada, Assistant Manager Environmental Policy Division, GX Policy Group, METI, Jepang. Kemudian tanya jawab dan istirahat.

Pada sesi ke-2 dengan tetap dimoderatori oleh Dr. Salim Mustofa, tampil: Andi Rizaldi, S.T., M.M., Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri., Kementerian Perindustrian RI, diwakili oleh Apit Pria Nugraha Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Edwin Hartanto, S.E., M.A., CFP, Kepala Unit Pengembangan Carbon, IDX Carbon, Indonesia, M. Yamin, Direktorat Keuangan Berkelanjutan (DUKB), Departemen  Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (DSKT) OJK, Indonesia dan terakhir Jessica Hanafi, Ph.D, Founder, PT Life Cycle Indonesia.

Penutup Dr. Masahiro Nakamura dan Dr. Salim Mustofa (Peneliti Senior BRIN dan Sekjen IJBNet) dalam bagian penutup menyampaikan usulan dibentukan konsorsium baru Indonesia – Jepang untuk pengembangan Database LCA Nasional Indonesia, yang beranggotakan Universitas Waseda, Lexer Research, dan AIST dari pihak Jepang, dan beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti BRIN, KLH, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, OJK, IDX Carbon, IJBNet dan pihak lainnya dari pihak Indonesia. Selain itu, Dr. Nakamura juga sangat berharap peran BRIN bersama IJBNet sebagai mediator dan penggerak utama antara pihak Jepang dan pihak Indonesia di dalam pengembangan database LCA ini. Semoga.

joSSer
( wakil Pimpred )

Jakarta
JSNews.com
13/07/2025
Sebanyak 571 ribu penerima bansos terindikasi terlibat judi online. Direktur Tawassuth, Wahyu Al Fajri, menyebut ini bukan sekadar salah sasaran, tapi mafsadah sosial yang merusak tatanan keadilan dan moral publik.

“Al-ashlu fil amwal ‘adam al-tasharruf illa bi haqqihā”
(Harta publik tidak boleh digunakan kecuali dengan cara yang benar).

Menurut Wahyu, jika negara membiarkan dana bansos mengalir ke pelaku judi, maka itu pelanggaran terhadap prinsip maslahat dan amanah publik. Ia mengingatkan:
“Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”
(Mencegah kerusakan harus diutamakan dibanding meraih manfaat).

Pemerintah diminta segera audit dan bersih-bersih data penerima, melibatkan Kemensos, PPATK, dan aparat penegak hukum. Kebijakan negara, katanya, harus berlandaskan pada maslahat rakyat — bukan malah membiayai perilaku destruktif.

“Dana rakyat bukan untuk judi, tapi untuk hidup yang lebih layak.” Tegasnya !

joSSer
( Wakil Pimpred )

JAKARTA |JSNews

Ketua umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan akhirnya angkat bicara atas insiden yang terjadi terhadap kedua anggotanya di Paniis Mandirancan Kuningan Jawa Barat.

Dia mengatakan kedua anggotanya itu benar adanya sebagai ketua kordinator wilayah (korwil) dan wakil ketua korwilnya di Kuningan Provinsi Jawa Barat. Mereka mengalami pengeroyokan oleh sekelompok orang yang mengaku dari anggota ormas Al Jabar dan anggota XTC (Exalt To Coitus) ormas otomotif Kuningan. Peristiwa na’as itu terjadi pada hari Kamis (5/6/2025) kemarin, sekitar pukul 20.55 wib.

“Luka-luka akibat pengeroyokannya cukup serius ya, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kepolisian Polres Kuningan harus segera mengambil tindakan tegas untuk menangkap para pelaku yang sudah terindikasi nama serta alamatnya. ‘Ucap Opan melalui keterangan Pers nya di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Zaky saat ini kata Opan harus mendapatkan perawatan cukup serius di rumah sakit (RS) Ciremai Cirebon. Kondisi Zaky pasca pengeroyokan mengalami ketidakstabilan akibat pukulan, tendangan serta bagelan benda tumpul dikepalanya.

