Jakarta Utara — Satgas Sampah Kodim 0502/Jakarta Utara bergerak cepat menangani kondisi darurat sampah di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Selasa–Rabu (27–28/1/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Personel Babinsa Kodim 0502/JU bersama unsur PPSU, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat setempat bahu membahu membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik rawan. Berbagai sarana pendukung dikerahkan, mulai dari gerobak sampah, peralatan kebersihan, hingga truk pengangkut sampah, guna mempercepat proses penanganan di lapangan.

Aksi tanggap ini menjadi bagian dari komitmen Kodim 0502/Jakarta Utara dalam membantu pemerintah daerah mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya di wilayah padat aktivitas warga. Selain mencegah pencemaran, kegiatan ini juga bertujuan meminimalisir potensi gangguan kesehatan akibat penumpukan sampah.

Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kodim 0502/JU terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Kehadiran Satgas Sampah ini menegaskan bahwa TNI senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga dalam menjawab persoalan sosial dan lingkungan.

Polisi & TNIoleh SebarTweet
banner 468x60

Jakarta, JSNews – Fahira Idris sebagai Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pernyataannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap negarawan yang konsisten menjaga marwah institusi Polri sesuai dengan amanat reformasi dan kerangka hukum nasional.

Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menegaskan bahwa secara yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain ketatanegaraan pasca-reformasi yang bertujuan memisahkan secara tegas fungsi pertahanan dan keamanan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta berada di bawah Presiden.

“Secara hukum positif, posisi Polri sudah sangat jelas dan tidak multitafsir. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat konstitusional yang lahir dari koreksi sejarah otoritarianisme masa lalu,” tegas Fahira Idris di Markas Komando Bang Japar.

Sementara itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menambahkan bahwa Kapolri berhasil menjalankan tugas pengamanan agenda nasional secara profesional dan transparan dalam mendukung stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kemudian, implementasi penegakan hukum yang disiplin, adil, dan berkeadilan menjadi prioritas utama dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Serta, penguatan peran Polri dalam demokrasi hukum tercermin melalui pelayanan publik yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Fahira Idris yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Polri juga dinilai aktif dan profesional dalam mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara serta wilayah Bencana lainnya di Indonesia, memastikan warga terselamatkan, terbantu dalam aspek tempat tinggal, makanan, dan kesehatan.

Lebih jauh, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menilai bahwa penegasan Kapolri merupakan bentuk konsistensi terhadap semangat reformasi 1998 yang ingin mengakhiri praktik dwifungsi ABRI, di mana dahulu fungsi pertahanan dan keamanan bercampur dalam satu struktur militeristik. Reformasi justru menghendaki Polri menjadi institusi sipil yang profesional, independen, dan fokus pada pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Oleh karena itu, Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar menolak segala bentuk wacana yang berupaya menggeser posisi Polri ke dalam struktur kementerian, karena langkah tersebut bertentangan dengan: Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Prinsip negara hukum demokratis berbasis supremasi sipil.

Transformasi budaya hukum ini, lanjutnya, tak hanya akan memperkuat kapasitas internal institusi, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam mendukung visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Fahira Idris Ketua Umum Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) bersama Keluarga Besar Bang Japar mengaku optimis bahwa institusi Polri akan mengalami transformasi di 2026. Dan memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan agenda Asta Cita Pemerintah.

Mitra JSNewsoleh SebarTweet

Jakarta – JSNews, Senin, 26 Januari 2026. Jakarta kini berada dalam kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

Sebagai kota global, Jakarta tidak hanya dituntut mampu bersaing secara ekonomi, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan mendasarnya,

terutama krisis lingkungan yang kian nyata disampaikan saat wawancara di Jalan Sodong Raya, Cipinang Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Isu lingkungan menjadi salah satu fokus utama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Sejalan dengan itu, Ketua PWNU DKI Jakarta,

KH. Lutfi Hakim, MA, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah mengoreksi kebijakan tata ruang yang selama ini terbukti berkontribusi terhadap menurunnya fungsi daerah resapan air.

Menurut Bang Febi, pimpinan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan DAS Cakung, Buaran, dan Sunter, pernyataan KH. Lutfi Hakim merupakan cerminan dari kondisi riil Jakarta saat ini.

