Mitra JSNews

Jakarta, 10 Maret 2026 — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta sekaligus Pendiri dan Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) Fahira Idris, kembali menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari masyarakat mengenai beredarnya proposal yang mengatasnamakan organisasi yang nama dan logonya mirip dengan organisasi yang dipimpinnya, di sejumlah wilayah Jakarta. Ormas tersebut bernama “Bang Japar Indonesia (BJI)”.

“Saya perlu menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa Bang Japar sejak berdiri pada 25 Februari 2017 tidak pernah dan tidak akan pernah meminta THR kepada siapa pun. Itu bukan karakter organisasi kami,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Senator Jakarta juga menegaskan bahwa Bang Japar Indonesia (BJI) bukan organisasi yang ia dirikan atau pimpin. Menurutnya, kesamaan nama sering menimbulkan kebingungan di masyarakat karena Bang Japar memang dikenal luas sebagai organisasi yang ia dirikan dan pimpin sejak 2017.

“Melalui kesempatan ini saya tegaskan kembali bahwa Bang Japar Indonesia bukan organisasi yang saya pimpin. Nama organisasi kami berbeda dan logonya juga berbeda. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati apabila ada pihak yang menggunakan nama tersebut, apalagi jika menyebarkan proposal atau permintaan tertentu,” jelasnya.

Menurutnya, sejak awal berdiri Bang Japar memiliki komitmen yang sangat jelas mengenai arah gerakan organisasinya. Organisasi ini tidak pernah membenarkan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan seperti menjaga ruko, parkir, ataupun menjaga lahan, termasuk menancapkan atribut organisasi di fasilitas umum, apalagi meminta THR.

“Bang Japar berdiri sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang lahir dari semangat pengawalan ulama serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu kami fokus pada kegiatan sosial seperti advokasi kesehatan, bantuan hukum, layanan ambulans gratis, pemberdayaan UMKM, santunan anak yatim, donor darah, hingga berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya,” kata Fahira Idris.

Fahira Idris mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan pihak yang mencatut nama Bang Japar untuk kepentingan tertentu.

“Kami sangat terbuka terhadap laporan masyarakat. Jika ada hal seperti itu, silakan disampaikan kepada pengurus Bang Japar di wilayah masing-masing atau langsung ke Mako Pusat Bang Japar. Kami ingin memastikan bahwa nama baik organisasi tetap terjaga,” ujarnya.

Fahira Idris berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan.

“Bang Japar sejak awal berdiri memiliki semangat yang sederhana namun kuat, yaitu berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Komitmen itu yang akan terus kami jaga,” tutup aktivis perempuan ini. #

JAKARTA, JSNews.com – Ketua Forum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta, Juani Yusuf, mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang tergabung dalam wadah tersebut untuk bersatu menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta, khususnya menjelang serta selama periode arus mudik hingga balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Ajakan ini disampaikan Juani dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim yang diadakan FLO DKI Jakarta di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (6/3). Menurutnya, dengan banyaknya warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman, keamanan lingkungan di ibu kota menjadi prioritas yang harus dijaga bersama.

“Sesuai arahan Pak Kapolda, kita sudah beberapa kali diajak rembuk atau rapat bersama. Ada perintah dan instruksi agar Ormas ikut bekerjasama menjaga Jakarta dari awal bulan Ramadan sampai nanti Idulfitri,” ujar Juani, yang juga mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Wakil Wali Kota Jakarta Utara ini.

Juani menjelaskan bahwa saat ini anggota Ormas di bawah naungan FLO sudah bergerak bersinergi dengan jajaran Polri dan TNI, hingga ke tingkat Polsek, untuk melakukan patroli bersama. Tujuannya adalah memastikan suasana Jakarta tetap aman dan kondusif, sehingga warga yang mudik dapat merasa tenang meninggalkan tempat tinggalnya.

“Alhamdulillah, semuanya siap dan bersatu padu untuk sama-sama menjaga Jakarta supaya yang mudik juga tenang meninggalkan rumahnya. Sebab, FLO ikut membantu menjaga kampung-kampung di Jakarta,” terangnya.