“Semalam kami di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mendapatkan informasi bahwa Zaky harus dilarikan kerumah sakit Ciremai untuk pemeriksaan intensif. “Jelas Opan.

Untuk itu lanjut dia, DPP FWJ Indonesia akan mengambil langkah cepat dan terukur hingga proses hukum para pelakunya segera ditindak tegas.

“Kejadian yang menimpa kedua anggota kami di Kuningan Jawa Barat atas nama Irwan Fauzi dan Zaky merupakan peristiwa berdarah yang dilakukan para pelaku dari oknum ormas Al Jabar. Ini harus di proses serius oleh Kepolisian Polres Kuningan Polda Jawa Barat. “Tegasnya.

Berdasarkan Laporan Kepolisian yang diterimanya, Opan meminta penyidik segera menerapkan Pasal 170 ayat (2) KUHP Pidana, dimana pelaku pengeroyokan dijerat hukuman penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Sebelumnya diketahui, insiden berdarah yang terjadi di Terminal Paniis Mandirancan Kuningan Jawa Barat merupakan dendam pribadi antara Zaky (korban) dengan Hadi alias Kokong (pelaku). Zaky pernah diminta warga Paniis untuk menggerebek Kokong yang kerap mengedarkan obat terlarang dan obat-obatan jenis tipe G, hingga usaha Hadi alias Kokong tutup total.

Kalah adu argumentasi dengan Zaky, pelaku kemudian balik kanan, namun berselang 10 menit, Hadi alias Kokong (pelaku) kembali datang dengan sekelompok preman berjumlah 15 orang yang mengaku dari ormas Al Jabar dan XTC (Exalt To Coitus) Kuningan.

Tanpa basa-basi, Kokong bersama kawanan premannya langsung mengeroyok habis-habisan Zaky. Melihat wakilnya dikeroyok hingga tak berdaya, Irwan Fauzi ketua FWJ Indonesia korwil kuningan langsung melerainya. Namun na’as, justru Irwan juga digiring dan dijadikan bola tendangan, pukulan bahkan bagelan benda tumpul hingga babak belur dan berlumur darah.

Hingga berita ini diturunkan, Kepolisian Polres Kuningan maupun Polda Jabar belum memberikan tanggapan apapun.[]

Jakarta.JSNews

Selasa 20/05/2025
Event Akbar berskala Nasional bertajuk “Kebangkitan Maritim Nusantara” yang diselenggarakan oleh Art Market Exibition 2025 diselenggarakan pada Selasa 20 Mei 2025, di Gedung Musium Maritim Indonesia, berlangsung khidmat dan penuh sambutan antusias dari para pelaku seni rupa Nasional.

Acara diawali dengan seremony Palang Pintu yang mengangkat Kebudayaan Khas Betawi, dilanjutkan dengan pengalungan Bunga Kepada Komisaris PT Ancol Cak Lontong, dan beberapa Jajaran pejabat perwakilan dari pihak Pelindo, Jak Lingko, Walikota Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara dan Kodim Jakarta Utara.

Dalam Sambutannya Anung MHD Penanggung jawab acara akbar ini mengapresiasi kinerja dan kehendak yang keras dari Fanny Aminadia Ketua Panitia dari event berskala Nasional ini.

“Persiapan event yang sangat pendek selama 14 hari, dan ini adalah acara pameran pertama buat saya pribadi beserta kawan-kawan panita. Sehingga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari panitia, kami berharap mohon dimaklumi. Dan saya juga menerima saran dan kritik dalam penyelenggaraan acara ini,” Jelas Anung dalam sambutannya.

Anung juga mengapresiasi kerja keras dari para seniman khususnya para pelukis yang sudah meluangkan pikiran energi serta kerja kerasnya, sehingga menghasilkam maha karya besar berupa lukisan-lukisan epic yang menggambarkan realitas dan dinamika potret dunia maritim Nasional.

