Jakarta Timur – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan, LSM Harimau DKI Jakarta secara resmi menutup rangkaian kegiatan pengajian rutinnya dan bersiap mengalihkan agenda ke berbagai program aksi sosial keagamaan. Penutupan pengajian tersebut dikemas dalam kegiatan Pengajian Rutin LSM Harimau DKI Jakarta yang digelar pada Minggu, 18 Januari 2026, di kediaman Bapak Rohim (Bang Emen), Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Kegiatan diawali dengan pembacaan tahlil dan sholawat yang dipimpin oleh Ustadz Miswan. Suasana khidmat dan penuh kekeluargaan terasa sejak awal acara, diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota LSM Harimau dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Ketua PAC LSM Harimau Cipayung selaku tuan rumah, Bapak Karman, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PAC Cipayung untuk menjadi tuan rumah kegiatan pengajian rutin. Ia mengapresiasi kehadiran seluruh pengurus dan anggota serta menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, kebersamaan, dan silaturahmi antar kader LSM Harimau.

Sementara itu, Ketua DPW LSM Harimau DKI Jakarta, Bapak Neville GJ Muskita, menyampaikan bahwa selama Bulan Suci Ramadan kegiatan pengajian rutin akan ditiadakan sementara. Sebagai gantinya, LSM Harimau DKI Jakarta akan memfokuskan kegiatan pada aksi sosial keagamaan, seperti santunan kepada masyarakat yang membutuhkan, pembagian takjil, serta pelaksanaan buka puasa bersama sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Momentum Ramadan harus dimaknai sebagai ajang meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat,” ujar Neville dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC LSM Harimau Jakarta Timur, Bapak Ardy Prabowo, turut memberikan sambutan dengan memperkenalkan PAC LSM Harimau Pasar Rebo sebagai PAC baru yang akan segera dilantik. Ia berharap PAC Pasar Rebo dapat segera berperan aktif dalam menjalankan roda organisasi serta berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan. SK diserahkan kepada Bapak Riswanto, SH., MH. sebagai Ketua DPC LSM Harimau Jakarta Utara, penyerahan SK kepada pengurus DPC LSM Harimau Jakarta Timur, serta kepada pengurus PAC LSM Harimau Pasar Rebo. Penyerahan SK tersebut menjadi simbol penguatan struktur organisasi dan komitmen bersama dalam menjalankan amanah organisasi.

Kegiatan pengajian rutin ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota DPW LSM Harimau DKI Jakarta, DPC LSM Harimau Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, PAC LSM Harimau Cipayung sebagai tuan rumah, PAC LSM Harimau Kebon Jeruk, PAC LSM Harimau Kembangan, serta para Pembina dan Penasihat LSM Harimau DKI Jakarta dari wilayah Kepulauan Seribu.

Acara ditutup dengan doa bersama yang kembali dipimpin oleh Ustadz Miswan, dengan harapan seluruh jajaran LSM Harimau DKI Jakarta diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah dan kegiatan sosial selama Bulan Suci Ramadan. Kegiatan berlangsung tertib, khidmat, dan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota LSM Harimau se-DKI Jakarta.(Maya)

Jakarta —JSNews

Kamis 15/01/2026
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, menegaskan bahwa ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) Mojokerto menjadi korban kebijakan administratif yang keliru dan tidak berpihak pada buruh. Pernyataan itu disampaikannya usai aksi unjuk rasa yang digelar dua hari berturut-turut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Rabu (15/1).

Menurut Jazuli, sekitar 150 perwakilan buruh dari Jawa Timur didatangkan ke Jakarta untuk menyuarakan nasib ribuan karyawan PT Pakerin yang terdampak langsung. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Kementerian Hukum agar merevisi Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 agar selaras dengan putusan Mahkamah Agung, baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

“Putusan Mahkamah Agung hanya memerintahkan pencabutan akta tahun 2020. Namun oleh Kementerian Hukum justru dicabut hingga akta tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Akibatnya perusahaan seolah-olah tidak memiliki pengusaha, dan ribuan karyawan menjadi terlantar,” ujar Jazuli.

Ia menjelaskan, kekeliruan administrasi tersebut berdampak serius pada kelangsungan operasional perusahaan. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya pencairan dana PT Pakerin yang tersimpan di Bank Prima. Dana perusahaan yang nilainya hampir Rp1 triliun itu, kata Jazuli, tidak dapat dicairkan sejak status bank tersebut menurun, kemudian ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhirnya berada di bawah pengelolaan LPS.

“Saat masih ditangani OJK, kami mendapat penjelasan bahwa dana perusahaan bisa dicairkan untuk operasional dengan batas maksimal Rp250 miliar. Namun setelah masuk ke LPS, justru muncul pernyataan bahwa dana tersebut tidak ada atau berkurang. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.

Jazuli menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama OJK dan Polda Jawa Timur sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penyelamatan selama hampir enam bulan dan menunjukkan progres. Namun, setelah penanganan beralih ke LPS, persoalan dinilai semakin rumit dan tidak transparan.

“Kalau namanya Lembaga Penjamin Simpanan, masa uang nasabah dibilang tidak ada? Ini uang perusahaan, bukan uang pemerintah. Di dalamnya ada keringat buruh yang sudah puluhan tahun bekerja,” katanya.

Ia menegaskan BBpara buruh tidak ingin mengulang tragedi seperti kasus Bank Century maupun PT Sritex, di mana pekerja menjadi korban dari ketidakpastian dan tarik-menarik kebijakan. Jazuli juga menyoroti konflik internal keluarga pemilik perusahaan yang menurutnya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak buruh.

“Uang hampir satu triliun rupiah itu bukan uang liar. Itu uang perusahaan, dan di dalamnya ada hak buruh, termasuk mereka yang akan memasuki masa pensiun. Jangan sampai nanti alasannya uang hilang, lalu hak buruh juga ikut hilang,” ujarnya.

FSPMI mendesak LPS agar segera menepati komitmen untuk membantu mengoperasionalkan kembali PT Pakerin dengan mencairkan dana milik perusahaan. Jika tidak ada kejelasan, Jazuli menegaskan pihaknya siap membawa persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau di sini tidak ada solusi, kami akan bawa masalah ini langsung ke Presiden. Kami siap menginap, karena yang kami hadapi sekarang belum mampu menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

joSSer
( WAKIL PIMPRED )

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima silaturahmi dan audiensi Forum Lintas Ormas (FLO) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, dia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) Jakarta.

Khoirudin menyampaikan bahwa ormas di Jakarta telah aktif berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti Jumat Berkah dan penanaman pohon. “Secara tidak langsung, aktivitas tersebut telah membantu pemerintah dan warga Jakarta,” ujarnya.

“Bahkan tanpa diminta, para ormas ini di lapangan sudah memberikan yang terbaik dan menjaga keamanan kepada masyarakat agar warga Jakarta rasa aman,” tambahnya setelah audiensi.

Ketua DPRD juga menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, nyaman, dan ramah. Menurutnya, status kota global tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat.

“Jakarta sebagai kota global yang berbudaya ingin disejajarkan dengan kota-kota dunia. Salah satu indikatornya adalah kota yang nyaman dan ramah,” ujar Khoirudin seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum FLO Jakarta Juaini Yusuf menyampaikan komitmen seluruh organisasi yang tergabung untuk menjalankan kegiatan bermanfaat. Kegiatan tersebut meliputi Jumat Berkah, penanaman pohon, bantuan ke masjid, serta penyediaan beras murah untuk menjaga stabilitas pangan.

“FLO siap berkolaborasi dengan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Juaini.