“Masalah lingkungan di Jakarta tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

Diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi,” ujar Bang Febi.
Ia menekankan pentingnya membentuk wadah komunikasi lintas sektor sebagai sarana sinergi antara SKPD,

pemangku kepentingan, komunitas, dan masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari solusi bersama,

sekaligus membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan yang lebih berkelanjutan.
Bang Febi juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berorientasi pada konservasi air dan tanah guna meminimalisir potensi bencana,

sekaligus meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Penyelesaian persoalan lingkungan di Jakarta tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis dan regulasi.

Kita harus mengedepankan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai fondasi dalam membangun kesadaran kolektif dan perubahan perilaku,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari KMB (Komunitas Media Betawi) yang menyatakan siap berperan aktif dalam menyuarakan isu lingkungan dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Dengan sinergi lintas sektor, koreksi kebijakan tata ruang, serta penguatan nilai-nilai lokal,

Jakarta diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota global yang tidak hanya modern, tetapi juga tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada lingkungan.

Kabar Mitraoleh SebarTweet

Jakarta, JSNews — Instruksi komando Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM HARIMAU, Tonny Syarifudin Hidayat, yang menargetkan keterlibatan hingga 10.000 personel, disambut dengan kesiapan penuh oleh DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta. Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menegaskan bahwa jajaran pengurus dan anggota di wilayah DKI Jakarta siap ambil bagian dan tegak lurus pada komando organisasi dalam mendukung Aksi Damai di halaman PT. Superior Prima Sukses Tbk (BLES), Kabupaten Banjarnegara, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Menurut Neville, instruksi Ketua Umum tersebut merupakan bentuk konsolidasi organisasi sebagai respons atas dugaan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan publik, mulai dari persoalan perizinan, dugaan alih fungsi lahan, hingga lemahnya perlindungan keselamatan kerja buruh.

“Instruksi Ketua Umum sudah jelas, target keterlibatan 10.000 personel. DPW DKI Jakarta menyatakan siap ambil bagian dan melaksanakan perintah organisasi sesuai koridor dan disiplin lembaga,” tegas Neville.

DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta memandang aksi ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan soliditas organisasi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Aksi damai ini juga menjadi pesan tegas bahwa dugaan penyimpangan regulasi dan hukum harus ditindaklanjuti secara terbuka dan bertanggung jawab.

Meski mengedepankan sikap kritis dan tegas, DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta memastikan seluruh personel yang terlibat tetap mematuhi ketentuan aksi damai, membawa identitas lembaga serta Sang Saka Merah Putih, serta dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, maupun melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Tuntas adalah komitmen perjuangan. LSM HARIMAU akan terus berdiri di garis depan mengawal keadilan dan supremasi hukum,” pungkas Neville.

Reporter Maya Royan.S

Kabar Kabarioleh SebarTweet

Jakarta – JSNews – Jumat, 23 Januari 2026.Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta *KH. Lutfi Hakim MA* menekankan langkah prioritas mengatasi banjir Jakarta adalah mengkoreksi kebijakan tata ruang yang dapat merusak daerah resapan air.

Menurutnya, “hujan ekstrem saat ini bukan lagi menjadi siklus lima tahunan, seperti pemilu melainkan bisa terjadi kapan saja”.

Maka pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang bukan langkah yg bersifat darurat atau sementara, karena penyebab banjir selain faktor alam juga terdapat ‘Tata Ruang ‘ secara optimal.

Maka langkah yang harus menjadi prioritas adalah “Mengkoreksi kebijakan tata ruang terutama yang dapat merusak daerah resapan air”.

Jadi, jangan salahkan hujan, sebab hujan seharusnya menjadi tantangan dan mendesak pembangunan dengan anggaran yang ada untuk menampung atau mengalirkan air dengan baik, Oleh karena itu sumur resapan dan pembuatan waduk atau embung dapat segera dikerjakan secara maksimal, “ujarnya.

“Terkait PJJ, sejauh ini sekedar untuk menjaga keselamatan siswa boleh dibilang cukup efektif, asalkan bukan untuk membiasakan warganya dengan kegagalan kebijakan terkait ruang dan lingkungan.

Masyarakat tidak boleh melemparkan kesalahan pada perbuatan maksiat seseorang atau sekelompok orang.