Acara buka puasa bersama ini mengusung tema “Bangun Kolaborasi Bersama untuk Kemajuan Jakarta”. Selain mempererat silaturahmi antar-Ormas, kegiatan ini juga menjadi momentum berbagi keberkahan dengan memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.

Juani mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, mengingat FLO DKI Jakarta beranggotakan 150 Ormas. Acara ini pun semakin bermakna karena dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina FLO DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid.

“Alhamdulillah, semoga kegiatan seperti ini bisa kita adakan rutin setiap tahun,” harap Juani.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memberikan pesan agar FLO terus memberikan kontribusi positif dan manfaat luas bagi Jakarta. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang madani, seiring dengan peringatan 500 tahun berdirinya kota tersebut.

“Memperingati 500 tahun berdirinya Jakarta mari jadikan Jakarta sebagai kota global yang madani. FLO harus berkontribusi memastikan Jakarta yang aman dan damai,” tegas Hidayat.

Di kesempatan yang sama, mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Bambang Pangestu, menyampaikan apresiasi atas kiprah FLO DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa peran Ormas sangat krusial dalam mendukung upaya pemerintah membangun ibu kota.

“Pemerintah tidak bisa sendiri membangun Jakarta, peran Ormas juga sangat diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan di Jakarta,” pungkas Bambang.

 

Bekasi— JSNews

Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan anak-anak yatim melalui kegiatan santunan rutin yang digelar di Pondok Pesantren An-Nadwah, Tambun, Bekasi, Rabu (4/3/2026).

Acara yang berlangsung sore hari ini dibuka oleh MC, Ibu Evi, dan dihadiri jajaran pengurus pusat, wilayah, serta cabang GPIB. Ketua Panitia, Dra. Abdul Hapid, SH., MH., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC GPIB yang telah berkontribusi sekaligus berinfaq untuk kegiatan tersebut.
“Semoga Allah

Membalas dengan yang terbaik atas segala kebaikan dan kepedulian yang diberikan,” ujarnya.
Ketua Umum GPIB, Ir. Agung Karang, turut menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan An-Nadwah, KH. Ahmad Syauqi, yang telah memfasilitasi jalannya acara. Ia menekankan bahwa santunan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan bagian dari komitmen GPIB dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.

(Zaenal langgar)

SURABAYA, JSNews (27/2/2026) — Nellava Bullion, brand bullion modern yang berfokus pada emas batangan dan perak batangan, resmi membuka cabang pertamanya di Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya. Peresmian ini sebagai tanda dimulainya langkah strategis Nellava dalam memperluas jaringan layanan dan memperkuat kehadirannya di pasar logam mulia nasional.

Pembukaan cabang Surabaya menjadi tonggak penting dalam perjalanan ekspansi Nellava Bullion. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan akses investasi logam mulia yang aman, transparan, dan bernilai tinggi di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset (wealth protection) dan diversifikasi portofolio.

Sebagai pusat ekonomi terbesar di Jawa Timur serta gerbang utama menuju kawasan Indonesia Timur, Surabaya dinilai memiliki potensi besar dalam pertumbuhan investor emas dan perak batangan. Pertumbuhan kelas menengah, meningkatnya literasi keuangan, serta dinamika sektor perdagangan dan industri di wilayah, ini menjadi faktor pendukung yang kuat bagi perkembangan investasi logam mulia.

Direktur Operasional Nellava Bullion, Laras Chantika, menyampaikan bahwa ekspansi ini merupakan langkah awal dari roadmap pengembangan jaringan nasional Nellava yang telah dirancang secara bertahap dan terukur.

“Nellava Bullion hadir sebagai spesialis emas dan perak batangan dengan standar layanan premium. Fokus kami bukan hanya pada transaksi, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang aman, transparan, serta berkelanjutan. Surabaya menjadi kota strategis untuk memulai ekspansi kami di wilayah Jawa Timur,” ujarnya.