Anung melanjutkan, Sekitar 25 pelukis Nasional yang sudah berpartisipasi dalam kurun waktu 3 bulan belakangan untuk menciptakan maha karya lukisan-lukisan dengan tema Kebangkitan Maritim Nusantara. Selaras dengan tema yang diangkat oleh Panitia.

“Total Lukisan yang dipamerkan sebanyak 100 Lukisan, semua maha karya ini adalah buah dari pikiran para pelukis-pelukis kebanggan Bangsa, yang semoga Lukisan-lukisan ini bisa diminati oleh seluruh peserta yang hadir dan mau meminang maha karya ini dalam acara lelang,” tegas Anung.

Anung berharap Pemerintah dari tingkat Negara seperti Kementerian, kemudian Gubernur dari Tingkat Provinsi, Walikota Administrasi Jakarta Utara serta PT Pelindo sebagai Pelaku Bisnis Pelabuhan, dapat bersinergi dan mendukung event ini setiap tahunnya. Guna memberikan gagasan-gagasan hebat, ruang untuk kontemplasi dan intropeksi diri bagi kita sebagai bangsa Maritim dalam melihat persoalan kekinian, problematika, kendala dan tantangan dunia maritim Indonesia dimasa depan.

Cak Lontong, selaku Komisaris PT Ancol. Yang juga merupakan sahabat dekat dari para seniman khususnya seni lukis, mengapresiasi kegiatan ini dengan penuh sukacita. Ia berharap untuk event berikutnya juga menghadirkan para pelaku seni dari sektor lain seperti teater musisi dan lainnya. Agar semarak dan gebyar dari acara ini dapat menggema ke seantero nusantara dan dapat diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Yang paling penting adalah acara seperti ini bisa berkelanjutan, dan bisa melibatkan seniman-seniman dari sektor lainnya, kegiatan ini adalah kontribusi yang luar biasa dari penyelenggara untuk kemajuan dan perkembangan dunia maritim Nusantara. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan maritim Nusantara,” tegas Cak Lontong sembari menyelipkan beberapa humor khas stand up comedi.

Bagi masyarakat yang ingin juga hadir dan meminang lukisan-lukisan Epic nan indah sebagai maha karya para pelukis Nasional. Bisa juga menghadiri acara yang dipraksai oleh Art Market Exibition 2025 di Gedung Musium Maritim Indonesia. Hingga sepekan kedepan

joSSer

Jakarta,JSNews

Selasa 20 Mei 2025 Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Ikatan Alumni FKUI (ILUNI FKUI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Senat Mahasiswa FKUI (BEM SM FKUI) menyelenggarakan acara Mimbar Bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI FKUI, Salemba.

Acara ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.30 WIB dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, alumni, serta tokohtokoh penting di bidang pendidikan kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Acara ini merupakan respons atas berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan yang belakangan mendapat kritik keras dari 158 Guru Besar FKUI, yang telah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk Salemba Berseru pada 16 Mei 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan kedokteran, termasuk pendidikan dokter spesialis, serta mengancam kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Bertindak sebagai Pembawa Acara adalah Dr Eko Wahju Tjahjono, yg khusus datang dari Purwokerto, dan Yusuf, mahasiswa tingkat 2 FKUI.

Dalam orasinya, Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes N-TB, SpKP, AAK, selaku Ketua Umum ILUNI FKUI, menegaskan bahwa menjaga kualitas pendidikan kedokteran adalah bentuk perjuangan untuk masa depan bangsa yang sehat dan berkeadilan.

“Hari Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan kita pada semangat Boedi Oetomo yang menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk membangun fondasi kemerdekaan. Hari ini, kita butuh semangat kebangkitan yang sama, untuk melindungi kedaulatan pendidikan kedokteran dan kesehatan rakyat
Indonesia,” tegasnya.

Wawan menyoroti sejumlah isu penting, termasuk penyederhanaan proses pendidikan dokter, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, pengurangan independensi kolegium, serta potensi penurunan standar kompetensi dokter.

“Pendidikan kedokteran bukan sekadar pelatihan teknis. Ia adalah proses mendalam untuk membentuk profesional kesehatan yang memegang tanggung jawab moral tertinggi, menjaga nyawa manusia,” tegas Wawan.