“Dalam perspektif Aswaja, kita harus melihat kondisi cuaca yang ekstrem dan banjir sebagai bagian dari takdir Allah yang sudah ditetapkan-Nya, “katanya.

Beliau *KH. Lutfi Hakim MA*, juga menegaskan hujan dapat membasahi siapa saja, baik yang taat maupun yang bermaksiat.

“Tanpa harus melemparkan kesalahan pada perbuatan maksiat seseorang atau sekelompok orang. Sebab hujan dapat membasahi siapa saja, baik yang taat atau yang bermaksiat.

Pentingnya upaya pencegahan dan antisipasi sebagai bagian dari ikhtiar orang beriman.

Meski demikian, dalam budaya kita ada pepatah sedia payung sebelum hujan, yang tentunya harus mendahulukan upaya pencegahan dan antisipasi sebelum suatu peristiwa terjadi sebagai bagian dari ikhtiar kita sebagai orang beriman.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau “Perusahaan di wilayah Jakarta untuk menerapkan sistem work from home (WFH) atau kerja fleksibel dari rumah menyusul kondisi cuaca ekstrem yang memicu banjir di sejumlah titik Jakarta”.

Himbauan tersebut tertuang dalam *Surat Edaran Dinas Nakertransgi Provinsi DKI Jakarta* Nomor e-0001/SE/2026 tentang “Pelaksanaan Sistem Kerja Fleksibel dan WFH karena Cuaca Ekstrem” tertanggal 22 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja.

Komunitas Media Betawi

Budayaoleh SebarTweet

Jakarta — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM HARIMAU DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi secara daring (Zoom Meeting) pada Sabtu, 24 Januari 2026, sebagai langkah strategis dalam mematangkan persiapan Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), serta penyusunan Program Kerja Tahun 2026.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Bapak Neville GJ Muskita, dan dipandu oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Bapak Alderi Nova. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Sekretaris DPC serta PAC LSM HARIMAU se-DKI Jakarta, sebagai bentuk konsolidasi menyeluruh lintas struktur organisasi.

Pelaksanaan rapat dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan kondisi darurat cuaca dan banjir yang saat ini melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta, di mana beberapa kawasan dilaporkan terendam banjir dan mengalami gangguan akses mobilitas. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan peserta, sekaligus memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif di tengah situasi darurat.

Dalam arahannya, Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menegaskan bahwa adaptasi metode rapat merupakan bentuk tanggung jawab organisasi terhadap kondisi objektif di lapangan, tanpa mengurangi kualitas konsolidasi dan pengambilan keputusan.

“Di tengah situasi banjir yang berdampak pada aktivitas dan mobilitas kader, DPW memilih langkah paling rasional dan bertanggung jawab. Keselamatan adalah prioritas, namun konsolidasi organisasi tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Sementara itu, Sekwil DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Alderi Nova, menyampaikan bahwa rapat berlangsung tertib dan produktif dengan fokus pada pemetaan kesiapan DPC dan PAC, penjadwalan Rakercab, serta sinkronisasi program kerja daerah dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Rapat koordinasi tersebut juga menekankan pentingnya penguatan struktur hingga tingkat PAC, peningkatan kapasitas kader, serta konsistensi peran LSM HARIMAU dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, advokasi masyarakat, dan pengawalan kebijakan publik, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta, termasuk dampak banjir.

DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh hasil dan rekomendasi rapat koordinasi ini akan menjadi dasar kerja konkret dalam menghadapi Rakerwil serta menjadi bagian dari kontribusi strategis menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LSM HARIMAU Tahun 2026.

Dengan semangat soliditas, kedisiplinan, dan militansi kader, DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta optimistis dapat terus menghadirkan program-program yang progresif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bahkan di tengah situasi krisis sekalipun.

Repoter : Maya

Beritaoleh SebarTweet

Jakarta, 24 Januari 2026 — Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di DKI Jakarta untuk terus memperkuat sinergi dan aksi nyata dalam menjaga Jakarta tetap guyub, rukun, aman, dan damai. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta bersama Ormas Bang Japar.