Ia memastikan, Nellava Bullion secara konsisten mengikuti harga emas dan perak internasional dengan margin yang adil dan terbuka. “Kami tidak menaikkan harga berdasarkan tren permintaan lokal. Semua mengacu pada standar pasar global agar investor mendapatkan harga yang wajar dan transparan,” papar Laras.

Tak hanya fokus pada emas, Nellava juga serius mengembangkan pasar perak yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan menyediakan berbagai pilihan denominasi, mulai dari 25 gram hingga 1000 gram, guna menjangkau investor pemula hingga investor besar.

Nellava Bullion juga terus memperkuat posisinya di industri logam mulia dengan mengedepankan transparansi harga dan perlindungan investor.

Nellava menghadirkan berbagai inovasi keamanan untuk memastikan keaslian produk. Laras menyebutkan bahwa pihaknya memperkenalkan konsep Secured Futures, teknologi perlindungan NFC, sistem verifikasi QR code, serta segel keamanan hologram.

“Fitur-fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan rasa aman, memperkuat kepercayaan, serta memberikan kemudahan verifikasi bagi para investor dalam setiap transaksi,” lanjut Laras.

Seluruh layanan dirancang untuk membantu berbagai kalangan masyarakat, mulai dari profesional, pengusaha, pelaku UMKM, hingga investor pemula, terutama dalam mengelola aset secara lebih cerdas, terencana, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi harga, keamanan transaksi, serta pelayanan yang informatif dan edukatif, Nellava Bullion menargetkan terciptanya kepercayaan jangka panjang dengan para nasabah.

Ke depan, Nellava berencana melakukan ekspansi ke empat kota besar di Indonesia pada 2026 serta memperluas jangkauan nasional, sekaligus mempertahankan kebijakan buy-back 100 persen berbasis harga internasional dengan biaya transaksi minimal.

_Oleh: Imam Besar FBR_

Salam rempug. Gubernur Pramono Anung pernah menyinggung di beberapa kesempatan mengenai sulitnya menyatukan Betawi, sehingga Peraturan Gubernur (PERGUB) Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yang dapat melindungi budaya Betawi belum juga dapat diterbitkan.

Sebetulnya “akar persoalannya sangat sederhana”, Ormas *Majelis Kaum Betawi (MKB)* disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-0007367.AH.01.07 Th.2025 harus segera disikapi oleh Gubernur Pramono Anung berdasarkan UU No.17 Th.2013 tentang Ormas.

Sebagai kepatuhannya terhadap UU tsb, ormas MKB wajib mendaftarkan dirinya ke Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga bisa beraktifitas secara sah di Jakarta.

Syarat utama suatu ormas, termasuk MKB, mendapatkan SKT meliputi akta pendirian dari notaris, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan pengurus, surat keterangan domisili dari kelurahan, NPWP & foto sekretariat.

Oleh karena itu, tidak perlu menghabiskan anggaran dana hibah untuk menggelar Kongres atau Silaturrahmi Akbar & lain sebagainya untuk memanfaatkan kebaikan atau political will dari Gubernur Pramono Anung terhadap budaya Betawi dengan memaksanya mengeluarkan SK Gubernur menegaskan bahwa *MKB* sebagai satu2nya Lembaga Adat yg sah.

Karena dalam istilah Arab bisa disebut “littajahul” (mempertontonkan kebodohan) di hadapan publik.

Alasannya adalah karena bukan hanya *MKB* yg punya dewan atau majelis adat, Bamus versi RIANO & versi *EKI PITUNG* atau Bamus Suku Betawi 1982 versi ODING juga memiliki Ketua dewan Adat atau majelis adat. Legal standing mereka pun sama, yaitu SK Menteri Hukum RI.

Selain itu ‘Betawi bukan hanya ormas’. Milik seluruh perangkat masyarakat yaitu ulama, seniman, pengusaha, hingga elit legislatif & eksekutif.