Sementara itu, Ketua BEM IKM FKUI, M. Thorig, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan atas arah kebijakan kesehatan yang diambil pemerintah, terutama oleh Kementerian Kesehatan, yang dinilai tidak melibatkan komunitas akademik dan profesi secara inklusif.

“Kami berdiri di sini karena kami peduli. Kami tidak bisa diam ketika masa depan profesi kami, dan keselamatan pasien kami kelak, dipertaruhkan oleh kebijakan yang terburu-buru, sentralistik, dan minim dialog. Kami menuntut partisipasi bermakna dari institusi pendidikan dan organisasi profesi dalam setiap penyusunan kebijakan kesehatan nasional”, imbuh Thorig.

Menurut Thorig, Kementerian Kesehatan tidak boleh menjadi satu-satunya penentu arah tanpa mendengar suara dari kampus, dari rumah sakit pendidikan, dan dari masyarakat profesi yang telah berkontribusi selama puluhan tahun. “Kita buiuh kolaborasi yang sehat, bukan dominasi sepihak,”tambah Thorig.

Acara juga menghadirkan orasi dari berbagai tokoh lainnya, termasuk Kolonel (Purn) dr. Nurdadi Saleh, SpOG, dan Mayjen TNI (Pum) dr. Budiman, SpBP-RE, yang memberikan perspektif dari dunia medis militer. Prof. Dr. dr. Purwandyastuti, mewakili kalangan dosen FKUI, menekankan pentingnya menjaga independensi akademik dalam pendidikan kedokteran.

Diharapkan pula kehadiran perwakilan Guru Besar dari berbagai institusi di Indonesia, serta perwakilan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) untuk menyampaikan pernyataan sikap bersama. ILUNI FKUI dan BEM SM FKUI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap seruan 158 Guru Besar FKUI, dan mengajak seluruh alumni, organisasi profesi, serta masyarakat luas untuk turut serta menjaga kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

ILUNI FKUI juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang substansial dan sejajar dengan institusi pendidikan dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Acara bertema “Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Bermutu adalah Hak Rakyat” ini ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan sesi foto bersama seluruh peserta.

SAHSA

‎
‎Jakarta –JSNews

Sabtu 17/05/2025
Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara mencatatkan capaian signifikan dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Selama delapan hari pelaksanaan operasi, sebanyak 299 orang terduga pelaku premanisme diamankan dari berbagai wilayah di Jakarta Utara.
‎
‎Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol. Ahmad Fuady, dalam konferensi pers pada Jumat (16/5/2025) menjelaskan bahwa dari total 299 orang yang diamankan, 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, 258 orang dibina melalui instansi terkait, dan 16 orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
‎
‎“Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Kami berkomitmen menindak tegas segala bentuk praktik premanisme yang meresahkan,” ujar Fuady.
‎
‎Salah satu pengungkapan kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik parkir liar di kawasan apartemen wilayah Pademangan. Dalam kasus ini, 19 orang diamankan dengan barang bukti 37 unit kendaraan. Diduga, para pelaku memungut uang parkir secara tidak resmi dengan tarif bervariasi, antara 300.000 rupiah hingga 600.000 rupiah per kendaraan per bulan. Total pendapatan dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai 90 juta per bulan.
‎
‎Selain kasus parkir liar, polisi juga mengungkap sejumlah tindak pidana lainnya, antara lain 5 kasus pengeroyokan (Pasal 170 KUHP),12 kasus penagihan utang yang mengarah pada pemaksaan,1 kasus pelanggaran terkait ketertiban umum (Pasal 335 KUHP),serta 1 kasus balap liar.
‎
‎Barang bukti yang berhasil diamankan termasuk senjata tajam, pakaian pelaku, kendaraan bermotor, serta rekaman video kegiatan premanisme.
‎
‎Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban umum ke 110. “Kami membuka ruang pengaduan masyarakat. Jangan ragu melapor jika menemukan praktik yang merugikan atau mengganggu lingkungan,” ujarnya.
‎
‎Polres Metro Jakarta Utara menegaskan bahwa operasi akan terus dilanjutkan demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat serta dunia usaha di wilayah tersebut.