Dalam sambutannya, Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jakarta ini menegaskan bahwa silaturahmi lintas ormas bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang perjumpaan hati para pejuang kebangsaan di akar rumput yang selama ini bekerja dalam senyap, namun berdampak nyata bagi stabilitas sosial dan keamanan Jakarta.

“Silaturahmi ini adalah pertemuan para pejuang kebangsaan di tingkat akar rumput. Bukan hanya untuk saling menyapa, tetapi untuk memperkuat persaudaraan, sinergi, dan melahirkan aksi nyata demi Jakarta yang aman dan rukun,” ujar Fahira Idris di Mako Bang Japar, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sabtu (24/1).

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa Forum Lintas Ormas yang dikukuhkan pada Oktober 2021 telah menjadi rumah besar kebersamaan ormas di Jakarta, sekaligus jembatan aspirasi dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Berbagai kegiatan sosial dan kebangsaan yang telah dilakukan, mulai dari Jumat Berkah, penanaman pohon, audiensi strategis, hingga deklarasi menjaga Jakarta tetap aman dan damai, menunjukkan peran nyata ormas dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Fahira Idris, Forum Lintas Ormas menjadi bukti bahwa perbedaan latar belakang bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan ketika dipersatukan dalam semangat guyub, rukun, dan saling menjaga. Ormas memiliki peran strategis, mulai dari membantu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah bersama TNI, Polri, dan Forkopimda, menjadi penyalur aspirasi masyarakat secara dewasa dan konstruktif, hingga menjalankan pemberdayaan serta kegiatan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan warga.

“Inilah wajah ormas yang kita cita-citakan, ormas yang solutif, menyejukkan, dan menjadi pilar demokrasi. Jakarta membutuhkan ormas yang hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegas Fahira Idris yang juga Pembina Forum Lintas Ormas DKI Jakarta ini.

Sebagai Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berjalan seiring dan sejalan dengan Forum Lintas Ormas dalam menjaga Jakarta. Bang Japar, lanjutnya, siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, serta mendukung berbagai inisiatif pengamanan berbasis masyarakat, termasuk program Jaga Jakarta yang mendorong keterlibatan aktif warga dan ormas dalam menjaga harmoni kota.

“Menjaga Jakarta bukan hanya soal mencegah gangguan kamtibmas, tetapi juga memastikan rasa aman, keadilan sosial, dan kebersamaan tumbuh di setiap lingkungan. Ormas memiliki peran kunci dalam merawat nilai-nilai itu melalui aksi nyata di lapangan,” kata Fahira Idris yang dikenal sebagai Aktivis Perempuan Anti Miras.

Fahira Idris berharap Silaturahmi Kebangsaan ini semakin mempererat persaudaraan lintas ormas, memperkuat sinergi, dan melahirkan gagasan-gagasan besar untuk Jakarta yang lebih aman, guyub, dan bermartabat.

“Dengan persaudaraan yang kuat dan aksi bersama, Jakarta akan tetap menjadi rumah besar yang rukun, aman, dan damai bagi semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, selain dihadiri perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan se-DKI Jakarta, Silaturahmi Kebangsaan ini turut dihadiri Ketua Umum Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta Ir. H. Juaini Yusuf, MM; Sekretaris Jenderal Forum Lintas Ormas Endah S. Parjoko; Analis Kebijakan Ahli Madya Tim Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan Ormas Kemendagri Abdul Gafur, S.STP, M.Si; Kasubdit Binpolmas Polda Metro Jaya Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si; Kapolres Jakarta Selatan diwakili Kasat Intelkam Kompol Dwi Susanto; Kesbangpol Jakarta Selatan Alfiansyah dan Rekan2 dari Intelkam Polda Metro Jaya.

Kabar Kabarioleh SebarTweet

Jakarta Utara — Kodam Jaya Jayakarta melalui Kodim 0502/Jakarta Utara menunjukkan kepedulian dan respons cepat terhadap warga terdampak banjir di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya aliran kali dan merendam permukiman warga. Menyikapi kondisi tersebut, personel Kodim 0502/Jakarta Utara turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Dalam pelaksanaannya, TNI mengerahkan perahu Landing Craft Rubber (LCR) guna menjangkau wilayah yang terisolasi dan memudahkan mobilitas bantuan. Selain itu, personel Kodim 0502/Jakarta Utara juga membagikan makanan bergizi kepada warga serta mengirimkan tenaga kesehatan beserta perlengkapan medis untuk memberikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran TNI di tengah warga terdampak menjadi wujud nyata peran TNI dalam operasi kemanusiaan, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan mengedepankan keselamatan personel dan masyarakat.