Sementara Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi yg digagas oleh KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi adalah “Persoalan regulasi turunan dari perjuangan mereka yang panjang sejak 2021 atas Pasal 31 UU DKJ No.2 Th.2024 terkait kedaulatan budaya Betawi di Jakarta”.

Menurut, ” KH. Lutfi Hakim & Kaukus Muda Betawi”, bahwa kehadiran *LEMBAGA ADAT MASYARAKAT BETAWI (LAM BETAWI)* adalah Hal mendasar & mendesak untuk menjawab tantangan kedepan.

UU No.5 Th.2017 tentang ‘Pemajuan Kebudayaan’ menekankan pentingnya melindungi, memanfaatkan, mengembangkan & melestarikan kebudayaan Indonesia.

Dalam konteks ini, *LAM BETAWI* memiliki peran penting dalam melindungi budaya Betawi. Sedangkan pengembangan dan pelestarian menjadi domain ormas kebetawian juga ormas budaya lainnya yg berkembang.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 Th.2007 juga memberikan fungsi, peran & kewenangan vital bagi *LAM BETAWI*.

Permendagri tersebut mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan bahkan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dgn tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yg berkembang dalam masyarakat. Demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan atau argumentasi. Di beberapa daerah, ormas berbasis kearifan lokal atau budaya dapat tumbuh berkembang pesat, “tapi Lembaga Adat Masyarakatnya hanya SATU”.

Sebagai contoh beberapa LEMBAGA ADAT yg dibentuk lewat PERGUB, seperti :

1. Pergub Jawa Barat No. 43 Th.2018 ttg Lembaga Adat Jawa Barat : Mengatur ttg lembaga adat di Jawa Barat, termasuk fungsi, peran & tanggung jawabnya. Mengatur ttg pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Jawa Barat.
2. Pergub Sulawesi Selatan No. 22 Th.2018 ttg Lembaga Adat Sulawesi Selatan : Mengatur tentang pengakuan, perlindungan & pemberdayaan lembaga adat di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, *MKB & LAM Betawi* adalah 2 (dua) entitas yg berbeda, keduanya dapat berjalan bersamaan dan bersinergi untuk mendukung program Gubernur.

*MKB* dapat merekomendasikan salah satu atau beberapa pengurusnya sebagai perwakilan untuk menempati posisi yg ada di kepengurusan LAM Betawi, bukan *Merajuk & MengHiba* kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK kepengurusan buat mereka.

Kalau kita berandai-andai MH. Thamrin bangkit dari kubur, sudah bisa dipastikan tangisan air mata yg membuncah ketika melihat sikap masyarakat Betawi saat ini.

Melanjutkan perjuangan MH.Thamrin adalah membangun kesadaran bersama bagaimana menyelaraskan pembangunan Jakarta dgn nilai – nilai kearifan lokal karena dapat menjadi jembatan antara pemerintah pada komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan sosial, keadilan, kesejahteraan masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing2.

Jakarta, JSNews – Fahira Idris sebagai Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pernyataannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap negarawan yang konsisten menjaga marwah institusi Polri sesuai dengan amanat reformasi dan kerangka hukum nasional.

Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menegaskan bahwa secara yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain ketatanegaraan pasca-reformasi yang bertujuan memisahkan secara tegas fungsi pertahanan dan keamanan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta berada di bawah Presiden.

“Secara hukum positif, posisi Polri sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat konstitusional yang lahir dari koreksi sejarah otoritarianisme masa lalu,” tegas Fahira Idris di Markas Komando Bang Japar.

Sementara itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menambahkan bahwa Kapolri berhasil menjalankan tugas pengamanan agenda nasional secara profesional dan transparan dalam mendukung stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kemudian, implementasi penegakan hukum yang disiplin, adil, dan berkeadilan menjadi prioritas utama dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Serta, penguatan peran Polri dalam demokrasi hukum tercermin melalui pelayanan publik yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Polri juga dinilai aktif dan profesional dalam mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara serta wilayah Bencana lainnya di Indonesia, memastikan warga terselamatkan, terbantu dalam aspek tempat tinggal, makanan, dan kesehatan.