SAHSA

Jakarta – JSNews

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan data terkini, baru terbentuk 68 Posbankum Kelurahan di Indonesia, dengan 15 di antaranya berada di wilayah Jakarta Timur.
Sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan Posbankum, Tim Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar sosialisasi kepada warga Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (14/05/2025) di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Kelurahan Jati, dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari perwakilan RT, RW, dan LMK.
Tim penyuluh yang hadir dalam kegiatan ini adalah Elviana Lubis dan Mirna Tiurma (Penyuluh Hukum Ahli Madya), serta Mirda Hirtianingsi (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Mereka menyampaikan bahwa Posbankum Kelurahan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) paralegal yang telah mengikuti diklat paralegal yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Para paralegal tersebut berasal dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang dibentuk dari dan oleh masyarakat.
Paralegal di Posbankum Kelurahan memberikan empat jenis layanan, yaitu:

1. Layanan Informasi Hukum
2. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi
3. Layanan Penyelesaian Konflik atau Perkara
4. Layanan Rujukan ke Advokat
   “Dalam melaksanakan tugasnya, paralegal harus bersikap netral, tidak memihak, serta mengedepankan teknik komunikasi mediasi dalam menangani konflik. Diharapkan keberadaan mereka dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum tanpa harus melalui jalur pengadilan,” jelas Mirna Tiurma.
   Lurah Jati, Evi Erawati, menyampaikan bahwa meskipun Posbankum Kelurahan telah tersedia lengkap dengan spanduk, ruang, dan SDM paralegal, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaannya. “Oleh karena itu, kami mengadakan sosialisasi ini agar warga lebih mengenal Posbankum dan mengetahui bahwa konsultasi hukum di sini gratis, tidak dipungut biaya. Kami sangat mengapresiasi program dari Kementerian Hukum ini,” ujarnya.
   Di Kelurahan Jati sendiri, terdapat dua warga yang telah mengikuti pelatihan paralegal, yaitu Rahmat Hidayat dan Harmawati, yang kini siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat melalui Posbankum.

Jakarta –
Jalurselebitisnews.com
Selasa 06/05/2025
Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si, mengungkapkan harapannya terhadap peserta Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional, ( P3N) 25 lembaga RI.

Ia menekankan pentingnya para peserta untuk memiliki empat karakter utama yaitu kepemimpinan nasional setelah menyelesaikan pendidikan, serta
berkarakter kebangsaan, berwawasan geopolitik, berpikir kritis, dan kemampuan pengambilan keputusan.

“Pertama yaitu : harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan sesanti Bhineka Tunggal Ika,” jelas Ace saat memberikan sambutan pembukaan (P3N) Selasa (25/5/2025) di ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.

“Karakter kepemimpinan nasional yang kedua yaitu : Memiliki wawasan tentang geopolitik dan pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional.”

“Selanjutnya yang ketiga adalah : mampu memahami berbagai program dan kebijakan strategis nasional, serta mampu menyumbangkan pemikiran solutif dan bersifat strategis guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.”

“Keempat yaitu : memiliki kemampuan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan nasional dan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka lanjut Ace.”

Pada kesempatan .COM tersebut, Ace juga menyampaikan bahwa program P3N ini merupakan langkah strategis Lemhannas RI dalam mendidik dan memantapkan kapasitas para
peserta sebagai calon pemimpin strategis tingkat nasional dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik nasional, global, maupun regional yang berdampak pada berbagai
aspek kehidupan bangsa.

Melalui program ini, peserta dapat mengembangkan kemampuan analisis,
kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu kebangsaan, ketahanan nasional, dan perubahan lanskap geopolitik maupun geostrategis.

“Melalui berbagai pengetahuan dan isu strategis tersebut, diharapkan saudara-saudara akan mampu menjabarkan dan menyusun, serta merumuskan berbagai kebijakan inovatif dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing, guna menjawab tantangan aktual yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan tujuannasional imbuh Ace.”