Kodam Jaya Jayakarta menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bersinergi bersama pemerintah daerah serta seluruh elemen terkait dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat akibat bencana banjir.

Melalui aksi nyata di lapangan, TNI tidak hanya menjalankan tugas pertahanan negara, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat, terutama di saat-saat sulit.

Polisi & TNIoleh SebarTweet

Jakarta, JSNews – Februari 2026 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Oria Hotel Jakarta menghadirkan program istimewa bertajuk “Kampoeng Ramadhan: Where Iftar Connects

Us”, sebuah pengalaman berbuka puasa All You Can Eat tanpa batas waktu yang memadukan kehangatan tradisi Ramadhan dengan ragam cita rasa Nusantara dan
internasional.

Berlokasi di Cazasuki Restaurant, Oria Hotel Jakarta, yang berada strategis di jantung Jakarta Pusat, Kampoeng Ramadhan menjadi pilihan ideal untuk berbuka puasa bersama
keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Mengusung konsep restoran hotel yang unik, nyaman, dan elegan, tamu dapat menikmati suasana berbuka yang tenang di tengah
kesibukan kota.

Kampoeng Ramadhan akan berlangsung mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2026, dengan konsep Bukber All You Can Eat tanpa batas waktu, memungkinkan tamu menikmati
setiap sajian dengan santai dan penuh kebersamaan.

Sajian yang ditawarkan meliputi AYCE
Grill & Shabu-Shabu, aneka food stalls khas Ramadhan, serta pilihan menu Nusantara favorit yang berpadu dengan hidangan internasional, seluruhnya disiapkan secara higienis
dan berkualitas oleh tim kuliner profesional Oria Hotel Jakarta.
Dengan harga mulai dari IDR 285.000 per pax, serta harga spesial minggu pertama hanya IDR 250.000 per pax, Kampoeng Ramadhan menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang
variatif, hangat, dan berkesan dalam suasana restoran hotel yang nyaman dan berkelas.

Melalui Kampoeng Ramadhan, Oria Hotel Jakarta berharap dapat menjadi tempat di mana rasa, tradisi, dan kebersamaan bertemu menjadikan setiap momen berbuka puasa lebih
bermakna, sesuai dengan semangat Ramadhan.

Businessoleh SebarTweet

Kabupaten Bekasi, JSNews — Polres Metro Bekasi mengungkap praktik ilegal penyalahgunaan gas LPG subsidi atau yang dikenal dengan gas “suntik”. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers yang digelar di Gedung Promoter Polres Metro Bekasi, Senin (19/1/2026).

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Metro Bekasi terhadap dugaan pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kilogram. Lokasi praktik ilegal tersebut berada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan tiga orang tersangka masing-masing berinisial RKA selaku pemilik lapak, MH sebagai sopir bongkar muat, serta MRT sebagai kenek. Selain para pelaku, petugas juga menyita ratusan tabung gas berbagai ukuran, peralatan suntik gas, timbangan, segel tabung, satu unit mobil pikap, serta dua unit telepon genggam yang digunakan dalam aktivitas ilegal.

“Kombes Pol. Sumarni mengungkapkan bahwa modus operandi para pelaku adalah memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram dengan cara disuntik tanpa standar keselamatan. Untuk mengisi satu tabung gas 12 kilogram, pelaku membutuhkan empat tabung gas subsidi 3 kilogram. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual ke sejumlah wilayah di Jakarta.

“Gas LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Penyalahgunaan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelangkaan, membahayakan keselamatan masyarakat serta merebut hak warga yang semestinya menjadi penerima subsidi.,” ujar Kombes Pol. Sumarni.

Ia menambahkan, dari hasil penyidikan sementara, praktik ilegal tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025 dengan estimasi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Metrologi Legal, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan gas subsidi. Apabila masyarakat menemukan praktik ilegal serupa maupun gangguan kamtibmas agar segera menghubungi layanan kepolisian 110.” pungkasnya. ( Tia )

Kasus Hotoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.