Lebih jauh, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menilai bahwa penegasan Kapolri merupakan bentuk konsistensi terhadap semangat reformasi 1998 yang ingin mengakhiri praktik dwifungsi ABRI, di mana dahulu fungsi pertahanan dan keamanan bercampur dalam satu struktur militeristik. Reformasi justru menghendaki Polri menjadi institusi sipil yang profesional, independen, dan fokus pada pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Oleh karena itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menolak segala bentuk wacana yang berupaya menggeser posisi Polri ke dalam struktur kementerian, karena langkah tersebut bertentangan dengan: Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Prinsip negara hukum demokratis berbasis supremasi sipil.

Transformasi budaya hukum ini, lanjutnya, tak hanya akan memperkuat kapasitas internal institusi, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam mendukung visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar mengaku optimis bahwa institusi Polri akan mengalami transformasi di 2026. Dan memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan agenda Asta Cita Pemerintah.

JAKARTA, JSNews|Selasa, 20 Januari 2026, Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi menggelar pertemuan di salah satu kafe di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur.

Pertemuan ini merupakan “Bentuk konsolidasi yang mewakili suara masyarakat Betawi dalam memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Focus Group Discussion (FGD).”

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan Ormas Betawi menyatakan Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan FGD sebagai wadah dialog dan perumusan gagasan strategis bagi kepentingan masyarakat Betawi.

Terutama Realisasi “Penguatan Fungsi, Kewenangan, dan Kedudukan Ormas Kebetawian” masuk dalam Ekosistem Kebudayaan Betawi.
(Revisi Perda 4/2015)

Adapun pertemuan ini juga dihadiri oleh Komunitas Media Betawi (KMB) yang menyatakan kesiapan mendukung penuh pelaksanaan FGD, khususnya dalam aspek publikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati dan mendorong Panitia dan Selaku pelopor kegiatan FGD Syech Mujahidin Djenar bahwa kegiatan FGD perlu Segera diselenggarakan sebagai langkah konkret dalam memperkuat peran dan posisi terutama Organisasi masyarakat Kebetawian.

JSNEWS || Muara Enim,Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak anak khususnya di Lawang Kidul,Kawan Jurnalis (KJ) kembali melaksanakan Khitanan Massal 2025 di Gedung Serbaguna (GSG) PLN, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim,Rabu (24/12/25)

Bakti sosial yang diinisiasi oleh Kawan Jurnalis ini merupakan yang keempat kali dilaksanakan sejak pertama kali pada tahun 2022.
Khitanan massal yang bekerja sama dengan Rumah Sunat Modern Prabu ini diikuti oleh 50 anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan sekitarnya.

Andrille Martin, SE., Kp M.M yang merupakan pembina, didaulat untuk menyampaikan kata sambutan.”Terimakasih kepada Dr Bella dan Dr Aldy sebagai tenaga medis yang hari ini membantu kami menghitankan anak kita,Terima kasih juga kepada PLN Nusantara Power UP Bukit Asam, Lazis PLN NP UP Bukit Asam, Srikandi PLN NP UP Bukit Asam,PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST), PT Anugerah Alam Enim (AAE) PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), PT Madhani Talatah Nusantara, PT Satria Bahana Sarana (SBS), PT Dahana, PT Aiti Mitra Utama (AMU), PT PAMA, PT Antareja Mahada Makmur (AMM), PT Putra Perkasa Abadi ( PPA) PT BAS,PT Berkah Bersama.serta seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kawan Jurnalis ini”, ucapnya.

“Perlu juga diketahui bahwa, Kawan Jurnalis ini bukan hanya bergerak sebagai pewarta atau wartawan, namun juga lebih mengedepankan kegiatan sosial bagi masyarakat, khitanan ini sudah dilakukan 4 kali, juga pernah melaksanakan bedah rumah dan pembuatan jalan dengan dukungan dari perusahaan yang ada, terutama PLN Nusantara Power UP Bukit Asam”, jelas Andrille.