Menurut Ace, saat ini disrupsi geopolitik yang terjadi di dunia dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik,
dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukkan pergeseran hegemoni dari unipolar menuju multipolar, yang saat ini telah mengarah ke pendekatan realism, salah satunya trump 2.0 yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan cenderung mengabaikan kerja sama yang telah lama dibangun.

Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas (borderless) juga semakin memperkeruh situasi disrupsi geopolitik yang terjadi.

Hal ini tidak hanya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan terganggunya rantai pasok dunia, tetapi juga telah membawa dampak bagi ketahanan nasional suatu bangsa, khususnya Indonesia.

“Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan peran kepemimpinan Nasional para pemimpin strategisnasional, harus memiliki pemahaman dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi bangsa yang besar ini, sehingga kondisi ketahanan nasional kita dapat terjaga,” tambah Ace.

Pelaksanaan P3N 25 Lemhannas RI ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3,5 bulan, dimulai pada hari Selasa, 6 Mei, dan dijadwalkan berakhir pada 19 Agustus 2025.

Program ini akan diikuti oleh seratus peserta yang berasal dari berbagai lapisan, termasuk TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Partai Politik, serta Organisasi Masyarakat.

Dalam kegiatan Pembukaan P3N 25 Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H. Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs, R, Z, Panca Putra S, M,Si, PLT, Deputi Pendidikan, Pimpinan tingkat Nasional Lemhannas RI UtamaLemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.; Plt. Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.; Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.; Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc.; serta para pejabat struktural dan sejumlah perwakilan tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional Lemhannas RI, maupun peserta P4N 68 Lemhannas RI.

SAHSA

Jakarta,JSNews
Selasa 29/04/2025

Hari Buruh Internasional atau May Day bukan sekadar hari libur, melainkan simbol perlawanan dan harapan bagi kaum pekerja di seluruh dunia. Pada peringatan May Day 2025, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan komitmennya untuk memperluas spektrum perjuangan. Selain enam tuntutan utama May Day, menghadapi perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau, Just Transition adalah hak buruh yang wajib diperjuangkan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan ada 6 isu tetap menjadi jantung perjuangan dalam May Day 2025: penghapusan outsourcing, pembentukan Satuan Tugas PHK untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja sepihak, perjuangan mewujudkan upah layak, desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.

Selain 6 isu utama di atas, KSPI juga mengangkat pesan penting. Bahwa perjuangan buruh harus menjangkau isu perubahan iklim dan keadilan dalam transisi energi.

Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata, KSPI menolak model transisi yang mengorbankan pekerja. Setiap langkah menuju ekonomi berkelanjutan harus menjamin perlindungan hak-hak buruh, peningkatan kesejahteraan, dan kepastian kerja yang adil. Karena itu, dalam May Day 2025, KSPI menegaskan bahwa keadilan iklim dan keadilan sosial harus berjalan beriringan, tak dapat dipisahkan.

Sebagai bagian dari aksi, ribuan buruh akan mengkampanyekan slogan “Just Transition adalah Hak Buruh” di Lapangan Monas, Jakarta. Kampanye ini bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan tegas kepada pemerintah, pengusaha, dan masyarakat luas. Bahwa masa depan ekonomi hijau harus dibangun di atas fondasi penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Perayaan May Day 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas pada 1 Mei 2025, dengan estimasi kehadiran sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya. Momentum ini menjadi semakin bersejarah dengan rencana kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden di tengah-tengah buruh menandai bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata kaum pekerja dalam membangun bangsa.

Melalui May Day 2025, KSPI menegaskan bahwa transisi yang adil bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dunia yang lebih hijau harus berarti dunia yang lebih adil. Karena sejatinya, tidak akan pernah ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

Narahubung:
Kahar S. Cahyono – Ketua Departemen Komunikasi KSPI
E-mail: kahar.mis@gmail.com
WhatsApp: 0811-1148-981

joSSer