Ketua Kawan Jurnalis Firman Erpan Putra mengatakan, Kawan Jurnalis melaksanakan berbagai kegiatan sosial setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata
keberadaan Kawan Jurnalis bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan kita semua,” katanya.

Sementara itu, Asisten Manager Business Support PLN Nusantara Power UP Bukit Asam Syamsurizal menyampaikan, PLN turut ikut berkontribusi bersama Kawan Jurnalis untuk melaksanakan kegiatan sosial ini.
Ia berharap ke depan kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Kawan Jurnalis ini bisa tetap terlaksana karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Lawang Kidul.

“Harapannya semoga kegiatan yang sangat baik ini bisa kembali dilaksanakan, mau berapa pun jumlahnya, karena ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya,” harapnya.

Ulik warga Desa Lingga yang anaknya ikut serta dalam khitanan massal ini, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kawan Jurnalis yang telah melaksanakan kegiatan ini.
“Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini bisa melaksanakan sunat anak kami, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu,” tutur ulik

Ulik mengungkapkan, dirinya memang sedang mengumpulkan uang untuk biaya melaksanakan sunat anaknya.
“Alhamdulillah kebetulan juga dapat informasi dari teman kalau ada sunatan massal ini,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya
Menejer PLN Nusantara Power,Ketua PIKK PLN NP UP Bukit Asam, Pasi pers yonif 141″ Kapten Inf Adam Akbar,Kanit Binmas Polsek Aiptu Fery.Perwakilan dari PT. Bukit Asam,Babinsa, CSR PAMA,Pol PP Kabupaten Muara Enim Adrele Martin, PT KBB, PT PPA,PT AMM, PT DahanaKepala Pom Bensin kepala Puskesmas Tanjung Enim ,Ibu PKK desa lingga, klinik Prabu,Kepala KUA,tenaga kesehatan serta seluruh peserta dan tamu undangan lainnya.

JSNEWS.COM || JAKARTA, 17 Desember 2025 –Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) DPW PROVINSI DKI Jakarta bersama SMAN 49 Jakarta menyelenggarakan acara penyuluhan anti Bullying dan Kekerasan dalam lingkungan Sekolah (PABK) dan penyuluhan tentang Radikalisme dalam lingkungan Sekolah di Era Digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya keamanan dan harmoni di sekolah. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompenten dari instasi terkait.

Bagian pertama penyuluhan berfokus pada anti-bullying dan kekerasan dalam sekolah dengan narasumber Mia Kusmiyati, SE, M.AP dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta. Dalam sesinya, Mia menjelaskan berbagai bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga cyberbullying. Dia juga memberikan panduan praktis kepada siswa tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kasus bullying kepada pihak sekolah atau otoritas yang berwenang.

“Kita harus menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa adanya ketakutan akan intimidasi atau kekerasan,” ujar Mia. Dia menambahkan bahwa peran setiap individu, baik siswa, guru, maupun orang tua,Komite Sekolah yg sangat penting dalam menciptakan budaya anti-bullying di sekolah.

Setelah sesi anti-bullying, acara dilanjutkan dengan penyuluhan tentang pencegahan redikalisme dalam lingkungan sekolah di era digital yang dibawakan oleh Anggota Komisi C yg juga sebagai Penasehat DPW GPIB PROVINSI DKI JAKARTA, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, SH, MH. August menjelaskan bagaimana paham radikal dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya, serta dampaknya terhadap keutuhan bangsa dan keharmonisan masyarakat.

“Di era digital ini, kita harus waspada terhadap penyebaran informasi yang salah dan paham yang berbahaya. Siswa harus dilatih untuk berpikir kritis dan mampu membedakan antara informasi yang benar dan salah,” kata August. Dia juga mengajak siswa untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kepala Sekolah SMAN 49 Jakarta Siswanto, S .Pd, menyampaikan terima kasih kepada GPIB DPW DKI Jakarta & Ketum DPP GPIB Ir.Agung Karang dan narasumber yang telah memberikan waktu dan pengetahuan mereka untuk acara ini. “Terima Kasih kepada Ketua Umum GPIB Ir.Agung Karang, kepada Ketua GPIB Jakarta Selatan, Kepada Pak August Hamonangan ,Ibu Mia Kusmiyati, SE, M.AP dan kepada Pak Dandy serta tim, yang sudah hadir, memberikan pencerahan kepada anak-anak kami, siswa SMA Negeri 49 Jakarta, berkait dengan sosialisasi anti-bullying dan tindakan kekerasan. Mudah-mudahan anak-anak setelah ini semuanya paham dan bisa menularkan informasinya kepada teman-temannya di sekolah, maupun di rumah, di lingkungan rumah. Karena namanya anti-bullying, namanya bullying bisa terjadi dimana saja, bukan hanya di sekolah, bahkan di lingkungan rumah pun saya yakin bisa saja terjadi,”ujarnya.

“Maka dengan informasi ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa saling sharing pencegahan terhadap kegiatan bullying dan juga tindakan kekerasan, bahwa kalian punya semangat untuk anti-bullying dan anti-tindakan kekerasan,”imbuh Kepala Sekolah SMAN 49 Jakarta Siswanto, S .Pd.

Maka dengan informasi ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa saling sharing pencegahan terhadap kegiatan bullying dan juga tindakan kekerasan, bahwa kalian punya semangat untuk anti-bullying dan anti-tindakan kekerasan. ujarnya.

Acara yang dihadiri oleh siswa dari Kelas X dan Kelas XI, serta para pengurus Gerakan Pendidikan Indonesia Baru antara lain Kepala Sekolah SMAN 49 Jakarta Siswanto, S .Pd, Ketua Umum GPIB Ir.Agung Karang, Ketua GPIB DPW DKI Jakarta Dandy Capryanto, SH, MH, Wakil Ketua DPW Sonya Simorangkir, Sekretaris DPW Nurhayati, Bendahara DPW Rahayu Desy Leni SE, Wakil Bendahara DPW Lina Herlina, OKK DPW Suhana, Ketua GPIB DPC Jakarta Selatan Karolina Wasni dan OKK DPC Jakarta Selatan Neneng Jayanti.

“Ya kegiatan ini sangat baik ya, saya support dan tentunya dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan tentunya juga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di DKI Jakarta, diajak yang namanya organisasi pendidikan, khususnya tadi yang disebutkan adalah Gerakan Pendidikan Indonesia Baru yang ada di DKI Jakarta. Ini bagus sekali acara ini dan kalaupun terkait nanti bagaimana pengembangan di sekolah-sekolah lain, saya sangat mendukung, bila perlu sesi-sesi ini tetap dilanjutkan, teman-teman GPIB juga tetap semangat, jangan khawatir kalau perlu nanti perlu penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ataupun hibah, saya siap untuk memperjuangkan di DPR DKI Jakarta,” tutur Anggota Komisi C dan Penasehat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, SH, MH. Yang menjadi salah satu narasumber pada PABK di SMAN 49 Jakarta, Rabu, (17/12/2025).

“Tadi sudah disampaikan juga, ini penting jangan setelah ada kejadian baru yang namanya teman-teman ASN, Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan baru kebakaran jenggot, baru sibuk. Langkah-langkah antisipasi pencegahan yang dilakukan oleh GPIB, Gerakan Pendidikan Indonesia Baru patut dicontoh dan patut didukung dan ini tentunya bisa menjadi ujung tombak untuk menyampaikan bahwa bibit-bibit radikalisme itu tidak jauh dari lingkungan sekolah, tidak jauh dari lingkungan adik-adik, siswa-siswi kita. Harus benar-benar kita tanamkan, mereka bisa memagari tentunya dengan pengertian-pengertian pemahaman yang kita berikan melalui penyeluruhan di sekolah-sekolah,”ucapnya.

Ditempat yang sama Ibu Mia Kusmiyati, SE, M.AP dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta mengatakan, “Gerakan Pendidikan Indonesia Baru bagus mengerjakan program-program ini, karena kami dari Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menyentuh semua lapisan sekolah dan sekarang lagi maraknya kasus SMA 72 terkait bullying dan kami juga dari Pemprov DKI Jakarta, kami siap berkolaborasi ini dengan GPIB dan sukses lalu,”ucapnya.

Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) Ir.Agung Karang setelah penyuluhan mengatakan, “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua DPW GPIB PROVINSI DKI JAKARTA Pak Dandy Capryanto, SH, MH, yang mana saat ini baru saja selesai melaksanakan penyuluhan anti bullying dan kekerasan, yang merupakan roadshow GPIB ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Jakarta, ini yang kedua kali sekolah yang kami kunjungi, sekolah yang pertama di SMA Negeri 53, kegiatan ini sampai bulan Februari kami keliling, Februari tahun depan, kami keliling roadshow, dimana mengharapkan agar terwujud suatu ahlak dan moral serta karakter daripada anak-anak Murid supaya berkarakter yang baik dan tidak mengadakan bullying maupun kekerasan,”beber Ir.Agung Karang Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) ke awak media.

Sedangkan Dandy Capryanto, SH, MH, Ketua GPIB DPW DKI Jakarta ke awak media mejelaskan bahwa kegiatan yang kami sebutkan adalah penyuluhan anti bullying dan Kekerasan, ini sebenarnya atas dasar dari fenomena yang terjadi, Kita ketahui bersama di SMA 72 Jakarta kemarin dan hasil survei dan hasil penelitian salah satu yang paling penting adalah membuktikan diperlukannya ada penyuluhan-penyuluhan seperti ini, di beberapa sekolah dan hampir semua sekolah di DKI ataupun semua sekolah di Indonesia ini harus lebih berjalan dengan sistematik.

“Jadi artinya dari penyuluhan-penyuruhan seperti ini sebenarnya dari kejadian kemarin itu sebenarnya alarm, Alarm buat pemerintah bahwa ada sesuatu yang terjadi, yang mungkin barangkali pemerintah memerlukan lebih turun ke bawah, maka kami hadir kami organisasi GPIB untuk menjadi perpanjangan tangan melaksanakan kegiatan penyuluhan ini, jadi saya kira kami berterima kasih kepada Bapak
Anggota Dewan kami Bapak August tamu undangan dan terlebih khusus Bapak Ketua Umum, yang sudah mengorganisasi Gerakan Pendidikan Indonesia Baru ini dengan baik, supaya nanti kegiatan ini bisa terus konsisten kita laksanakan,”jelasnya.

Dia lebih lanjut menyampaikan, karena bullying itu sendiri ternyata tidak berdiri sendiri itu mungkin ada juga ada faktor-faktor lain, bisa juga karena ada pemahaman radikalisme, ekstrim kanan ataupun ada permasalahan ekonomi dan itu memang perlu didiskusikan antara sekolah komite sekolah dengan anak-anak itu sendiri.

“Jadi Kami hadir di sini sifatnya adalah untuk menjadi jembatan pemerintah dalam melaksanakan pencerahan tentang anti bullying ini bisa terserap oleh semua siswa-siswa dan masyarakat,”tandasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya bullying serta tindakan kekerasan dalam lingkungan sekolah SMAN 49 Jakarta, Seperti Mottonya SMAN 49 harus punya karakter yang unggul dan juga akhlak yang mulia.

Yang berati SMAN 49 Jakarta Unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik, tapi juga harus berakhlak yang mulia dan karakter yang baik.Sehingga kesuksesan akan didapatkan dunia maupun akhirat.

Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan piagam penghargaan kepada pihak Sekolah SMAN 49 Jakarta dan Para narasumber, acara dihadiri pula oleh ibu Aziza kasi SMP SMA, Ibu Yuni Kasatlak, ibu Ana kasubbag TU, Ibu Yuli wakil kepsek, ibu Carolina ketua DPC GPIB JKT Selatan.Acara diakhiri dengan sesi foto bersama.